PEMANFAATAN POSISI STRATEGIS GEOGRAFIS DAN GEOPOLITIK INDONESIA DAPAT MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING BIDANG IPTEK

Pendahuluan

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan.  Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia.  Dalam era globalisasi  abad ke 21 ini, perkembangan  lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas,  demokratisasi,  serta hak asasi dan lingkungan hidup.

Salah satu pintu peran strategis Indonesia berada di Selat Malaka. Selat Malaka memang memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya bagi negara-negara yang berada di sekitarnya, tetapi juga bagi negara-negara di dunia mengingat keberadaannya sebagai jalur perdagangan laut tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz. Posisi strategis inilah yang menjadikan Selat Malaka sebagai chokepoints of shipping in the world untuk lalu lintas perdagangan negara-negara di dunia, baik ekspor maupun impor, yang sebagian besar dilakukan melalui jalur laut[1]. Sesungguhnya posisi Indonesia baik secara geografis maupun geopolitk akan sangat menentukan dalam percaturan pertumbuhan peradaban maupun secara ekonomi di wilayah ini. Dalam perubahan tatanan ekonomi dunia yang mengarah pada perdagangan bebas, posisi dan kebijakan yang dilakukan Indonesia akan sangat menentukan. Meski secara filosofis disadari akan keuntungan posisi ini dari sejak nenek moyang hingga sekarang, namun ada kecenderungan bahwa saat ini bangsa Indonesia belum secara nyata memanfaatkan keuntungan posisi ini.

Beberapa indikasi yang menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan posisi strategis ini terlihat pada beberapa indikator perdagangan dan perindustrian. Saat ini, Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China adalah ancaman sekaligus peluang. Untuk menghadapinya, Indonesia harus membuat kebijakan yang efektif dan kuat agar industri nasional memiliki daya saing di pasar dunia. Namun karena kebijakan pemerintah yang berbeda (terutama dalam insentif pajak) ada kekhawatiran produk Indonesia kalah bersaing di pasar domestik. Pemerintah perlu melihat posisi Indonesia dalam perdagangan dunia. Dalam data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang 50 eksportir teratas dunia 2008, Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Padahal, Singapura, Thailand, dan Malaysia masing-masing di peringkat 14, 29, dan 30[2].

Dalam hal infrastruktur, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai pelabuhan di Indonesia belum siap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan bebas termasuk saat kerja sama perdagangan bebas Asean-China (Asean China Free Trade Agreement/ACFTA). Ketidaksiapan itu terlihat dari masih sering tersendatnya arus barang keluar masuk pelabuhan, terbatasnya lapangan penumpukan dan minimnya investasi peningkatkan infrastruktur di pelabuhan. Kondisi itu diperparah oleh perbedaan standar pelayanan dan komunikasi yang tidak sama antarpelabuhan.  Daya saing pelabuhan di Indonesia kondisinya terus merosot dibandingkan dengan pelabuhan di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara merujuk pada data yang dirilis Global Competitiveness Report 2008—2009. Daya saing pelabuhan di Indonesia berada pada peringkat ke-104 dari 134 negara yang disurvei[3].

Sisi positif dari pergeseran ekonomi sebagai implikasi CAFTA ini memang terlihat pada tingkat animo pembelian saham yang terlihat cenderung tumbuh pada tahun 2010 ini. Tahun lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah naik 87% dan membuat BEI dinobatkan sebagai bursa berkinerja terbaik di Asia. Sejumlah pelaku pasar memperkirakan,indeks masih berpeluang naik 20% di tahun 2010 ini. Kenaikan pendapatan dan laba bersih dari para emiten BEI serta solidnya harga komoditas akan mendorong laju indeks.Hanya sedikit analis yang khawatir pergerakan indeks akan terganggu oleh isu-isu politik dan inflasi. Tiga sekuritas papan atas, yaitu Bahana Securities, Kim Eng Securities, dan Macquarie Securities percaya IHSG adalah salah satu dari tiga indeks bursa Asia yang bakal naik tahun 2010 ini[4].

Dalam pengembangan teknologi sebagai pendorong knowledge economy, Indonesia juga belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Rendahnya Kemampuan Indonesia yang rendah dalam penguasaan teknologi terlihat dalam laporan “Indicators of Technology-Based Competitiveness” yang disusun oleh National Science Foundation – USA. Dalam laporan yang dikeluarkan pada tahun 2004, terlihat bahwa tingkat daya saing teknologi tinggi Indonesia jauh berada di bawah negara Asia lain seperti Korea, Taiwan, Singapore, dan China. Selain itu, faktor lain yang juga dapat menjadi ukuran rendahnya kemampuan teknologi Indonesia adalah sedikitnya jumlah permohonan paten dari Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan data yang didapat dari Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI, jumlah permohonan paten dalam kurun waktu 1991 hingga 2009 adalah 71.024 permohonan dengan 4.5% permohonan paten dari dalam negeri[5].

Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana dalam perubahan global di berbagai aspek, Indonesia dapat memanfaatkan posisi strategis geografis dan geopolitik sebagai modalitas untuk meningkatkan keunggulan bersaing bidang IPTEK. Beberapa keunggulan posisi strategis akan dijadikan dasar untuk membangun deferensiasi unggulan IPTEK.

PEMBAHASAN

Posisi Strategis Geografis dan Geopolitik Indonesia

Salah satu persyaratan mutlak harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar wilayah negara kepulauan telah diletakkan melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia, karena telah melahirkan konsep Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. Laut Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya (Sumardiman, 1982) serta memperhatikan sejarah dan budaya (Oetama, 2010) sebagai jembatan strategis peradaban (Pranarka, dkk.;1986) dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional (Oetama, 2010). Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi), isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam wilayah, bangsa, budaya, ekonomi, dan hankam.

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam “koridor” wasantara. Wawasan Nusantara mempunyai fungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara Negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain fungsi, Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Konsep geopolitik dan geostrategi

Berbabagai faktor yang terindikasi berpengaruh terhadap kekhasan masalah teritorial Indonesia tersebut, diantaranya adalah faktor geografi, demografi, sosial, ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Secara geografi, Indonesia terletak diantara posisi silang strategik dua benua Asia dan Australia yang dihuni oleh bangsa-bangsa dengan karakteristiknya masing-masing; demikian juga Indonesia berada di antara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) yang menjadi jalur lintas penghubung berbagai negara di dunia[6]. Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang duapertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumbuh pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan maritim, maka diperlukan strategi besar (grand strategy) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari berbagai ancaman.

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut dengan Wawasan Nusantara. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa. Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957[7]. Berdasarkan Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelengarakan kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Sebagai bangsa yang majemuk yang telah menegara, bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasionalnya, baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan rakyat semestanya, selalu mengutamakanpersatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Untuk itu pembinaan dan dan penyelenmggaraan tata kehidupan bangsa dan negaraIndonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran tentang kemajemukan dan kebhinekaannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Gagasan untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan tersebut dikenal dengan Wasantara, singkatan dari Wawasan Nusantara.

Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air, dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, dengan konsep wawasan nusantara bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan seluruh kekayan alam, sumber daya serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, seimbang, serasi dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah penghasil secara proporsional dalam keadilan.

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola piker, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri.

Implementasi wawasan nusantara dengan mengedepankan teknologi sebagai tenaga pendorong kemajuan bangsa tentu tetap pemperhatikan implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik yang akan menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis, kehidupan ekonomi yang akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil, kehidupan sosial budaya yang akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinekaan sebagai kenyataan, dan kehidupan hankam yang akan menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia.

Dalam memanfaatkan wawasan nusantara yang melihat bahwa geopolitik dan geografis sebagai satu keunggulan perlu adanya usaha-usaha memanfaatkan keunggulan ini sebagai modal untuk tumbuhnya kreativitas dalam teknologi yang terlihat pada tingkat inovasi dan invensi dalam bidang teknologi. Usaha penetrasi teknologi yang berbasis pada keunggulan lokal Indonesia yang ditopang oleh keunggulan tiap daerah dapat terjadi ketika ada pendekatan kebijakan yang koheren dan terintegrasi dalam pengembangan industri berbasis teknologi, koordinasi yang baik antara kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, pengembangan SDM dan IPTEK nasional, pengembangan SDM dan IPTEK melalui R&D yang terus menerus dan harus terintegrasi dengan kebijakan industrialisasi[8].

Keunggulan Lokal untuk Daya Saing Teknologi

Bangsa Indonesia yang secara geografis menempati wilayah yang berada di persimpangan alur lalu-lintas internasional tentunya memiliki peran penting untuk terlibat aktif dalam berbagai derap langkah pembangunan berskala global yang dicirikan dengan meningkatnya ketergantungan antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika bangsa Indonesia mampu membangun kemandirian dalam banyak aspek termasuk teknologi. Hanya dengan kemandirian ini, bangsa Indonesia dapat mulai berbicara tentang kesalingtergantungan secara sejajar. Sebagai bangsa yang posisi wilayahnya telah berperan sebagai titik temu berbagai budaya dan kepentingan antar bangsa, suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan peran signifikan dalam pembangunan global. Dalam keadaan ini menjadi penting untuk membangun keunggulan teknologi berbasis pada keuntungan posisi ini.

Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia. Situasi ini tentu dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan riset teknologi berbasis potensi lokal. Tuntutan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal.

Untuk menuju bangsa dan negara maju dengan kemampuan berbasis Iptek ada beberapa tahapan yang telah dikembangkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: tahap awal/tahap penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), tahap akselarasi  dan tahap berkelanjutan.

Tahap awal …tahap penguatan sistim inovasi nasional dan pola pembangunan Iptek, …dalam tahapan proses recovery setelah didera krisis multidemensi dan perkembangan situasi politik yang sangat dinamis…diperlukan dukungan komitmen politik yang kuat untuk membangun negara… menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil…kurun waktu 2010-2014…

tahap akselerasi…perwujudan masyarakat berbasis Iptek…dorongan implementasi Iptek yang semakin memadai dalam sektor industri… meningkatkan pertumbuhan sektor jasa… kurun waktu 2015 – 2019…

…tahap keberlanjutan… merupakan perwujudan masyarakat berbasis Iptek…yang ditandai pencapaian proses industrialisasi yang cepat … dengan memperhatikan kekuatan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat… dalam implementasi Visi – Misi Iptek 2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbasis Iptek…indikator yang dapat dipilih untuk menjadi acuan keberhasilan diantaranya ialah Terbentuknya komunitas masyarakat yang membangun Masyarakat berbasis Iptek dalam berbagai sektor utama…[9]

Pada saat ini persaingan dunia di era globalisasi bukan bertumpu pada kekuatan sumber daya alam saja melainkan penguasaan teknologi yang handal dari hasil anak bangsa. Dengan penguasaan teknologi, daerah dapat mengembangkan, meningkatkan dan memecahkan permasalahan didalam perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Gardner mengemukakan bahwa terdapat sedikitnya dua persoalan yang secara historis menghambat alih teknologi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama, kapasitas teknis dari negara berkembang tersebut tidak memadai untuk menyerap dan menggunakan teknologi yang dialihkan. Kedua, dalam konteks perdagangan internasional, penguasaan atas teknologi canggih adalah keunggulan komparatif dari negara-negara maju; dimana hal tersebut membuat mereka secara alamiah berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dengan membuat mekanisme alih teknologi yang sarat dengan persyaratan atau pembatasan untuk mencegah negara yang penerima menguasai teknologi itu sepenuhnya[10]. Untuk itu butuh suatu breaktrough agar terjadi proses alih teknologi yang menjadikan Indonesia memiliki keunggulan teknologi yang tidak dimiliki negara maju. Hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan posisi geografis, geologis, maupun geoastronomi yang khas nusantara.

Terobosan untuk mempercepat penguasaan teknologi harus dilakukan terutama oleh pemerintah minimal melalui kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dan diplomasi internasional yang tegas dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik sebagai basis diferensiasi teknologi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, negara-negara maju sebagai produsen teknologi tinggi secara alamiah ingin mempertahankan keunggulan komparatif tersebut atas negara-negara lain di dunia. Setiap keputusan pemerintah negara berkembang yang dapat membuat negara tersebut menguasai teknologi tinggi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara maju. Pada umumnya negara-negara maju tersebut akan berusaha secara halus maupun kasar untuk membuat agar pemerintah negara berkembang membatalkan keputusannya. Apabila bangsa Indonesia tidak berani berbeda pendapat dengan pemerintah negara-negara maju, maka kemampuan teknologi Indonesia sulit untuk meningkat secara substansial. Oleh karena itulah, diperlukan keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan demi suksesnya kepentingan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki agar tidak mudah ditiru oleh pesaing global.

Dengan keuntungan posisi startegis Indonesia, sesungguhnya sangat mungkin membangun teknologi yang berdaya saing. Untuk membangun teknologi yang mendukung perekonomian secara signifikan, menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri. Kementerian Negara Riset dan Teknologi mencatat paling tidak delapan masalah yang menyebabkan rendahnya daya saing sains dan teknologi nasional. Masalah-masalah dimaksud yaitu: (1) keterbatasan sumber daya sains dan teknologi, (2) belum berkembangnya budaya sains dan teknologi, (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi sains dan teknologi, (4) lemahnya sinergi kebijakan sains dan teknologi, (5) belum maksimalnya kelembagaan litbang, (6) belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata, (7) rendahnya aktifitas riset di perguruan tinggi, dan (8) kelemahan aktivitas riset[11].

Salah satu alternatif untuk mengurangi permasalahan yang terjadi adalah dengan melakukan aliansi strategis antara Academics, Bussiness, dan Government (ABG). Dengan aliansi strategis ini, masing-masing memiliki posisi sebagai partner yang memiliki sumber daya dan kapabilitas yang saling komplement untuk memperoleh daya saing bersama yang lebih efektif[12]. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam aliansi ini adalah perhatian akan ketersediaan ilmu pengentahuan dan teknologi yang berlimpah  baik di perguruan tinggi, lembaga riset maupun di industri. Dengan hal ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat langsung berperan dalam ekonomi bila ketersediaan teknologi tersedia dalam beragam jenis dan status  yang matang[13].

Untuk dapat memanfaatkan keunggulan unik Indonesia terutama pada tingginya keanekaragaman hayati perlu sebuah usaha integral antara partner aliansi strategis baik pada level nasional maupun level daerah. Strategic Cascading[14] dengan penentuan indikator kunci di tiap level akan dapat memudahkan pengukuran ketercapaian daya saing teknologi. Beberapa aktivitas yang memungkinkan untuk itu adalah sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu: (1) mengintegrasikan sains dan teknologi pada perencanaan pembangunan nasional di semua tingkatan; (2) mengintroduksi sistem inovasi nasional pada sistem produksi dan ekonomi nasional; (3) mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi berkembangnya kreativitas dan pengetahuan lokal; (4) meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana serta kelembagaan sains dan teknologi bagi peningkatan daya saing; dan (5) membangun kesadaran tentang perlunya keterkaitan dan komunikasi di kalangan lembaga sains dan teknologi, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan teknik cascading ini, maka keunggulan tiap daerah dapat diintegrasi sebagai peningkatan daya saing teknologi secara nasional.

Keunggulan-keunggulan daerah dapat diintegrasi melalui pendekatan industrial clustering[15] di tiap daerah. Bentang nusantara yang sangat panjang, garis laut terpanjang di dunia, berimplikasi pada terjadinya penyebaran potensi alamiah di tiap wilayah dan daerah. Rantai nilai[16] industri yang dikembangkan berdasar kluster industri akan dapat mengarahkan pada pemilihan fokus pengembangan teknologi di tiap daerah. Hal ini yang dengan aliansi strategis ABG akan menjadi jalan penjabaran misi pengembangan teknologi nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Untuk dapat berkembangnya teknologi sebagai basis knowledge economy di Indonesia, perlu diperhatikan untuk memberikan fokus pada keunggulan berbasis lokalitas Indonesia. Posisi Indonesia pada silang antar benua dan antar samudera merupakan keunggulan sebagai daerah transit perdagangan dunia. Keunggulan ini yang  mempertimbangkan posisi strategis baik secara geografis maupun geopolitik yang memang sangat beragam di Indonesia.
  2. Kondisi yang sangat beragam antar wilayah dan daerah di Indonesia memberikan keunggulan baik dalam sumber daya alam, potensi pasar, sumber daya manusia yang sangat beragam pula. Perbedaan ini dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak perkembangan teknologi ketika dikembangkan industrial cluster di tiap wilayah atau daerah tersebut. Secara keseluruhan kluster industri tersebut perlu di integrasikan sebagai rantai nilai produk teknologi berbasis keunggulan lokal.

Cascading Strategy untuk pencapaian rantai nilai yang efektif dapat tercapai ketika ada komitmen untuk menumbuhkan aliansi strategis antara academics (university), business (industry), dan government dengan pendekatan triple helix (reciprocal collaboration).


[1] Lidya Christin Sinaga, Seminar Intern: “Posisi Strategis Selat Malaka bagi China, Jepang, AS dan India”, http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kegiatan/131-seminar-intern-posisi-strategis-selat-malaka-bagi-china-jepang-as-dan-india

[2]Disarikan dari Kompas terbitan Rabu, 27 Januari 2010 dengan judul “RI Tidak Masuk 50 Negara Eksportir Teratas Dunia”, http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/01/27/07401793/ RI.Tidak.Masuk.50.Negara.Eksportir.Teratas.Dunia

[3] Disarikan dari Bisnis.com yang diterbitkan Senin, 08/02/2010 dengan judul Pelabuhan belum siap hadapi perdagangan bebas, http://web.bisnis.com/sektor-riil/transportasi/1id159947.html

[4]Disarikan dari Majalah Kontan yang diterbitkan Jumat, 05 Februari 2010 dengan judul “Sekuritas: Meski Sudah Mahal, Saham-saham Indonesia Masih Menarik”, diambil dari http://www.kontan.co.id/ index.php/ investasi/news/29551/Sekuritas-Meski-Sudah-Mahal-Saham-saham-Indonesia-Masih-Menarik

[5] Direktorat Jenderal HKI, Jumlah Permohonan Paten, htpp://www.dgip.go.id, terakhir kali diakses pada 22 Februari 2010.

[6] Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. (2009) Pembinaan Teritoria dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Makalah Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”

[7] Hamengku Buwono X. (2007) Merajut Kembali Keindonesiaan Kita. Jakarta: Gramedia hlm. 66

[8] Disarikan dari makalah yang disampaikan Suharna Surapranata, Kementrian Riset dan Teknologi pada acara pembukaan PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010 dengan judul Penguasaan, Pemanfaatan, dan Pemajuan IPTEK

[9] Disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata  pada rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Ristek pada tanggal 8 Februari 2010 berjudul Indonesia Menuju Bangsa dan Negara Maju Yang Berbasis Iptek

[10] Philip L. Gardner, The Globalization Of R&D And International Technology Transfer In The 21st Century, Makalah dipresentasikan di International Conference of Management of Innovation and Technology (ICMIT’02 & ISMOT’02), Hangzhou City, October 18–20 April 2002

[11] Dapat dilihat pada identifikasi masalah penurunan daya saing teknologi di Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Sains dan Teknologi 2005-2009, Kementerian Riset dan Teknologi

[12] Henry Etzkowitz, 2002, The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, pp. 5-7.

[13] Kusmayanto Kadiman, Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek

[14] Strategic Cascading merupakan satu keunggulan dalam Balance Scorecard sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai kinerja terbaik yang berkelanjutan. Pemilihan perspektif dapat ditentukan sendiri saat melakukan penjabaran visi.

[15] Industrial clustering merupakan konsep untuk pengelompokkan berbagai jenis aktivitas industri yang sejenis dari produk hilir hingga hulu. Dengan cara ini akan dapat diperoleh efisiensi dan efektifitas pengelolaan produk.

[16] Rantai nilai (value chain) merupakan aktivitas menghasilkan nilai tambah suatu produk maupun jasa sejak dari bahan baku hingga layanan purna jual.

Advertisements

PEMILIHAN FAKTOR KUNCI KETAHANAN NASIONAL DAPAT MEWUJUDKAN IPTEK SESUAI CLUSTER POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya dapat menjaga keberlangsungannya dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Ketahanan Nasional. Dengan konsep ini, Indonesia dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung. Di masa depan Ketahanan Nasional harus selalu dipelihara dan dikembangkan karena terbukti efektif untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara (Sunardi, 2004).

Ketahanan Nasional dapat terwujud ketika seluruh segi kehidupan bangsa (Astagatra) diperhatikan dan dikembangkan dengan baik. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dari asas-asas yang ada dalam ketahanan nasional, asas kesejahteraan merupakan asas kunci yang juga menjadi tujuan utama dari ketahanan nasional. Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu, mengusahakan terwujudnya Ketahanan Nasional hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan buat negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa berada dalam tingkat perjuangan yang memerlukan titik berat pada Kesejahteraan, sedangkan pada tingkat perjuangan lain mungkin juga titik berat harus pada Keamanan. Namun sekalipun titik berat diletakkan pada salah satu aspek, aspek yang lain tidak boleh hilang sama sekali[1].

Bangsa Indonesia akan selalu memiliki posisi yang unik pada sisi geografis. Posisi ini membawa implikasi adanya kekayaan alam yang juga unik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat, harkat, martabat bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Pemanfaatan sumber kekayaan alam (SKA) perlu memperhatikan berbagai hal (pancagatra) dalam antisipasi pertambahan penduduk, keterbatasan kekayaan alam, dan persaingan global. Dalam usaha menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar, SKA yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan kondisi geografi yang cukup strategis, terus berusaha menciptakan suatu kondisi dapat dioptimalkan dengan menggunakan berbagai konsep optimalisasi sumber daya dan teknologi yang relevan.

Pemberlakuan otonomi daerah telah mendorong pengembangan potensi lokal atau daerah sebagai orientasi baru bagi pengembangan wilayah di Indonesia. Selain itu, kebijakan otonomi daerah memicu setiap daerah untuk berlomba-lomba mengembangkan daerahnya masing-masing dengan potensi daerah yang dimilikinya agar mampu bertahan dan bersaing dengan daerah-daerah lain[2]. Potensi alam yang kaya serta melimpahnya tenaga kerja, sepatutnya menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hanya saja kebijakan yang diambil selama ini kurang mempertimbangkan kinerja yang integral dalam skala nasional. Penerapan otonomi daerah, sesungguhnya dapat mendorong peran daerah lebih strategis terutama dalam membangun keunggulan ekonomi berbasis lokalitas (Wrihatnolo, 2006).

Tulisan ini berusaha mengungkap dan menjelaskan bagaimana pemilihan faktor kunci ketahanan nasional dapat menjadi pendorong bagi keunggulan dan daya saing wilayah dengan pengembangan strategi integrasi nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai Doktrin Dasar Nasional, Metoda Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk pengembangan dan peningkatan IPTEK yang relevan bagi tiap wilayah. Penentuan faktor kunci ketahanan nasional ini akan dapat menjadi driving factor untuk integrasi potensi-potensi unggul tiap wilayah/ daerah dalam usaha menuju knowledge based economy.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ketahanan Nasional dan Keunggulan Lokal

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR RI No. 2 XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum terhadap ketetapan MPR RI no.2 XX/MPRS/1966 yo ketetapan MPR RI No.2 IX/MPR/1978. Ini yang menjadi dasar atau landasan pengembangan ketahanan nasional. Secara definisi Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Berdasar definisi tersebut, sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional pada saat tertentu yang tergantung pada waktu, ruang dan lingkungan. Dengan demikian, ketahanan nasional bersifat dinamis. Interaksi aspek-aspeknya akan membentuk kondisi umum yang sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional tersebut, diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata. Model ini yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pencapaian tujuan bangsa.

Asas ketahanan nasional adalah asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif/ menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan. Asas ini bukanlah satu hal yang saling terpisah, namun merupakan hal yang menyatu dan saling berkelindan. Bila dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan merupakan hal yang utama, maka potensi lokal yang sangat beragam baik pada aspek trigatra maupun pancagatra harus dapat dirasakan secara proporsional dan adil oleh masyarakat yang ada di wilayah yang berbeda[3]. Dengan komponen bangsa lain, semua pemanfaatan potensi tersebut perlu dioerientasikan pada kesejahteraan dan keamanan bersama. Perhatian yang menyeluruh dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan perlu secara bersamaan menumbuhkan sikap adil, respek dan empati pada yang lain sebagai ciri asas kekeluargaan.

Dalam membangun ketahanan nasional, Indonesia tidak dapat lepas dari interaksi pergaulan internasional. Interaksi ini akan berjalan lancar ketika kedua belah pihak memiliki kesederajatan. Kesadaran ini akan dapat membentuk interaksi yang saling ketergantungan kedua belah pihak untuk saling bekerja sama. Untuk dapat mencapai tingkatan seperti ini, bangsa Indonesia (atau bangsa manapun) perlu untuk menjadi mandiri terlebih dahulu. Implikasi dari kemandirian adalah wibawa. Hal ini yang juga menjadi dasar pada sifat-sifat ketahanan nasional.

Dengan asas dan sifat ketahanan nasional sebagaimana dibahas tadi, Bangsa Indonesia dapat secara aktif untuk mengembangkan daya saing bangsa. Dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional memiliki kedudukan sebagai ajaran dan landasan konseptual yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik (paradigma) dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan (pembangunan nasional). Ketahanan nasional nasional memiliki fungsi sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin.

Dalam membangun kesejahteraan dan keamanan dalam rangka ketahanan nasional, hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ekonomi daerah atau wilayah. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, telah terjadi pergeseran pola pengembangan ekonomi baik daerah maupun nasional. Potensi alam yang kaya serta melimpahnya tenaga kerja, sepatutnya menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Sayangnya, kebijakan yang ditempuh selama ini tidak berbasiskan pada kerja yang integral. Pengenalan kemampuan (economic foundation) dan potensi alam tidak terangkum dalam kebijakan yang sistematik.
Dengan diterapkannya otonomi daerah, sebenarnya dapat mengembangkan peranan daerah menjadi lebih strategis, sehingga memiliki kemampuan dalam memajukan perekonomiannya (Prakosa, 2010). Pembangunan yang dilakukan secara integral, serta memperhatikan interdependency antar-daerah denganmemanfaatkan  keunggulan masing-masing akan mampu meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Kejelian dalam melihat dan mengembangkan keunggulan tersebut, dengan merancang suatu konsep pembangunan yang memanfaatkan berbagai potensi tersebut menjadi sangat penting. Integrasi potensi ini membutuhkan kesediaan setiap daerah untuk saling mendukung, saling menunjang, dan saling menguntungkan.

Penentuan Faktor Kunci Ketahanan Nasional

Untuk dapat membangun strategi yang handal, perlu kiranya diperhatikan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Secara umum faktor yang mempengaruhi adalah trigatra (aspek yang relatif statik) dan pancagatra (aspek yang relatif dinamis) yang terangkum sebagai astagatra. Kondisi positif dan negatif tiap gatra dapat dijelaskan sebagai berikut[4].

  1. Geografi. Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia selain itu juga  memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi bangsa. Dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kondisi alamnya yang juga sangat berbeda-beda pula menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah misalnya daerah yang kaya akan sumber kekayaan alamnya dengan daerah yang kering tidak memiliki kekayaan alam dimana sumber kehidupan sehari-hari hanya disubsidi dari pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah.
  2. Demografi. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian, kualitas SDM yang rendah berkurangnya lapangan pekerjaan, telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu pendidikan yang masih rendah yang menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik/ intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan. Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM.
  3. Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Industri, walaupun belum secara keseluruhan dapat digali dan di kembangkan secara optimal namun  potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan perekonomian nasional. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan  akibat dari pengelolaan.
  4. Ideologi. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan.  Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara berkesinambungan.
  5. Politik. Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya Otonomi daerah, sistem multi partai, pemisahan TNI dengan Polri serta penghapusan dwi fungsi BRI, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena berbagai masalah pokok inilah yang paling rawan dengan konflik sosial berkepanjangan yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak nyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat  dan  sering   mengakibatkan  konflik   antar  masyarakat  yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidakadilan di dalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidak pastian hukum.
  6. Ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, yang dapat pemberdayakan sebagian besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejajaran yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN.  Hal ini dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran serta terbatasnya lahan mata pencaharian yang layak. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.
  7. Sosial Budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural.  Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang terjadi adalah konflik tata nilai.  Konflik tata nilai akan membesar bila masing-masing mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang lain. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana.  Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang.
  8. Pertahanan dan Keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini seiring dengan perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan   dan   teknologi,   informasi dan komunikasi (Surapranata, 2010). Serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan   bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan dapat terjadi dari seluruh permasalahan aspek asta gatra  itu sendiri.   Di lain pihak turunnya wibawa TNI dan Polri akibat kesalahan di masa lalu dimana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

Ketahanan Nasional sebagai Dasar Pembentukan Cluster

Sejak dekade terakhir, perubahan ekonomi global dan penguatan pada rantai nilai global telah menyebabkan pemahaman kondisi spesifik dan interaksi antar negara dalam berbagai lokasi. Penentuan lokasi untuk aktivitas spesifik bergeser dari isu operasional ke isu strategi. Kompetisi berada pada level peningkatan produktivitas yang mengarah pada natural-resource-rich menjadi transition economies, dan developed countries[5].  Dengan pengelolaan trigatra secara tradisional dalam kaitannya dengan otonomi daerah, ada beberapa kritik yang muncul seperti

  1. Tidak fokus pada tujuan kunci untuk peningkatan daya saing bangsa
  2. Target hanya dilakukan secara sektoral dan wilayah
  3. Kurang berfikir strategis level nasional
  4. Kurang mampu untuk melakukan diferensiasi keunggulan
  5. presenting a fragmented and confusing maze of programs and services,
  6. Akuntabilitas keseluruhan yang belum cukup tinggi.

Untuk itu diperlukan sebuah metode yang tepat dalam pengembangannya. Metode atau pendekatakan yang dilakukan haruslah selaras dengan ketahanan nasional yang akan dibangun. Dimana Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia harus dilihat sebagai konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantaran. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan ke­kuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Salah satu metode dalam merekayasa perekonomian daerah agar terintegrasi dan saling menunjang, adalah dengan menggunakan cluster system. Metode cluster diyakini sebagai metode yang tepat dalam mengenal dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah (Christian, dkk., 2008; Porter, 1998; Rianto, dkk., 2009). Cluster adalah sebuah wilayah yang dibangun dengan fokus kepada satu keunggulan tertentu. Sebuah cluster ditopang oleh beberapa hal, yaitu kondisi bisnis, infrastruktur, kondisi pasar, regulasi pemerintah, pendidikan, industri lain yang relevan, serta sumber pendanaan atau keuangan (Rianto, dkk. 2009). Porter (1998) mendefiniskan cluster sebagai berikut:

A business cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field. Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally[6].

Dalam membangun keunggulan daya saing suatu sektor usaha, metode cluster tidak hanya terpaku pada kemampuan internal dari sektor usaha tersebut, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti suppliers, customers, service providers, dan semua institusi pendukung (human resources, R&D, finance, infrastructure, and regulatory environment). Pada sistem cluster ini dimungkinkan bagi suatu daerah untuk fokus pada suatu proses produksi yang merupakan keunggulan di daerah tersebut. Hasil dari suatu proses produksi yang menjadi unggulan daerah tersebut dapat di integrasikan kepada daerah lainnya, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan pendekatan ini, maka ketahanan nasional terutama untuk memenuhi kesejahteraan dan keamanan dapat dilakukan secara integral dan komprehensif. Pendekatan ketahanan nasional ini akan menjadikan Indonesia secara nasional sebagai unit agregasi (Bandoro, 2005). Pola-pola pengembangan ketahanan wilayah merupakan bagian-bagian yang bersinergi untuk membangun daya saing nasional. Setiap cluster merupakan satuan rantai nilai yang akan menjadi aktivitas rantai nilai lebih besar ketika digabung dengan daerah lain. Kemanfaatan pengembangan model ketahanan nasional ini akan menjadi efektif ketika (1) peningkatan produktivitas masyarakat di tiap cluster, mendorong inovasi di tiap bidang unggulan daerah, dan menstimulasi bisnis-bisnis baru di tiap bidang[7]. Agglomerasi atau agregasi yang berbasis jaringan atau rantai nilai ini perlu didukung dengan berbagai hal, sebagai mana dinyatakan berikut:

The industrial cluster is designed to be an agglomeration based on the network of the raw material for production, financing institutions, well-provided human resources, and other economics infrastructure. There is lack of interaction among actors in the cluster and R&D activities to support innovation in the cluster. Comparative analysis of industrial cluster development …shows that clusters are supported by development of transaction market. It also involves innovation stimulus from the benefit obtained from the presence of the cluster which shows the concentration of large enterprise with various human resources in smaller geographic area.[8]

Dalam penguatan ketahanan nasional, Iptek merupakan faktor yang sangat penting selain memang SDM sebagai ujung tombak perubahan. Di beberapa negara industri baru, sektor yang dikedepankan untuk mempercepat pembangunan sekaligus sebagai sektor strategis yang mendorong perekonomian nasional adalah iptek. Iptek haruslah dilihat dalam pengertian luas mencakup ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, teknologi, manajemen, serta seni dan desain. Hal tersebut merupakan faktor pendorong yang sangat vital dalam pembangunan dan pemandirian bangsa. Ketika arah pengembangan iptek dapat diselaraskan dengan arah-arah kegiatan pembangunan di berbagai sektor, performa proses pembangunan lebih efektif dan capaian pembangunan (output, outcome, dan dampak) terjamin sustainabilitasnya sebagai suatu ukuran keberhasilan dalam pengembangan ketahanan nasional. Sebaliknya, ketika kegiatan pembangunan tidak ditopang iptek, dapat terjadi gejala pembangunan berbiaya tinggi, kebergantungan pada bantuan iptek luar negeri, dan tidak berkelanjutan.[9]

Penerapan sistem cluster dalam penataan ketahanan nasional ini perlu terlebih dahulu diidentifikasi trigatra dan pancagatra tiap daerah. Dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan teknologi global, ada tiga kelompok industri yang dapat menjadi kunci pengembangan cluster, yaitu industri berbasis agro, alat transportasi, dan telematika. Industri masa depan ialah industri-industri yang memiliki daya saing tinggi. Dengan konsep ini dapat dibangun jejaring nasional yang kuat dan mendorong pertumbuhan kemampuan inovasi produk dan inovasi teknologi yang berujung pada peningkatan daya saing industri. Konsep ini dikembangkan dengan tetap membuka kerjasama aliansi global, selama tidak merugikan kepentingan nasional (Dyer, dkk., 2001). Pengembangan industri yang terintegrasi ini sebaiknya didekatkan dengan basis sumber dayanya. Peraturan Pemerintah (PP) No 148/2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu merupakan dasar untuk mengembangan cluster industri.

Untuk implementasi pendekatan ini ada beberapa dasar ketahanan nasional yang perlu diperhatikan. Ketahanan Nasional perlu dipahami sebagai sebuah pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra). Implikasi hal ini adalah bahwa kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sehingga dalam sebuah cluster akan sesuai dengan konsep bahwa ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan.

Metode cluster sebagai salah satu solusi untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah akan tetap sebagai wacana, apabila tidak ada good political will dari pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah belum selesai, infrastruktur penunjang untuk meningkatkan perekonomian daerah masih banyak yang belum terpenuhi. Selain itu, masih diperlukan kajian komprehensif mengenai keunggulan komparatif apa yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga bisa ditentukan bentuk clustering program yang cocok untuk setiap wilayah, sesuai dengan keragaman sumberdaya dan keunggulannya. Pemetaan potensi daerah merupakan agenda yang tidak boleh terlewatkan dalam proses cluster. Langkah ini merupakan identifikasi dan penyusunan peta potensi daerah yang patut dibina untuk perkembangan daerah secara menyeluruh. Peta potensi ini diperlukan oleh para pembuat keputusan. Langkah-langkah ini untuk memperoleh potensi pengembangan  dalam bidang industri, kebudayaan, maupun sumber daya manusia (intellectual capital) yang dimiliki daerah,  identifikasi dan penentuan aspek strategik pengembangan potensi ini.

Daya saing lokal sebagai bagian integrasi daya saing nasional akan memperoleh manfaat dengan pengembangan cluster berdasar pada konsepsi ketahanan nasional. Beberapa keuntungan yang akan terjadi sebagai trickle down effect ketahanan nasional adalah[10]

  1. Terjadinya kohesiveness antara wirausahawan dengan bisnis tradisional dalam proses penumbuhan daya saing.
  2. Pemahaman yang lebih dalam arti persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan daya saing nasional.
  3. Mendorong pertumbuhan daya saing dari berbagai aspek secara sinergis.
  4. Peningkatan keterlibatan semua elemen bangsa dalam membangun ketahanan nasional.
  5. Perubahan cara pandang menghadapi persaingan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Untuk dapat berkembangnya teknologi sebagai basis knowledge economy di Indonesia, konsepsi ketahanan nasional sangat penting digunakan sebagai kerangka berfikir dan pengambilan keputusan. Hal ini terutama dikaitkan dengan keuntungan strategis aspek trigatra dan peluang dinamis aspek pancagatra.
  2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai titik ungkit daya saing bangsa perlu disinergikan dengan memperhatikan faktor-faktor signifikan yang menentukan ketahanan nasional. Pengembangan ketahanan nasional merupakan agregasi dari berbagai keunggulan lokal setiap daerah. Pembentukan cluster di setiap wilayah perlu memperhatikan rantai nilai teknologi yang akan dibangun bangsa Indonesia.
  3. Kondisi yang sangat beragam antar wilayah dan daerah di Indonesia memberikan keunggulan baik dalam sumber daya alam, potensi pasar, sumber daya manusia yang sangat beragam pula perlu untuk dipetakan terlebih dahulu sebagai pilar pendukung ketahanan nasional. Pemetaan potensi daerah merupakan agenda yang tidak boleh terlewatkan dalam proses cluster. Langkah ini merupakan identifikasi dan penyusunan peta potensi daerah yang patut dibina untuk perkembangan daerah secara menyeluruh.
  4. Pendekatan cluster yang merupakan rantai nilai nasional dengan fokus pada aspek-aspek ketahanan nasional dapat menjadi cara untuk memastikan asas-asas ketahanan nasional (asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif/ menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan) berjalan dengan baik.

REFERENSI

  1. Christian H.M. Ketels, Olga Memedovic. (2008) From clusters to cluster-based economic development. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development 2008 – Vol. 1, No.3  pp. 375 – 392
  2. Bandoro, Bantarto. (2005) Perspektif baru keamanan nasional.Centre for Strategic and International Studies
  3. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  4. Indra Prakoso, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sistem Cluster, http://www.pnm.co.id/content.asp?id=752&mid=54 tgl. 23 feb 2010 pkl 15.52 wib
  5. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  6. Ma’shum, Mansur. (2009) Pembinaan Teritoria dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”
  7. Waits, Mary Jo. (2007) Advantages of the Industry Cluster Approach to Economic Development, Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University
  8. Porter, M. E. (1998) Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, Nov/Dec98, Vol. 76
  9. Putera Prakoso Bhairawa. (2010) Penguatan Iptek Nasional, diambil dari http://gagasanprakoso.blogspot.com/ pada tanggal 15 Februari 2010 pkl. 15.05 wib.
  10. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. (2007) Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  11. Ras, Abdul Rivai dan Ritonga, R. (2001) Konflik Laut Cina Selatan dan ketahanan regional Asia Pasifik: sudut pandang Indonesia, Penerbit Abdi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO)
  12. Rianto, Y., Zulhamdani, M., Laksani C. S., Prihadyanti, D. (2009) Innovation System Based Industrial Cluster Development: A Comparative Study of Industrial Cluster in Indonesia and Some Asian Countries. Conference Proceedings. 6th Asialics International Conference. The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
  13. Suryohadiprojo, Sayidiman. (2010) Pengertian Ketahanan Nasional, diambil dari http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1287 tanggal 19 Februari 2010 pukul 14.09 wib
  14. Sunardi, R.M. (2004) Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: teori ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, dan ketahanan regional. Kuaternita Adidarma
  15. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

Wrihatnolo, Randy R. (2006) Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan, Elex Media Komputindo


[1] Sayidiman Suryohadiprojo, Pengertian Ketahanan Nasional, diambil dari http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1287 tanggal 19 Februari 2010 pukul 14.09 wib

[2]Indra Prakoso, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sistem Cluster, http://www.pnm.co.id/content.asp?id=752&mid=54 tgl. 23 feb 2010 pkl 15.52 wib

[3] Hendaknya hasil-hasil pemanfaatan kekayaan alam dan potensi lain dapat digunakan dengan pendekatan subsidi silang (cross subsidiary). Hal ini karena bisa jadi satu wilayah unggul pada aspek tertentu namun lemah pada asepek yang lain. Demikian sebaliknya dengan wilayah lain. Sehingga otonomi daerah perlu diimplementasi secara hati-hati agar tidak menjadi ancaman disintegrasi.

[4] Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. (2009) Pembinaan Teritoria dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Makalah Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”

[5] Christian H.M. Ketels, Olga Memedovic. 2008. From clusters to cluster-based economic development. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development 2008 – Vol. 1, No.3  pp. 375 – 392

[6] Porter, M. E. 1998, Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, Nov/Dec98, Vol. 76 Issue 6, p77.

[7] ibid

[8] Rianto, Y, Zulhamdani M, Laksani C S, Prihadyanti D. 2009. Innovation System-based Industrial Cluster Development: A Comparative Study of Industrial Cluster in Indonesia and Some ASIAN Countries. Conference Proceedings. 6th Asialics International Conference. The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

[9]Putera Prakoso Bhairawa, Penguatan Iptek Nasional, diambil dari http://gagasanprakoso.blogspot.com/ pada tanggal 15 Februari 2010 pkl. 15.05 wib.

[10] Bandingkan beberapa hasil ini dengan tulisan Mary Jo Waits, Advantages of the Industry Cluster Approach to Economic Development, Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN NASIONAL DENGAN MENINGKATKAN INOVASI BIDANG TEKNOLOGI DAPAT MEMPERKOKOH TANNAS

Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, Sismennas merupakan perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi dan proses mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Sebagai tata nilai Sismennas merupakan usaha menyeluruh dengan mengintegrasikan karsa, sarana, dan upaya untuk memberdayakan, mengubah, meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional yang berdaya saing dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi.

Dengan sistem manajemen nasional yang baik diharapkan akan terjadi penguatan ketahanan nasional yaitu kondisi dinamik bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapinya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dalam segala bentuk dan manifestasinya. Beberapa indikator keberhasilan sismennas dalam tannas dapat tercermin pada: kepemerintahan yang baik (Good Governance), keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun bathiniah, sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Kesemua itu akan memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk memberikan peran-serta aktifnya dalam pembangunan.

Disisi yang lain perubahan teknologi baik teknologi informasi dan komunikasi, teknologi manajemen, dan teknologi pendukung lain telah menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem manajemen modern termasuk dalam manajemen nasional[1]. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik akan menyebabkan kemudahan dalam pengelolaan data dan informasi. Struktur organisasi yang pada era sebelumnya cenderung bersifat hirarkis fungsional akan menjadi lebih datar (flat) dan lintas komunikasi matrik. Pendekatan baru dalam manajemen kualitas akan berpengaruh pada konsep pengelolaan layanan masyarakat dimana pusat layanan (costumer satisfaction oriented) ada pada masyarakat bukan lagi pada pemerintah.

Adanya pergeseran teknologi ini menyebabkan adanya gap antara sistem manajemen nasional yang ada saat ini dengan sistem manajemen nasional yang lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan nasional. Tulisan ini mencoba mengungkap bagaimana sistem manajemen nasional yang didukung oleh teknologi dapat meningkatkan ketahanan nasional dengan lebih baik.

PEMBAHASAN

Tata Nilai Sismennas dan Teknologi

Ada tiga faktor dalam sismennas yang perlu diintegrasikan untuk dapat mencapai tujuan nasional, yaitu karsa, sarana, dan upaya. Karsa adalah kehendak atau tujuan yang akan dicapai. Kondisi ini akan menjadi arah agar aktivitas yang dilakukan tetap pada jalur pencapaian yang diinginkan. Hal ini terkait dengan kemampuan di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, guna mengatasi berbagai permasalahan nasional. Sarana merupakan wadah dan pemberdayaan segenap potensi sumber daya dalam proses mencapai tujuan. Sarana merupakan faktor dominan dan sangat diperlukan untuk pemilihan alternatif terbaik dan mendukung pengambilan kebijakan. Upaya merupakan proses pengambilan keputusan dari berbagai dimensi melalui tranformasi potensi menjadi kemampuan sesuai yang telah ditentukan.

Karsa nasional atau tujuan nasional haruslah berwawasan jauh ke depan. Tujuan nasional ini akan menjadi haluan negara yang diturunkan menjadi beberapa pentahapan pencapaian; baik jangka menengah (national objective) maupun jangka pendek (national target). Dalam era sekarang ini untuk mentransformasikan sarana menjadi karsa tidak lepas dalam upaya yang dilakukan akan menggunakan teknologi. Teknologi merupakan alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan.

Dari sudut pandang administrasi negara, yang dimaksud dengan tata nilai adalah perpaduan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Administrasi identik dengan faktor karsa, sebagai penentu arah, tujuan, atau sasaran dan norma-norma atau cara-cara pencapaiannya. Organisasi identik dengan faktor sarana, sebagai pewadahan potensi sumber daya, sumber dana, serta unsur-unsur pendukung dan penunjang lainnya. Manajemen identik dengan faktor upaya, berintikan cara bertindak meliputi perumusan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian dari organisasi sesuai yang digariskan oleh administrasi. Tata hubungan faktor karsa, sarana, upaya dalam implementasi berwujud menjadi perencanana, penganggaran, dan penyusunan program.

Perencanaan yang berkaitan dengan penentuan sasaran yang ingin dicapai sebagai faktor karsa; Penganggaran yang berkaitan dengan pengerahan sumber daya dan sumber dana sebagai faktor sarana; dan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan menerapkan teknologi dan manajemen yang baik adalah faktor upaya. Perpaduan antara faktor Karsa, Sarana, dan Upaya merupakan tata nilai Sismennas dan menjadi pedoman agar memperoleh keberhasilan sesuai yang diharapkan.

Struktur Sismennas dan Cascading Strategy

Sismennas sebagai pendekatan sistem (systemic approach) akan mencakup input, proses, output, outcome, dan feedback. Input dalam Sismennas merupakan tatanan luar Sismennas (Outer Setting) yang juga merupakan faktor lingkungan dari tatanan dalam, sebagai sumber aspirasi kepentingan rakyat dan sumber kepemimpinan nasional. Untuk penyelenggaraan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan terkait[2] diperlukan proses input atau arus masuk yang berasal dari kehidupan masyarakat dan kehidupan politik nasional[3]. Kedua faktor input ini berintikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Proses dalam sismennas merupakan rangkaian kegiatan dalam pengolahan respon[4] terhadap kondisi kehidupan masyarakat dan politik nasional untuk dapat disesuiakan dengan tujuan nasional menggunakan sumber daya yang dimiliki. Hasil dari aktivitas ini merupakan keputusan-keputusan strategis, taktis, maupun operasional yang pada dasarnya merupakan tanggapan Pemerintah atas berbagai aspirasi dan kepentingan rakyat. Output dari sismennas terhimpun dalam proses arus keluar untuk selanjutnya disalurkan kembali agar terjadi perubahan dalam tata kehidupan masyarakat dan politik nasional. Berbagai kebijakan ini dituangkan dalam bentuk hierarki perundangan dan peraturan, sesuai dengan sifat permasalahan, klasifikasi kebijakan, maupun instansi atau pejabat yang mengeluarkan.

Feedback atau proses umpan balik, sebagai bagian dari siklus Sismennas, menghubungkan Arus Keluar dengan Arus Masuk dan akan berproses kembali ke Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan (TPKB). Dengan demikian maka secara prosedural Sismennas merupakan siklus tak terputus dan berkesinambungan.

Leveling dalam proses pengelolaan sumber daya untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan, Sismennas berdasar cakupannya terbagi atas supra struktur, infra struktur, dan sub struktur. Pendekatan ini merupakan cara untuk dapat mendefinisikan sistem sebagai unit analisis dalam pengembangan dan pengambilan kebijakan. Dalam Ketatanegaraan Indonesia pengelompokan tatanan menjadi (1) Supra Struktur; (2) Infra Struktur, dan (3) Sub Struktur. Strata Supra Struktur adalah unsur Negara bersama unsur Pemerintah yang dalam keseharian merupakan Kelembagaan Tinggi Negara. Supra struktur lazim disebut unsur ”Birokrasi” atau ”Aparatur” yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan tingkat atas dalam bentuk kebijakan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing. Strata Infra Struktur adalah berbagai ”Komponen Bangsa” yang memiliki kemampuan politis menyalurkan kepentingan dan aspirasi kehidupan masyarakat. Strata Sub Struktur adalah unsur masyarakat yang mengacu pola kehidupan sosial budaya, membentuk lingkungan hidup bersama secara tertib dan teratur[5].

Aspek Sismennas yang Handal dengan Teknologi

Pada usaha mencapai tujuan nasional, sismennas memiliki posisi kunci. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, dalam sismennas perlu dibuat ukuran-ukuran (indicators) untuk menilai kinerja (performance) dan capaian kualitas harus ditetapkan terlebih dahulu. Indikator kinerja (performance indicator) adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari perkembangan daya saing bangsa sebagai outcome sismennas. Penentuan indikator kinerja dalam model sismennas dapat digunakan untuk menggambarkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas dan faktor-faktor yang dapat menunjukkan ketahanan nasional seperti: akuntabilitas, kemampuan inovatif dalam konteks menjaga keberlangsungan bangsa dan kualitas masyarakat yang telah diraihnya, dan suasana politik bangsa. Dengan kata lain, kualitas ketahanan nasional dicerminkan dengan konvergensi dari seluruh indikator kinerja tersebut.

Pemanfaatan inovasi teknologi untuk membangun sismennas diharapakan akan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, efektivitas, akuntabilitas, dan kemampuan inovasi bangsa. Inovasi teknologi yang relevan dalam implementasi sismennas akan mampu meningkatkan ketahanan nasional sebagai tujuan nasional.

Efisiensi dalam sismennas adalah kesesuaian antara masukan (termasuk sumberdaya) dengan proses yang dilaksanakan. Tingkatan efisiensi dapat diperlihatkan dengan bagaimana peran dan kinerja manajemen sumberdaya (TPKB) dalam pelaksanaan proses tersebut. Tingkat efisiensi dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara sumberdaya yang telah dimanfaatkan dengan sumberdaya yang dapat/harus digunakan dalam melaksanakan proses tersebut. Semakin kecil hasil perbanding­an tersebut, maka semakin kecil tingkat efisiensinya. Produktivitas adalah kesesuaian antara proses dengan keluaran yang dihasilkan. Tingkat produktivitas umumnya diperlihatkan dengan perbandingan jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu proses dengan memanfaatkan sumberdaya dengan standar tertentu. Namun perlu diperhatikan, bahwa perubahan proses dapat mempengaruhi tingkat produktivitas.

Efektivitas adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan keluaran yang dihasilkan. Tingkat efektivitas dapat diperlihatkan dengan membandingkan tujuan dengan hasil dari proses (termasuk dampak yang dihasilkan). Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya yang diterima oleh pemerintah di semua level baik supra, infra maupun sub struktur dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban menyangkut tingkat efisiensi, kesesuaian dengan norma dan peraturan yg berlaku umum, dsb. Kemampuan inovatif adalah tingkat fleksibilitas bangsa untuk bereaksi terhadap perubahan sosial dalam masyarakat (TKM dan TPN). Didalam merencanakan dan implementasi aktivitas fungsionalnya, setiap level struktur harus selalu memperhati­kan dan mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di masyarakat akan berdampak pada TLP dan TAN. Apabila suatu bangsa tidak mempunyai kemampuan inovasi atau tidak mampu mengako­modasi maupun mengantisipasi perubahan yang terjadi, maka bangsa tersebut akan memiliki ketahanan nasional yang rendah.

Teknologi dalam Pengambilan Keputusan Strategis Sismennas

Sebagaimana diketahui dalam sismennas keluarannya adalah kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan sumber daya untuk peningkatan ketahanan nasional tentu perlu didukung oleh informasi yang terbaik dan lengkap. Peran teknologi yang handal menjadi sangat penting. Inovasi teknologi dalam sismennas dilakukan untuk mengintegrasikan pulau-pulau informasi yang tersebar baik antar level supra, infra, dan sub struktur maupun antar elemen dalam sismennas. Ada beberapa ciri yang perlu dikembangkan dalam pengambilan kebijakan nasional yang memanfaatkan teknologi, yaitu keterlibatan semua pihak, komprehensif, keakuratan data, dan kedalaman analisis. Inovasi teknologi digunakan untuk memperbaiki hal-hal tersebut.

Seperti halnya dalam manajemen modern, sismennas juga menekankan pentingnya keterlibatan semua unsur/pihak yang ada dalam proses perencanaan dan pengambilan kepu­tusan. Keterlibat­an tersebut sangat penting, karena harapan dan keinginan masyarakat sebagai yang dilayani negara seharusnya dapat merupakan representasi harapan dan keinginan tujuan nasional. Tingkat Komprehensif dari suatu proses analisis pengambilan kebijakan nasional dengan memperhatikan astagatra akan dapat diperoleh benefit terbaik bagi ketahanan nasional. Data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan nasional harus akurat, konsisten antara data satu dengan lainnya, dan sesuai dengan aspek atau isu nasional yang merupakan sasaran nasional. Data yang digunakan untuk penyusunan kebijakan nasional harus dengan jelas disebutkan sumbernya, keterkaitannya dengan isu atau aspek yang dibahas, asumsi dasar penggunaan data tersebut, dan metodologi pengumpulan data. Kualitas dari analisis pengambilan kebijakan nasional secara parsial sudah dapat dilihat pada ketiga atribut diatas. Sebagai bukti lain bahwa telah dilakukan analisis yang mendalam dalam berbagai aspek dan isu yang penting adalah adanya gambaran keterkaitan yang jelas (“be­nang merah”) antara (1) permasalahan strategis nasional yang berhasil di identifikasi dengan data pendukung analisis, (2) permasalahan yang berhasil di identifikasi dengan program atau aktivitas yang diusulkan guna meningkatkan ketahanan nasional, (3) kekuatan yang dimiliki dan peluang bangsa baik secara nasional maupun regional yang dapat dimanfaatkan dengan program atau aktivitas yang diusulkan.

Pendekatan Teknologis dan Langkah Implementasi TPKB sebagai kunci Sismennas

Sebagian besar organisasi termasuk negara pada umumnya hanya mengandalkan manajemen puncak (supra struktur) untuk menyusun perencanaan strategik sebagai implementasi sismennad, sementara manajemen menengah (infra struktur) sampai manajemen rendah (sub struktur) hanya melakukan implementasi rencana jangka panjang dan pendek. Sistem manajemen nasional seperti ini hanya pas untuk lingkungan yang stabil yang di dalamnya prediksi masih dapat diandalkan untuk memperkirakan masa depan bangsa. Dalam pengembangan aktivitas yang tertuang dalam rencana strategis jangka panjang, menengah, dan pendek, negara harus melibatkan seluruh elemen bangsa di semua level dalam perencanaan strategiknya untuk mengubah mode operasi organisasi dari plan and control menjadi sense and respond. Dengan mekanisme baru ini, diharapkan akan dapat terlihat dan terukur seluruh kinerja daya saing bangsa sebagai dasar ketahanan nasional dalam berbagai level (Effendi, 2009; Kartasasmita, 2009)).

TPKB mencakup seluruh perangkat negara yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan untuk membuat berbagai kebijakan nasional, yang menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan mengarah kepada cita-cita nasional. Kebijakan Nasional yang dirumuskan beorientasi kepada kepentingan masyarakat dengan tolok ukur : (1) Secara politis, penyelenggaraannya dapat diterima masyarakat; (2) Secara manajerial, pengerahan dan pemanfaatan sumber daya dapat efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil optimal yang memiliki nilai guna, daya guna, hasil guna; dan (3) Secara administratif, penyelenggaraan berjalan dengan tertib.

Sebagai suatu sistem, Sismennas dalam mengemban fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan (Wrihatnolo, 2006). Sebagaimana dalam manajemen strategis, Sismennas akan melalui siklus: Perumusan Kebijakan (Policy Formulation); Pelaksanaan Kebijakan (Policy Implemention); dan Penilaian Kinerja hasil-hasil pelaksanaan kebijakan (Policy Evaluation).

Kebijakan Nasional yang dihasilkan berkait dengan fungsi penyelenggaraan pembangunan, adalah Kebijakan Pembangunan yang mentransformasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan, maupun kebijakan pembangunan lainnya yang harus diimplementasikan oleh TLP atau Pemerintah dan segenap jajarannyan, baik vertikal maupun horisontal. Melalui pemahaman di atas, TPKB mengemban fungsi-fungsi yang berkait dengan Kebijakan Umum (Pembuatan Aturan, Penerapan Aturan, Penghakiman Aturan) dan yang berkait dengan Kebijakan Pembangunan (Perencanaan, Pengendalian, Penilaian).

Untuk menjalankan sismennas berbasis teknologi modern ada beberapa langkah yang dapat digunakan agar tujuan nasional dapat diraih.

  1. Langkah pertama adalah penilaian tujuan mendasar bangsa (Pancasia dan UUD 1945), tantangan, kemampuan, dan nilai. Tahap ini juga mencakup persiapan untuk perencanaan manajemen perubahan dalam manajemen nasional yang fokus pada komunikasi untuk mengidentifikasi pesan-pesan kunci, media yang digunakan, waktu, dan pemberi pesan ideologi bangsa.  Manajemen perubahan dengan mengelola komunikasi akan memberikan pengaruh kuat pada penyampaian tujuan nasional ke berbagai pihak (Waits, 2007; Yudhoyono, 2010).
  2. Langkah Kedua adalah menentukan hasil-hasil strategis, tema strategis, dan perspektif yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya nasional. Semua komponen bangsa harus memahami hal ini.
  3. Langkah Ketiga adalah menjabarkan elemen-elemen strategis dari langkah satu dan dua menjadi sasaran strategis yang akan menjadi batu bata penyusunan strategi dan menentukan intensitas strategis nasional. Sasaran adalah hal pertama yang diinisiasi dan dikategorisasikan dalam beberapa level tema. Sebagai sebuah hubungan sebab akiba (cause-effect linkages). Formulasi ini akan terlihat sebagai peta strategi (Strategy Maps) yang digabungkan dengan berbagai indikator kinerja (Nuh, 2010; Putera, 2010).
  4. Langkah Keempat adalah pengembangan ukuran kinerja untuk tiap-tiap sasaran strategis baik pada input, proses, output ataupun level supra, infra, dan sub struktur. Ukuran yang mendorong dan menghambat tercapainya sasaran perlu diidentifikasi, target ditetapkan, dan data dasar (baseline) dan benchmarking perlu ditentukan.
  5. Langkah Kelima adalah pengembangan inisiatif strategis untuk mendukung sasaran strategis. Untuk membangun akuntabilitas manajemen organisasi, rasa kepemilikan atas ukuran-ukuran kinerja dan inisiatif strategis perlu diperjelas untuk semua elemen bangsa.
  6. Langkah Keenam adalah memulai implementasi proses dengan menerapkan manajemen kinerja (menggunakan software) untuk memperoleh informasi yang akurat dan benar dari semua orang dalam organisasi pada waktu yang tepat.  Keakuratan informasi ini akan memperbaiki keputusan yang akan diambil dalam menjalankan strategi.
  7. Langkah Ketujuh adalah menjabarkan scorecard nasional (supra struktur) menjadi scorecard level propinsi (infra struktur) dan daerah (sub struktur). Proses cascading ini merupakan kunci untuk memastikan bahwa semua proses bisnis yang dijalankan telah saling bersinergi. Ukuran kinerja yang digunakan dapat memastikan bahwa semua elemen sismennas tumbuh untuk berperan serta dalam pertumbuhan daya saing bangsa untuk ketahanan nasional.
  8. Langkah Kedelapan adalah evaluasi ketika scorecard selesai dijalankan dalam satu periode waktu. Selama proses evaluasi ini, pemerintah berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti apakah strategi nasional berjalan? Apakah sismennas mengukur kinerja dengan benar, apakah lingkungan telah berubah? Apakah sumber daya nasional terencanakan dan berjalan baik?

Output Implementasi Sismennas

Implementasi Sismennas dengan dukungan teknologi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kualitas pada Tata Kehidupan Masyarakat (TPM) dan Tata Politik Nasional (TPN). TPM dan TPN pada konsep Sismennas merupakan awal dan akhir dari siklus peningkatan ketahanan nasional.

Pada strata Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) peran masyarakat adalah sebagai penerima dan penilai atas hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan oleh TLP yang landaskan pada catur embanan nasional dan implementasi pembangunan nasional yang landaskan dari penetapan haluan negara oleh TAN. Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan nasional akan mewujudkan Tertib Sosial (Tibsos) yang dinamis dan akan menyadarkan masyarakat akan hak dan kewajibannya terhadap negara dan bangsa. Dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat yaitu kebutuhan dasar yang hakiki sesuai teruang pada embanan nasional, yaitu: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan maka tata kehidupan masyarakat di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, akan semakin tumbuh dan berkembang dan sebagai timbal baliknya akan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya yang pada akhirnya akan memperkokoh Ketahanan Nasional (Tannas).

Pada strata TPN dalam menjabarkan kebijakan umum menjadi berbagai peraturan, pedoman, dan prosedur dengan sasaran untuk memantapkan stabilitas politik yang dinamis, makin tumbuhnya pemahaman terhadap tata nilai kehidupan konstitusional, demokratis dan tegaknya hukum. Landasan dan sumber untuk pembuatan, penerapan, dan penghakiman aturan adalah doktrin Wawasan Nusantara (Wasantara) dan pranata politik negara yang diarahkan guna membangun semangat dan kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa. Berbagai komponen bangsa, unsur kekuatan masyarakat, kekuatan partai politik sebagai elemen-elemen kekuatan bangsa yang beraneka ragam (plularisme) harus menyatukan visi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bergerak bersama mencapai tujuan nasional.

Pemasyarakatan politik termasuk pendidikan politik perlu diatur, ditata, dan dikelola secara berlanjut dan berkesinambungan yang diarahkan pada tertanamnya kesadaran warga negara untuk setia kepada negara dan berdisiplin dalam rangka pembentukan karakter, identitas, dan integritas bangsa Indonesia.

Tannas sebagai Outcome Kinerja Sismennas

Dari hasil pengujian aturan dan penilaian pelaksanaan berbagai kebijakan dan rencana akan diketahui tingkat keberhasilan pembangunan dapat dianggap sebagai keberhasilan Sismennas, yang dengan akan meningkatnya Tannas, yaitu suatu kondisi dinamik bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa dan negara terhadap semua tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang dihadapinya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar dalam segala bentuk dan manifestasinya (Suryohadiprojo, 2010; FRI, 2007; Sunardi, 2004).

Indikator-indikator penting dari Tannas sebagai outcome implementasi Sismennas yang baik adalah:

1)      Adanya kepemerintahan yang baik (Good Governance), dalam pengertian pemerintah yang menjalankan pemerintahan secara demokratis, transparan, aspiratif, partisipatif berdasarkan hukum, yang selalu memelihara ketertiban-keterti-ban dan pertanggung-jawaban (accountable) serta menjunjung tinggi keadilan sosial.

2)      Adanya keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh penduduk. Indikator keamanan nasional pada umumnya diukur oleh tingkat stabilitas nasional yang mencakup stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang pada umumnya merupakan produk atau keluaran dari interaksi negara dengan negara-negara lain (internasional dan regional) dan negara dengan masyarakatnya (nasional).

3)      Adanya tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun bathiniah. Masyarakat sejahtera harus kaya materi sekaligus kaya moral spiritual. Yang tidak boleh terjadi adalah kaya materi namun miskin moral, yang mengundang kecurigaan dan kecemburuan sosial.

4)      Adanya sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Untuk memperkuat kepastian masa depan bangsa terutama dalam memasuki era persaingan antar bangsa human development index (HDI) menjadi faktor yang sangat penting. HDI harus diarahkan untuk menghasilkan manusia dengan tingkat daya saing yang tinggi; manusia yang cerdas, ulet, dan tangguh seperti yang ditentukan oleh kriteria Ketahanan Nasional.

Terwujudnya berbagai indikator seperti diuraikan di atas, akan memungkinkan seluruh rakyat semakin bergairah untuk memberikan peran-serta aktifnya dalam pembangunan. Hal tersebut menjadi umpan balik dan daya dorong untuk melaksanakan proses pembangunan selanjutnya, sehingga memperlancar perwujudan Catur Embanan Nasional yang dibebankan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. TPKB sebagai inti dari Sismennas perlu didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi yang handal agar informasi yang dikelola dan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang, menengah, dan pendek dapat lebih kompherensif, akurat dan mendalam dalam analisis.
  2. Output dalam Sismennas yang didukung teknologi adalah berupa kebijakan-kebijakan yang dapat mengintegrasikan seluruh kinerja aparatur negara baik pada level supra struktur, infra struktur, dan sub struktur untuk pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Aktivitas ini dapat tercapai ketika ada kejelasan dalam strategy cascading saat penjabaran tujuan nasional menjadi aktivitas di berbagai lini manajemen nasional.
  3. Outcome implementasi Sismennas yang menggunakan informasi yang baik akan mendorong pada adanya kepemerintahan yang baik (Good Governance), keamanan nasional yang relatif mapan dan adanya kepastian hukum dan kepastian masa depan bagi seluruh penduduk, tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai atau cukup tinggi, baik lahiriah maupun bathiniah, dan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif.

REFERENSI

  1. -. (2004) Indonesia 2005-2025: Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2025, Ristek, Jakarta
  2. Effendi, Taufiq. (2009) Kebijakan, Strategi, Dan Capaian Pendayagunaan Aparatur Negara 2004 – 2009, http://www.setneg.go.id/
  3. Kartasasmita, Ginandjar (2009) Pembangunan Daerah Sebagai Basis Pembangunan Nasional, http://www.setneg.go.id/
  4. Nuh, Mohammad (2010) Mengubah Beban dan Kendala Menjadi Kesempatan dan Kekuatan, http://www.setneg.go.id/
  5. Porter, M. E. (1998) Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, Nov/Dec98, Vol. 76
  6. Putera, Prakoso Bhairawa. (2010) Penguatan Iptek Nasional, diambil dari http://gagasanprakoso.blogspot.com/ pada tanggal 15 Februari 2010 pkl. 15.05 wib.
  7. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. (2007) Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  8. Suryohadiprojo, Sayidiman. (2010) Pengertian Ketahanan Nasional, diambil dari http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1287 tanggal 19 Februari 2010 pukul 14.09 wib
  9. Sunardi, R.M. (2004) Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: teori ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, dan ketahanan regional. Kuaternita Adidarma
  10. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
  11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  12. Waits, Mary Jo. (2007) Advantages of the Industry Cluster Approach to Economic Development, Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University
  13. Wrihatnolo, Randy R. (2006) Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan, Elex Media Komputindo
  14. Yudhoyono, Susilo Bambang. (2010) Pidato Presiden Republik Indonesia Tentang Pembangunan Nasional Dalam Perspektif Daerah, http://www.setneg.go.id/

[1] Lihat juga pada Indonesia 2005-2025: Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2005-2025, Ristek, Jakarta

[2] Dalam Sismennas dikenal dengan Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan yang disingkat TPKB.

[3] Dikenal dengan Tata Kehidupan Masyarakat (TKM) dan Tata Politik Nasional (TPN) sebagai input dalam Sismennas.

[4] Dalam sismennas hal ini akan menjadi tata administrasi negara (TAN) dan tata laksanan pemerintahan (TLP).

[5] Modul I, kegiatan belajar I, Bidang Studi Sismennas. Hlm. 6.

ANTISIPASI DINAMIS PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAPAT MENINGKATKAN KECEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI SESUAI KEUNGGULAN WILAYAH

Pendahuluan

Dalam pergaulan global saat ini, kewaspadaan nasional menjadi sangat penting. Perubahan-perubahan cara pandang tentang batas-batas negara yang bergeser akan mempengaruhi pada cara pandang yang lain. Dalam terminologi tradisional, kewaspadaan nasional menurut Wikipedia dapat didefiniskan sebagai berikut:

The Traditional Security paradigm refers to a realist construct of security in which the referent object of security is the state. The prevalence of this theorem reached a peak during the Cold War. For almost half a century, major world powers entrusted the security of their nation to a balance of power among states. In this sense international stability relied on the premise that if state security is maintained, then the security of citizens will necessarily follow[1].

Kewaspadaan nasional akan selalu terkait dengan keamanan nasional. Pentingnya keamanan nasional pada dasarnya menyangkut tiga unsur, yaitu: kedaulatan negara, integritas bangsa, keamanan serta pengamanan pembangunan nasional. Sedangkan sikap waspada bangsa merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang mempunyai enam fungsi sebagai berikut: membina kepastian hukum, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, membangun kemampuan pertahanan, melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kesengajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, memelihara keamanan negara (Gigih Nusantara. (2002) Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-December/000749.html).

Terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga masyarakat menunjukkan betapa besar bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa- peristiwa konflik yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi[2]. Perlu disadari bahwa bangsa Indonesia memiliki latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain yang berbeda. Hal ini perlu disatukan untuk mencapai tujuan bersama (sebagai ciri sebuah nation). Terjadinya integrasi nasional akan dapat dilihat dari beberapa indikasi. Beberapa indikasi adanya integrasi nasional adalah: (1) adanya rasa aman dan sejahtera pada level minimal yang terukur, (2) berjalannya fungsi-fungsi layanan masyarakat, bangsa, dan negara, komonikaasi dan solideritas dalam masyarakat, kemampuan menangkap peluang global secara dinamis.

Kualitas kesiapan dan kesiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman merupakan ukuran kewaspadaan nasional. Dalam perubahan global yang sangat cepat dan tanpa pola yang konstan menyebabkan sumber, bentuk, serta sifat potensi ancaman menjadi tidak mengenal tempat dan waktu, selain juga dapat muncul setiap saat di sembarang tempat. Dengan demikian kewaspadaan tidaklah statis, atau tetap menunggu, hanya pasif namun dinamis, antisipatif terhadapa berbagai kemungkinan potensi ancaman sejak awal. Kecenderungan potensi ancaman (baik lokal, nasional, dan internasional) dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat perlu terus dipantau, dideteksi sedini mungkin agar usaha-usaha mencapai tujuan nasional tidak terganggu. Untuk itu, antisipasi dinamis atas perubahan lingkungan strategis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengembangkan kewaspadaan nasional. Peningkatan pada kewaspadaan nasional melalui aktivitas ini akan dapat mendorong pada peningkatan kualitas pembangunan termasuk dalam pengembangan, penerapan iptek di setiap daerah. Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana antisipasi dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dapat meningkatkan kecepatan implementasi teknologi sesuai keunggulan wilayah.


PEMBAHASAN

Konsep Kewaspadaan Nasional dan Tantangan Global

Kewaspadaan Nasional (Padnas) pada hakekatnya adalah kesadaran dan kesiagaan bangsa untuk melihat dengan cermat masalah-masalah yang dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menggunakan definisi kewaspadaan nasional tersebut, integrasi bangsa menjadi sangat penting. Menurut Wingarta (2006)[3] untuk terjadinya integrasi bangsa dalam rangka kewaspadaan nasional dituntut adanya hal-hal berikut:

  1. Perlakukan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara di seluruh kepulauan nusantara.   Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa ataupun dilecehkan.   Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah.
  2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal.   Adanya fairness bisa menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif.
  3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.   Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita.
  4. Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa.   Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerjasama.

Lingkungan strategis dan Integrasi nasional

Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal baik yang statis (tri gatra) maupun dinamis (pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaikan tujuan nasional. Pemanfaatan trigatra dengan menggunakan teknologi dan hukum akan mempengaruh ketahanan nasional pada aspek pancagatra. Penumbuhan kesejahteraan dan keamanan akan dapat menjadi jalan bagi pembinaan integrasi nasional.

Diskursus bahwa saat ini konsep negara bangsa dan nasionalisme Indonesia dewasa ini sedang dalam dilema antara dua kekuatan besar globalisasi dan etnik nasionalisme merupakan hal yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis.   Termasuk dalam diskursus ini adalah adanya pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Perubahan ini juga perlu menyadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah bentuk neo kapitalisme transnasional, atau imperialisme kontemporer dan tirani globalisasi yang selalu berusaha mengintervensi kebijakan dan kedaulatan nasional.

Potensi ancaman terbesar terhadap nation sebagai suatu komunitas politik modern adalah apabila terjadi disintegrasi nasional oleh melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (collective memory) dan tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara dan menurun legitimasi elite bangsa. Jika hal ini terjadi, maka pengembangan, peningkatan, dan penerapan teknologi sebagai pendukung pembangunan nasional menjadi tidak berjalan dengan baik.  Teknologi sebagai alat bantu pembangunan akan juga mendukung proses integrasi bangsa yang memungkinkan memiliki potensi besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan-perbedaan yang muncul dalam berbagai aspek.

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik-juga muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang memromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila. Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa dapat menerima keragaman sebagai berkah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final[4]. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.  Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan founding fathers telah dibekali aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-nilai yang sangat maju dan modern. Semua sebagai warga bangsa perlu mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat pada pencapaian kemajuan peradabannya. Proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan kesetaraan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi bangsa dalam teknologi sebagai penggerak yang dominan dalam pengembangan peradaban saat ini, akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia.

Kewaspadaan Nasional dan Pengembangan Potensi Unggulan Wilayah

Penguasaan dan pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional diperlukan dukungan dan komitmen seluruh komponen bangsa bukan hanya pemerintah saja. Karena kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terletak dari individu melainkan dari kelompok para peneliti baik dari lembaga penelitian pemerintah, swasta dan yang ada ditengah masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengarahkan dan memfasilitasi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah dan fasilitas yang didukung oleh pemerintah adalah kebijakan serta fasilitas lembaga penelitian yang memadai yang dapat lebih menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diraih bangsa[5]. Orientasi pengembangan IPTEK adalah untuk meningkatkan kemampuan litbang nasional dalam konstribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi[6]. Dalam pengembangan, penerapan, dan peningkatan IPTEK akan tergantung pada brainware, technoware, dan organoware. Penggerak komponen semua komonen itu tetap pada brainware yang berarti sumber daya manusia yang handal dan memiliki kepedulian pada pertumbuhan daya saing bangsa terutama bidang IPTEK[7].

Memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang ada dan untuk mendukung kewaspadaan nasional, perlu sebuah pendekatan agar teknologi dapat berkembang sesuai dengan keunggulan setiap daerah. Peran penting antara pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta kalangan dunia usaha sangat penting. Integrasi ketiga elemen dalam mendukung kewaspadaan nasional perlu diterapkan melalui aliansi strategis.

Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi[8]. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi setiap partner dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan. Perhatikan pernyataan Dyer (2001) tentang aliansi strategis berikut.

In the new economy, strategic alliances enable business to gain competitive advantage through access to a partner’s resources, including markets, technologies, capital and people. Teaming up with others adds complementary resources and capabilities, enabling participants to grow and expand more quickly and efficiently. In the process, they save time and boost productivity by not having to develop their own, from scratch. They are thus freed to concentrate on innovation and their core business..[9]

Dengan aliansi strategis, para pakar dan pelaku kebijakan merupakan elemen strategi keberhasilan dalam melakukan sinergi sumber daya dan kapabilitas yang saling komplement untuk memperoleh daya saing bersama yang lebih efektif[10]. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam aliansi ini adalah perhatian akan sumber daya manusia yang handal baik di pemerintahan, lembaga riset, dan dunia bisnis yang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan Triple Helix. Penguatan SDM ini akan mendorong pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung berperan dalam ekonomi. Kebijakan para pakar ini akan memungkinkan ketersediaan teknologi dalam beragam jenis dan status  yang matang[11].

Paradigma kewaspadaan nasional terutama terkait dengan integrasi bangsa pada setiap pengambil kebijakan di semua partner yang melakukan aliansi akan dapat menjadikan tujuan dapat lebih efektif tercapai. Dalam pengembangan teknologi Indonesia yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai nasionalisme untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kandungan teknologi (technology content) dalam setiap bidang pendukung kehidupan yang dilandasi pada Pancasila akan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi (knowledge economy) secara signifikan.

Bangsa Indonesia yang secara geografis menempati wilayah yang berada di persimpangan alur lalu-lintas internasional tentunya memiliki peran penting untuk terlibat aktif dalam berbagai derap langkah pembangunan berskala global yang dicirikan dengan meningkatnya ketergantungan antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika bangsa Indonesia mampu membangun kemandirian dalam banyak aspek termasuk teknologi. Hanya dengan kemandirian ini, bangsa Indonesia dapat mulai berbicara tentang kesalingtergantungan secara sejajar. Sebagai bangsa yang posisi wilayahnya telah berperan sebagai titik temu berbagai budaya dan kepentingan antar bangsa, suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan peran signifikan dalam pembangunan global. Dalam keadaan ini menjadi penting untuk membangun keunggulan teknologi berbasis pada keuntungan posisi ini.

Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia. Situasi ini tentu dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan riset teknologi berbasis potensi lokal. Tuntutan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal.

Untuk menuju bangsa dan negara maju dengan kemampuan berbasis Iptek ada beberapa tahapan yang telah dikembangkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: tahap awal/tahap penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), tahap akselarasi  dan tahap berkelanjutan.

Tahap awal …tahap penguatan sistim inovasi nasional dan pola pembangunan Iptek, …dalam tahapan proses recovery setelah didera krisis multidemensi dan perkembangan situasi politik yang sangat dinamis…diperlukan dukungan komitmen politik yang kuat untuk membangun negara… menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil…kurun waktu 2010-2014…

tahap akselerasi…perwujudan masyarakat berbasis Iptek…dorongan implementasi Iptek yang semakin memadai dalam sektor industri… meningkatkan pertumbuhan sektor jasa… kurun waktu 2015 – 2019…

…tahap keberlanjutan… merupakan perwujudan masyarakat berbasis Iptek…yang ditandai pencapaian proses industrialisasi yang cepat … dengan memperhatikan kekuatan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat… dalam implementasi Visi – Misi Iptek 2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbasis Iptek…indikator yang dapat dipilih untuk menjadi acuan keberhasilan diantaranya ialah Terbentuknya komunitas masyarakat yang membangun Masyarakat berbasis Iptek dalam berbagai sektor utama…[12]

Pada saat ini persaingan dunia di era globalisasi bukan bertumpu pada kekuatan sumber daya alam saja melainkan penguasaan teknologi yang handal dari hasil anak bangsa. Dengan penguasaan teknologi, daerah dapat mengembangkan, meningkatkan dan memecahkan permasalahan didalam perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Gardner mengemukakan bahwa terdapat sedikitnya dua persoalan yang secara historis menghambat alih teknologi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama, kapasitas teknis dari negara berkembang tersebut tidak memadai untuk menyerap dan menggunakan teknologi yang dialihkan. Kedua, dalam konteks perdagangan internasional, penguasaan atas teknologi canggih adalah keunggulan komparatif dari negara-negara maju; dimana hal tersebut membuat mereka secara alamiah berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dengan membuat mekanisme alih teknologi yang sarat dengan persyaratan atau pembatasan untuk mencegah negara yang penerima menguasai teknologi itu sepenuhnya[13]. Untuk itu butuh suatu breaktrough agar terjadi proses alih teknologi yang menjadikan Indonesia memiliki keunggulan teknologi yang tidak dimiliki negara maju. Hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan posisi geografis, geologis, maupun geoastronomi yang khas nusantara.

Terobosan untuk mempercepat penguasaan teknologi harus dilakukan terutama oleh pemerintah minimal melalui kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dan diplomasi internasional yang tegas dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik sebagai basis diferensiasi teknologi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, negara-negara maju sebagai produsen teknologi tinggi secara alamiah ingin mempertahankan keunggulan komparatif tersebut atas negara-negara lain di dunia. Setiap keputusan pemerintah negara berkembang yang dapat membuat negara tersebut menguasai teknologi tinggi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara maju. Pada umumnya negara-negara maju tersebut akan berusaha secara halus maupun kasar untuk membuat agar pemerintah negara berkembang membatalkan keputusannya. Apabila bangsa Indonesia tidak berani berbeda pendapat dengan pemerintah negara-negara maju, maka kemampuan teknologi Indonesia sulit untuk meningkat secara substansial. Oleh karena itulah, diperlukan keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan demi suksesnya kepentingan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki agar tidak mudah ditiru oleh pesaing global.

Dengan keuntungan posisi startegis Indonesia, sesungguhnya sangat mungkin membangun teknologi yang berdaya saing. Untuk membangun teknologi yang mendukung perekonomian secara signifikan, menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri. Kementerian Negara Riset dan Teknologi mencatat paling tidak delapan masalah yang menyebabkan rendahnya daya saing sains dan teknologi nasional. Masalah-masalah dimaksud yaitu: (1) keterbatasan sumber daya sains dan teknologi, (2) belum berkembangnya budaya sains dan teknologi, (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi sains dan teknologi, (4) lemahnya sinergi kebijakan sains dan teknologi, (5) belum maksimalnya kelembagaan litbang, (6) belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata, (7) rendahnya aktifitas riset di perguruan tinggi, dan (8) kelemahan aktivitas riset[14].

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat terjadi peningkatan penerapan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era knowledge economy ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

  1. Fokus teknologi yang dikembangkan haruslah teknologi yang berbasis pada keunggulan unik bangsa Indonesia. Keunggulan unik ini akan menjadi pembeda dan daya saing yang tidak dimiliki oleh bangsa lain secara signifikan. Kekayaan bio diversity tertinggi dibanding Negara lain akan menjadi modalitas strategi ini, sehingga akan diperoleh differentiation technology strategy.
  2. Brain drain yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi dapat diubah menjadi reversed brain drain dan menjadi brain gain. Perubahan ini dapat dilakukan dengan membangun komitmen nilai-nilai Pancasila pada para pakar yang terlibat dalam pengambilan keputusan IPTEK.
  3. Aliansi strategis triple helix (Academics, Business, Government) yang didasari Pancasila sebagai paradigm pengembangan teknologi akan dapat menjadi jalan bagi pemanfaatan focus teknologi menjadi daya dorong bagi pertumbuhan knowledge economy di Indonesia. Orientasi aliansi strategis perlu tetap didasarkan pada semangat Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dan visi bangsa Indonesia.

Untuk terjadinya efektivitas aliansi strategis triple helix ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memastikan paradigma Pancasila menjadi dasar bagi seluruh proses komunikasi aliansi. Penjabaran visi Pancasila menjadi beberapa sasaran strategis yang terukur dalam aliansi akan dapat meningkatkan probabilitas ketercapaian tujuan tersebut. Selain itu, kesadaran bahwa setiap partner dalam aliansi memiliki kesetaraan posisi akan sangat mempengaruhi kualitas hasil yang diperoleh dalam sinergitas pemanfaatan sumber daya dan kompetensi bersama.


REFERENSI

  1. Alfian. (1992) Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. Jakarta: BP-Y Pusat
  2. Asian Development Bank. (2005) Brain Drain Versus Brain Gain: The Study of Remittances in Southeast Asia and Promoting Knowledge Exchange Through Diasporas, 4th Coordination Meeting on International Migration, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, New York, 26-27 October 2005
  3. Djarot, Erros. (2006) Rapot Indonesia Merah. Cetakan I, Jakarta: MediaKita
  4. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  5. Etzkowitz, Henry. (2002) The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation. Stockholm: Science Policy Institute
  6. Faiz, Pan Mohamad. (2007) Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI). Sydney, Australia. 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib
  7. Ginandjar Kartasasmita. (1997) Kepemimpinan Menghadapi Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997
  8. Habib, M.S. (2010). Leadership Nasionalis, diakses dari http://dunialppkb.wordpress.com/leadership-nasionalis/ tanggal 8 Maret 2010.
  9. Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
  10. Ismaun. (1981) Tinjauan Pancasila, dasar filsafat negara Republik Indonesia, Bandung, Karya Remadja
  11. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  12. Notonagoro. (1984) Pancasila Dasar Filsafat Negara. cetakan ke-6. Jakarta: PT Bina Aksara
  13. Pasha, Musthafa Kamal. (2002) Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis, Edisi ke-2, Jakarta: Citra Karsa Mandiri
  14. Sachs, Goldman. (2003) Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003
  15. Santosa, Heru. (2002) Sari Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya cetakan 1,Tiara Wacana
  16. Soejadi. (1999) Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset
  17. Soeprapto, Moerwanto. (2010)  Jadikan Pengalaman 2009 Lebih Mawas Diri. diambil dari http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/05/259912/jadikan-pengalaman-2009-lebih-mawas-diri/
  18. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
  19. Syam, Mohammad Noor. (2007) Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional). edisi III. Malang: Laboratorium Pancasila.
  20. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  21. Wicaksono, D. (1999)  Artikel Nasionalisme Teknologi. 2 Dec 1999  diakses melalui http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10212.html tanggal 6 Februari 2010.

Yudoyono, S.B. (2010). Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010


[1] http://en.wikipedia.org/wiki/International_security#Traditional_security

[2] Pokja Adhoc Tpm – Pjj Bs Kewaspadaan Nasional.  (2006) Buku Panduan Mata Kuliah/ Materi Pokok 2:  Manajemen Konflik. Lemhannas RI. Hlm. 4

[3] Wingarta, I.P.S. (2006) Naskah Lembaga: Integrasi Nasional, Lemhannas RI

[4] Erros Djarot, 2006, Rapot Indonesia Merah, MediaKita, Cetakan I, Jakarta, hlm. 24

[5] Penjabaran strategi pengembangan bidang-bidang teknologi ke depan di Indonesia dapat dilihat pada visi dan misi Ristek

[6] Suharna Surapranata, Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21, disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

[7] Lihat juga beberapa naskah pidato Habibie (1984) dalam kumpulan pidato beliau yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa terbitan BPPT

[8] Ini berarti bahwa SDM yang terkait dengan kebijakan IPTEK baik di pemerintah, lembaga penelitian, dan bisnis harus memahami dan dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijkan yang dibuat.

[9] Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. “How to Make Strategic Alliances Work.” Sloan Management Review, Summer 2001, pp. 37-43.

[10] Henry Etzkowitz, 2002, The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, pp. 5-7.

[11] Kusmayanto Kadiman, Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek

[12] Disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata  pada rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Ristek pada tanggal 8 Februari 2010 berjudul Indonesia Menuju Bangsa dan Negara Maju Yang Berbasis Iptek

[13] Philip L. Gardner, The Globalization Of R&D And International Technology Transfer In The 21st Century, Makalah dipresentasikan di International Conference of Management of Innovation and Technology (ICMIT’02 & ISMOT’02), Hangzhou City, October 18–20 April 2002

[14] Dapat dilihat pada identifikasi masalah penurunan daya saing teknologi di Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Sains dan Teknologi 2005-2009, Kementerian Riset dan Teknologi

IMPLEMENTASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DAPAT MENINGKATKAN PENGUASAAN IPTEK

Pendahuluan

Paradigma baru, pemerintahan baru, ilmu dan teknologi baru, informasi baru, pendekatan baru, silih berganti membawa perubahan dalam sejarah peradaban bangsa kita. Perubahan semakin besar terasa, ketika perputarannya semakin cepat seperti sekarang ini. Ketika segala sesuatu di sekitar kita berubah: keinginan dan kebutuhan masyarakat, produk-produk hukum berubah, negara-negara lain menerapkan strategi bersaing yang selalu diperbaharui, serta seluruh infrastruktur ekonomi juga menggandeng teknologi yang terus berubah, maka perubahan bukan lagi satu pilihan, melainkan keharusan. Prinsip perubahan adalah ”melihat”, ”merasakan” dan ”melakukan”[1].  Perubahan bukan bermuara pada pendekatan manajemen, teknis, anggaran, atau pun pendekatan ilmiah yang canggih lainnya, melainkan pada SDM yang terlibat dalam perubahan tersebut. Dengan demikian juga harus berujung pada perubahan sikap manusia. Dalam konteks nasional, kepemimpinan nasional memiliki peran kunci dalam perubahan ini. Sementara disadari bahwa saat ini kepemimpinan nasional di masa transisi memperlihatkan tidak mudah untuk mengkonsolidasikan sumber daya dan potensi bangsa untuk mencapai cita-cita baru yang diimpikan bersama[2].

Pemberlakuan otonomi daerah telah mendorong pengembangan potensi lokal atau daerah sebagai orientasi baru bagi pengembangan wilayah di Indonesia. Selain itu, kebijakan otonomi daerah memicu setiap daerah untuk berlomba-lomba mengembangkan daerahnya masing-masing dengan potensi daerah yang dimilikinya agar mampu bertahan dan bersaing dengan daerah-daerah lain[3]. Potensi alam yang kaya serta melimpahnya tenaga kerja, sepatutnya menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hanya saja kebijakan yang diambil selama ini kurang mempertimbangkan kinerja yang integral dalam skala nasional. Penerapan otonomi daerah, sesungguhnya dapat mendorong peran daerah lebih strategis terutama dalam membangun keunggulan ekonomi berbasis lokalitas (Wrihatnolo, 2006).

Potensi daerah yang demikian beragam, merupakan suatu yang perlu diintegrasi dalam konsep yang jelas melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pimpinan baik daerah maupun nasional. Koherensi kebijakan ini termasuk dalam menentukan kebijakan pengembangan, penerapan, dan peningkatan IPTEK akan sangat mempengaruhi daya saing ekonomi baik daerah maupun nasional. Tulisan ini berusaha mengungkap peran kepemimpinan nasional dalam peningkatan penguasan IPTEK.

PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan Nasional dan Tantangan Global

Pada prinsipnya pengertian kepemimpinan nasional tidak jauh berbeda dari pengertian kepemimpinan pada umumnya, hanya luas cakupan dan landasan serta prioritasnya yang berbeda.   Dari berbagai literatur kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dengan sarana komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Harold Koontz dan  Cyrill O’Donnel; Joseph L. Massie dan John Douglas) melalui sebuah hubungan yang memungkinkan untuk bekerja bersama-sama secara ikhlas (George R. Terry) dan terjadi dalam situasi yang diharapkan kemampuan untuk memecahkan permasalahan dalam kelompok (Henry Pratt Fairchild)[4].

Sementara ini kepemimpinan nasional  adalah kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata kehidupan  nasional didalam setiap gatra (Asta Gatra) pada bidang/ sektor profesi baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, formal dan informal yang memilki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/ mengerahkan kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan peluang[5].

Dalam lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, perlu kualitas kepemimpinan nasional yang baik. Dengan kualitas ini kepemimpinan nasional akan mampu untuk membawa bangsa ini dalam mencapai tujuan nasional melalui tahapan-tahapan pembangunan yang terprogram terarah dan berkelanjutan. Proses terbentuknya kepempimpinan nasional bukanlah proses yang sederhana, karena hal ini terkait dengan penyiapan SDM yang akan menjadi pemimpin di eranya bagi masa depan bangsa dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang akan memikul langsung tanggung jawab strategis di lingkungan negara, bangsa dan masyarakat.

Tantangan global saat ini yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan ketahanan nasional yang paling utama adalah pada rendahnya daya saing bangsa. Dalam menghadapi arus sejarah pada abad ke-21, teknologi akan menjadi penggerak perubahan yang paling utama baik itu pada level bangsa, korporasi, perusahaan, komunitas, ataupun individu. Dalam PDB Negara-negara berkembang telihat adanya porsi teknologi yang semakin besar baik digunakan dalam pertanian, industri, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, atau jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi. Teknologi menjadi sumber bagi tumbuhnya knowledge capital suatu bangsa.

Kecenderungan ini akan terus menguat, karena proses pengembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Di sisi lain, disadari bahwa anggaran pengembangan teknologi di Indonesia justru turun dalam beberapa tahun terakhir.

….menyadari bahwa alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan (R&D-research and development) di Indonesia pada tahun 2005 masih rendah – yaitu sekitar Rp 1 trilyun. Karena itulah, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan porsi itu menjadi lebih memadai…[6]

Bukti-bukti empiris menunjukkan hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, antar-perusahaan, antar-ilmuwan, atau kombinasi dari semuanya[7]. Aktivitas ini pun relatif belum terfasilitasi dengan baik dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada level pimpinan nasional. Rendahnya knowledge sharing dan aliansi strategis antar beberapa lembaga menjadi penunjang pula bagi rendahnya invensi dan inovasi teknologi di Indonesia.

Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor yang dikedepankan untuk mempercepat pembangunan sekaligus sebagai sektor strategis yang mendorong perekonomian nasional adalah iptek. Iptek haruslah dilihat dalam pengertian luas mencakup ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, teknologi, manajemen, serta seni dan desain. Hal tersebut merupakan faktor pendorong yang sangat vital dalam pembangunan dan pemandirian bangsa. Ketika arah pengembangan iptek dapat diselaraskan dengan arah-arah kegiatan pembangunan di berbagai sektor, kinerja pembangunan akan lebih efektif dan capaian pembangunan (output, outcome, dan dampak) terjamin keberlanjutannya. Sebaliknya, ketika kegiatan pembangunan tidak ditopang iptek, dapat terjadi gejala pembangunan berbiaya tinggi, kebergantungan pada bantuan iptek luar negeri, dan tidak berkelanjutan.

Menjadikan teknologi sebagai daya ungkit ketahanan nasional menjadi salah satu ukuran kinerja berjalannya kepemimpinan nasional. Peran-peran baru dalam kepemimpinan nasional dalam perubahan lingkungan strategis akan menentukan daya saing melalui pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Suatu kepemimpinan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan terkini tanpa mengabaikan tetap memberikan peluang yang sama pada generasi masa depan sebagai pembangunan ekonomi, sosial, dan juga proteksi pada lingkungan alam[8].

Landasan Kepemimpinan Nasional

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu terus-menerus memperbaharui pemahaman dan kesepakatan bersama dalam membangun Indonesia. Kesepakatan ini dipandu oleh visi Indonesia jangka menengah dan jangka panjang. Arah Indonesia dalam jangka panjang 2005-2025 telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sedangkan dalam jangka menengah, kita segera akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahap kedua tahun 2009-2014. Dalam konteks ini, proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah baik di tingkat Nasional maupun di masing-masing Daerah harus diserasikan. Dengan demikian, strategi dan pelaksanaan pembangunan Indonesia yang inklusif dapat segera dilaksanakan secara efektif dan saling menunjang[9]. Peran kepemimpinan nasional untuk mengarahkan pembangunan nasional ini menjadi kunci keberhasilan pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Wawasan kebangsaan para pimpinan nasional yang tertuang dalam pemahaman akan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) menjadi dasar bagi pembentukan kepemimpinan nasional yang baik. Dalam pendekatan teori Kepemimpinan  Nasional, wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan cara pandang dan konsepsi berpikir untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap pimpinan di semua level sebagai mana diamanatkan presiden terutama pada tataran kebijakan dan operasional harus memiliki pemahaman dan penghayatan yang sama tentang hal ini agar terhindar dari sikap ego kedaerahan, mencari prestise dan menikmati enaknya jadi pemimpin. Visi, persepsi dan interpretasi, keserasian, keseimbangan dan rasa memiliki serta bertanggungjawab menjadi dasar penyelarasan pengembangan iptek di berbagai level. Melalui pemahaman Wasantara dengan benar akan terlihat implementasi kepemimpinan yang mempunyai wawasan kebangsaan serta meletakan penjabaran kepentingan nasional diatas segalanya dengan diilhami visi pada konsepsi Ketahanan Nasional[10].

Peran Kepemimpinan Nasional dalam Kebijakan Teknologi

Penguasaan dan pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional diperlukan dukungan dan komitmen seluruh komponen bangsa bukan hanya pemerintah saja. Karena kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terletak dari individu melainkan dari kelompok para peneliti baik dari lembaga penelitian pemerintah, swasta dan yang ada ditengah masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengarahkan dan memfasilitasi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah dan fasilitas yang didukung oleh pemerintah adalah kebijakan serta fasilitas lembaga penelitian yang memadai yang dapat lebih menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diraih bangsa[11]. Orientasi pengembangan IPTEK adalah untuk meningkatkan kemampuan litbang nasional dalam konstribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi[12]. Dalam pengembangan, penerapan, dan peningkatan IPTEK akan tergantung pada brainware, technoware, dan organoware. Penggerak komponen semua komonen itu tetap pada brainware yang berarti sumber daya manusia yang handal dan memiliki kepedulian pada pertumbuhan daya saing bangsa terutama bidang IPTEK[13].

Memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang ada dan untuk mendukung kewaspadaan nasional, perlu sebuah pendekatan agar teknologi dapat berkembang sesuai dengan keunggulan setiap daerah. Peran penting antara pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta kalangan dunia usaha sangat penting. Integrasi ketiga elemen dalam mendukung kewaspadaan nasional perlu diterapkan melalui aliansi strategis. Aliansi strategis ini dapat terjadi ketika didukung kepemimpinan nasional yang baik.

Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi[14]. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi setiap partner dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan.

Peran kepemimpinan nasional terutama terkait dengan integrasi bangsa pada setiap pengambil kebijakan di semua partner yang melakukan aliansi akan dapat menjadikan tujuan dapat lebih efektif tercapai. Dalam pengembangan teknologi Indonesia yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai nasionalisme untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi pada para pimpinan semua level. Peningkatan kandungan teknologi (technology content) dalam setiap bidang pendukung kehidupan akan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi (knowledge economy) secara signifikan.

Pola kepemimpinan nasional harus diperankan untuk memanfaatkan sumber daya bangsa Indonesia yang melimpah. Seperti diketahui, Bangsa Indonesia yang secara geografis menempati wilayah yang berada di persimpangan alur lalu-lintas internasional tentunya memiliki peran penting untuk terlibat aktif dalam berbagai derap langkah pembangunan berskala global yang dicirikan dengan meningkatnya ketergantungan antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika bangsa Indonesia mampu membangun kemandirian dalam banyak aspek termasuk teknologi. Hanya dengan kemandirian ini, bangsa Indonesia dapat mulai berbicara tentang kesalingtergantungan secara sejajar. Sebagai bangsa yang posisi wilayahnya telah berperan sebagai titik temu berbagai budaya dan kepentingan antar bangsa, suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan peran signifikan dalam pembangunan global. Kepemimpinan nasional memiliki peran penting untuk mengeluarkan kebijakan untuk membangun keunggulan teknologi berbasis pada keuntungan posisi ini.

Selain itu, kepemimpinan nasional juga harus mampu mengintegrasikan kebijakan agar pemanfaatan sumber daya alam dapat berkelanjutan. Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia.

Untuk menuju bangsa dan negara maju dengan kemampuan berbasis Iptek ada beberapa tahapan yang telah dikembangkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: tahap awal/tahap penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), tahap akselarasi  dan tahap berkelanjutan.

Tahap awal …tahap penguatan sistim inovasi nasional dan pola pembangunan Iptek, …dalam tahapan proses recovery setelah didera krisis multidemensi dan perkembangan situasi politik yang sangat dinamis…diperlukan dukungan komitmen politik yang kuat untuk membangun negara… menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil…kurun waktu 2010-2014…

tahap akselerasi…perwujudan masyarakat berbasis Iptek…dorongan implementasi Iptek yang semakin memadai dalam sektor industri… meningkatkan pertumbuhan sektor jasa… kurun waktu 2015 – 2019…

…tahap keberlanjutan… merupakan perwujudan masyarakat berbasis Iptek…yang ditandai pencapaian proses industrialisasi yang cepat … dengan memperhatikan kekuatan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat… dalam implementasi Visi – Misi Iptek 2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbasis Iptek…indikator yang dapat dipilih untuk menjadi acuan keberhasilan diantaranya ialah Terbentuknya komunitas masyarakat yang membangun Masyarakat berbasis Iptek dalam berbagai sektor utama…[15]

Pada saat ini persaingan dunia di era globalisasi bukan bertumpu pada kekuatan sumber daya alam saja melainkan penguasaan teknologi yang handal dari hasil anak bangsa. Dengan penguasaan teknologi, daerah dapat mengembangkan, meningkatkan dan memecahkan permasalahan di dalam perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan ini, memerlukan kemampuan integrasi kebijakan para pimpinan nasional. Kesadaran kesalingtergantungan antar lembaga, tentu akan membutuhkan jenis kepemimpinan yang berbeda. Keadaan saling bergantung (interdependence) yang sebagian besar didorong oleh teknologi, menghubungkan setiap orang dan semua hal dimana-mana. Hal itu mengarahkan untuk kolaborasi dalam banyak bentuk. Keadaan saling bergantung berfokus pada visi yang saling tumpang tindih, masalah bersama, dan tujuan yang sama, untuk mencari kesamaan serta memelihara minat yang sama. Berlawanan dengan keadaan saling bergantung, keragaman (diversity) memperhatikan karakter khas dari individu, kelompok, dan organisasi.  Oleh karena merefleksi kebutuhan manusia akan identitas, keragaman menyoroti keunikan setiap orang, menggarisbawahi perbedaan, serta menekankan kebebasan dan individualisme. Ini adalah kekuatan bagi diferensiasi sosial, ekonomi, dan budaya[16].

Terobosan untuk mempercepat penguasaan teknologi harus dilakukan terutama oleh pemerintah melalui pola kepemimpinan nasional untuk membuat kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dan diplomasi internasional yang tegas dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik sebagai basis diferensiasi teknologi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, negara-negara maju sebagai produsen teknologi tinggi secara alamiah ingin mempertahankan keunggulan komparatif tersebut atas negara-negara lain di dunia. Setiap keputusan pemerintah yang diambil pimpinan nasional di negara berkembang yang dapat membuat negara tersebut menguasai teknologi tinggi terkadang bertentangan dengan kepentingan negara-negara maju. Pada umumnya negara-negara maju tersebut akan berusaha secara halus maupun kasar untuk membuat agar pemerintah negara berkembang membatalkan keputusannya. Apabila bangsa Indonesia tidak berani berbeda pendapat dengan pemerintah negara-negara maju, maka kemampuan teknologi Indonesia sulit untuk meningkat secara substansial. Oleh karena itulah, diperlukan keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan demi suksesnya kepentingan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki agar tidak mudah ditiru oleh pesaing global.

Dengan keuntungan posisi startegis Indonesia, sesungguhnya sangat mungkin membangun teknologi yang berdaya saing. Untuk membangun teknologi yang mendukung perekonomian secara signifikan, menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sains dan teknologi nasional yang merupakan kebijakan dalam kepemimpinan nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri.

Untuk mengurangi hambatan dan penyelesaian masalah dalam pengembangan, penerapan dan peningkatan IPTEK dibutuhkan suatu kepemimpinan yang mampu membuat jaringan. Sehingga berbagai kebutuhan, perbedaan prioritas, pemanfaatan sumber daya, dapat digunakan secara baik. Dengan model kepemimpinan yang mengintegrasikan berbagai potensi ini akan lebih memudahkan menggabungkan orang-orang, ide-ide, dan institusi yang berbeda, meskipun berbeda asal. Kepemimpinan nasional ini dapat mengenali dasar yang sama, sehingga dapat ditemukan berbagai alternatif bagi pemecahan masalah bersama. Berbeda dengan tipe pemimpin individualistis, para pemimpin integratif dapat melihat tumpang-tindih antara visi mereka dan visi pemimpin lain.

Untuk terbentuk kepemimpinan nasional yang baik ini ada beberapa ciri kepemimpinan yang berkarakter yang mampu mendorong peningkatan IPTEK dalam lingkungan nasional yang beraneka ragam ini. Aktualisasi karakter kepemimpinan yang diharapkan bangsa dan negara adalah yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia dari ketergantungan (dependency) menuju kemerdekaan (independency), selanjutnya menuju kontinum maturasi diri yang komplit ke saling tergantungan (interdependency), memerlukan pembiasaan melalui contoh keteladanan perilaku para elite politik yang bergerak di eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam lingkungan yang kondusif. Karakter yang dibutuhkan adalah perilaku dan sifat-sifat seperti[17]:

  1. Kesadaran diri sendiri (self awareness) jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, jujur terhadap kekuatan diri, kelemahan dan usaha yang tulus untuk memperbaikinya.
  2. Dasarnya seseorang pemimpin cenderung memperlakukan orang lain dalam organisasi atas dasar persamaan derajat, tanpa harus menjilat keatas menyikut kesamping dan menindas ke bawah. Pemimpin perlu berempati terhadap bawahannya secara tulus.
  3. Memiliki rasa ingin tahu dan dapat didekati sehingga orang lain merasa aman dalam menyampaikan umpan balik dan gagasan-gagasan baru secara jujur, lugas dan penuh rasa hormat kepada pemimpinnya.
  4. Bersikap transparan dan mampu menghormati pesaing atau musuh, dan belajar dari mereka dalam situasi kepemimpinan ataupun kondisi bisnis pada umumnya.
  5. Memiliki kecerdasan, cermat dan tangguh sehingga mampu bekerja secara professional keilmuan dalam jabatannya. Hasil pekerjaanya berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
  6. Memiliki rasa kehormatan diri (a sense of personal honour and personal dignity) dan berdisiplin pribadi, sehingga mampu dan mempunyai rasa tanggungjawab pribadi atas perilaku pribadinya. Tidak seperti saat ini para pemimpin saling lempar ucapan pedas terhadap rekan sejawatnya yang berbeda aliran politiknya.
  7. Memiliki kemampuan berkomunikasi, semangat team work, kreatif, percaya diri, inovatif dan mobilitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat terjadi peningkatan penerapan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era knowledge economy ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kepemimpinan nasional.

  1. Dalam lingkungan strategis yang berubah dengan cepat, perlu kualitas kepemimpinan nasional yang baik. Dengan kualitas ini kepemimpinan nasional akan mampu untuk membawa bangsa ini dalam mencapai tujuan nasional melalui tahapan-tahapan pembangunan yang terprogram terarah dan berkelanjutan. Proses terbentuknya kepempimpinan nasional bukanlah proses yang sederhana, karena hal ini terkait dengan penyiapan SDM yang akan menjadi pemimpin di eranya bagi masa depan bangsa dan keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang akan memikul langsung tanggung jawab strategis di lingkungan negara, bangsa dan masyarakat.
  2. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, sektor strategis yang dikedepankan untuk mempercepat pembangunan adalah iptek. IPTEK merupakan faktor pendorong yang sangat vital dalam pembangunan dan pemandirian bangsa. Ketika kepemimpinan nasional dapat mengarahkan pengembangan iptek dapat diselaraskan dengan arah-arah kegiatan pembangunan di berbagai sektor, kinerja pembangunan akan lebih efektif dan capaian pembangunan (output, outcome, dan dampak) terjamin keberlanjutannya. Sebaliknya, ketika kegiatan pembangunan tidak ditopang iptek, dapat terjadi gejala pembangunan berbiaya tinggi, kebergantungan pada bantuan iptek luar negeri, dan tidak berkelanjutan.
  3. Peran-peran baru dalam kepemimpinan nasional dalam perubahan lingkungan strategis akan menentukan daya saing melalui pemanfaatan teknologi dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Suatu kepemimpinan yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai kebutuhan terkini tanpa mengabaikan tetap memberikan peluang yang sama pada generasi masa depan sebagai pembangunan ekonomi, sosial, dan juga proteksi pada lingkungan alam
  4. Wawasan kebangsaan para pimpinan nasional yang tertuang dalam pemahaman akan empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) menjadi dasar bagi pembentukan kepemimpinan nasional yang baik. Setiap pimpinan di semua level terutama pada tataran kebijakan dan operasional harus memiliki pemahaman dan penghayatan yang sama sehingga visi, persepsi dan interpretasi, keserasian, keseimbangan dan rasa memiliki serta bertanggungjawab menjadi dasar penyelarasan pengembangan iptek di berbagai level.

REFERENSI

  1. Djarot, Erros. (2006) Rapot Indonesia Merah. Cetakan I, Jakarta: MediaKita
  2. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  3. Ginandjar Kartasasmita. (1997) Kepemimpinan Menghadapi Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997
  4. Habib, M.S. (2010). Leadership Nasionalis, diakses dari http://dunialppkb.wordpress.com/leadership-nasionalis/ tanggal 8 Maret 2010.
  5. Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
  6. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  7. Pezzey, J; M. Toman (January 2002). “The Economics of Sustainability:A Review of Journal Articles”. Resources for the Future DP 02-03: 1–36.
  8. Sachs, Goldman. (2003) Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003
  9. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
  10. Wicaksono, D. (1999)  Artikel Nasionalisme Teknologi. 2 Dec 1999  diakses melalui http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10212.html tanggal 6 Februari 2010.

Yudoyono, S.B. (2010). Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010


[1] John P. Kotter dan Dan S. Cohen dalam bukunya “The Heart of Change“, orang terdorong untuk berubah karena ia ”melihat” urgensi untuk berubah, ”merasakan” kepentingan untuk berubah, dan untuk selanjutnya siap ”melakukan” perubahan.

[2] Manusia Indonesia untuk Visi 2030, Sayidiman Suryohadiprojo, http://www.sinarharapan.co.id/berita/0704/03/opi01.html

[3]Indra Prakoso, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sistem Cluster, http://www.pnm.co.id/content.asp?id=752&mid=54 tgl. 23 feb 2010 pkl 15.52 wib

[4] Disarikan dari definisi-definisi kepemimpinan dalam Kepemimpinan Nasional, Modul 1, Pokja Kepemimpinan, Lembaga Ketahanan Nasional RI, Tahun 2010

[5] Kepemimpinan Nasional, Modul 1, Pokja Kepemimpinan, Lembaga Ketahanan Nasional RI, Tahun 2010

[6]Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010

[7]Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, hlm. 293.

[8] Sustainable development From Wikipedia: sustainable development as development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs as economic development, social development, and environmental protection.

[9] Pidato Presiden Republik Indonesia Tentang Pembangunan Nasional Alam Perspektif Daerah di Depan Sidang Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, 19 Agustus 2009

[10] Op cit hlm. 2

[11] Penjabaran strategi pengembangan bidang-bidang teknologi ke depan di Indonesia dapat dilihat pada visi dan misi Ristek

[12] Suharna Surapranata, Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21, disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

[13] Lihat juga beberapa naskah pidato Habibie (1984) dalam kumpulan pidato beliau yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa terbitan BPPT

[14] Ini berarti bahwa SDM yang terkait dengan kebijakan IPTEK baik di pemerintah, lembaga penelitian, dan bisnis harus memahami dan dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijkan yang dibuat.

[15] Disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata  pada rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Ristek pada tanggal 8 Februari 2010 berjudul Indonesia Menuju Bangsa dan Negara Maju Yang Berbasis Iptek

[16] SHM Lerrick, Implementasi Kepemimpinan Pada Tingkat Strategik, Modul II: Kepemimpinan Nasional, Lemhannas, 2010

[17] Diambil dari http://artikel.total.or.id/artikel.php?id=1136&judul=Ciri-ciri

SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA PAKAR TEKNOLOGI DAPAT MENINGKATKAN DAYA SAING TEKNOLOGI BERBASIS KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA

Pendahuluan

Nilai dasar Pancasila sesungguhnya telah tertuang secara filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Nilai dasar ini juga telah teruji dalam dinamika kehidupan berbangsa pada berbagai periode kepemimpinan Indonesia. Hal ini sesungguhnya sudah menjadi kesadaran bersama bahwa Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Hanya saja perlu diakui bahwa meski telah terjadi amandemen hingga ke-4, namun dalam implementasi Pancasila masih banyak terjadi distorsi dan kontroversi yang menyebabkan praktek kepemimpinan dan pengelolaan bangsa dan Negara cukup memprihatinkan (Suprapto, 2010; Habib, 2010).

Dalam menghadapi arus sejarah pada abad ke-21, teknologi akan menjadi penggerak perubahan yang paling utama baik itu pada level bangsa, korporasi, perusahaan, komunitas, ataupun individu. Dalam PDB Negara-negara berkembang telihat adanya porsi teknologi yang semakin besar baik digunakan dalam pertanian, industri, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, atau jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi. Teknologi menjadi sumber bagi tumbuhnya knowledge capital suatu bangsa. Kecenderungan ini akan terus menguat, karena proses pengembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Di sisi lain, disadari bahwa anggaran pengembangan teknologi di Indonesia justru turun dalam beberapa tahun terakhir.

….menyadari bahwa alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan (R&D-research and development) di Indonesia pada tahun 2005 masih rendah – yaitu sekitar Rp 1 trilyun. Karena itulah, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan porsi itu menjadi lebih memadai…[1]

Bukti-bukti empiris menunjukkan hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, antar-perusahaan, antar-ilmuwan, atau kombinasi dari semuanya[2]. Aktivitas ini pun relatif belum terfasilitasi dengan baik dalam beberapa kebijakan pemerintah. Rendahnya knowledge sharing dan aliansi strategis antar beberapa lembaga menjadi penunjang pula bagi rendahnya invensi dan inovasi teknologi di Indonesia. Ide tentang technopreunership sesungguhnya sudah banyak digulirkan oleh beberapa lembaga di Indonesia. Namun semua itu belum secara efektif memberikan sumbangan bagi pengembangan, penumbuhan dan penerapan teknologi yang efektif di Indonesia.

Ada permasalahan yang sesungguhnya cukup substansial, yaitu rendahnya komitmen para pakar untuk memajukan teknologi Indonesia secara integral dan berdaya saing. Pemahaman yang tidak cukup tinggi tentang nilai-nilai ideologis Pancasila mendorong kecenderungan mudahnya para ahli bidang teknologi untuk di bajak maupun hijrah ke Negara lain (brain drain) dan melupakan pertumbuhan teknologi di Indonesia (Wicaksono, 1999). Faiz (2007) menyatakan

…para tenaga ahli dan terlatih kita yang berada di luar negeri belum mau atau setidaknya masih berpikir dua kali untuk kembali ke tanah air, ditambah dengan kondisi dalam negeri yang dapat kita katakan belum siap secara total ‘menyambut’ kehadiran para tenaga terdidik dari luar negeri… [3]

Permasalahan ini yang perlu dipecahkan. Bagaimana peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dapat mendorong bagi tumbuhnya inovasi dan invensi teknologi di Indonesia. Terjadinya brain drain bagi negara asal tentunya membawa implikasi negatif yang tidak sedikit, seperti kondisi di mana kurangnya tenaga terlatih dan terdidik dari suatu negara, serta terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang sulit untuk diprediksi. Selain itu, brain drain dapat juga membawa pengaruh rendahnya kesejahteraan terhadap lingkungan di mana para tenaga terdidik tersebut berasal. Pemahaman yang lebih baik tentang ideologi diharapkan dapat mengubah brain drain menjadi brain gain atau reversed brain drain (ADB, 2005). Kondisi ini akan memacu produktivitas perekonomian negara asal, selain juga jaringan keilmuan dan pemasaran yang kuat dan tersebar hampir di seluruh negara-negara maju yang pernah mereka huni sebelumnya[4].

Selain dari segi SDM bidang teknologi, secara nasional terlihat kontribusi teknologi terhadap pembangunan perekonomian nasional (sebagaimana tercermin dari nilai Total Factor Productivity) yang rendah dan sering dikaitkan dengan alokasi anggaran Negara yang kecil dalam mendukung kegiatan riset. Walaupun faktanya memang alokasi anggaran tersebut masih rendah, tetapi rendahnya kontribusi teknologi juga disebabkan karena ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan dan problema nyata yang dihadapi publik dan para pengguna teknologi. Hasil riset atau teknologi domestik yang diadopsi oleh pengguna untuk menghasilkan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat masih sangat rendah (Djarot, 2006).

Saat ini kegiatan para periset dan akademisi lebih banyak bersifat curiousity-driven research dibandingkan dengan goal-oriented research. Banyak riset yang dilakukan hanya pada tataran untuk memuaskan rasa keingin-tahuan dan belum secara cermat dirancang untuk menghasilkan solusi teknologi bagi berbagai permasalahan nasional. Sementara pemerintah dalam kebijakan-kebijkan yang dikeluarkan belum memperhatikan rantai nilai teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Selain dalam dunia usaha juga tidak terlalu perhatian pada penggunaan teknologi nasional sebagai pertimbangan dalam proses produksi.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Motivator Perubahan

Bahwa sesungguhnya UUD 1945 adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional Filsafat Pancasila adalah sari dan puncak nilai dalam sosio-budaya bangsa, yang diakui sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung). Nilai fundamental ini dipraktekkan dalam kehidupan bangsa sepanjang sejarah budaya dan peradabannya. Karenanya, nilai Pancasila teruji kebenaran, kebaikan dan keunggulannya; bahkan memberikan identitas dan integritas nasional Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif-filosofis-ideologis bangsa Indonesia, kemudian dirumuskan secara konstitusional di dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Kedudukan nilai filsafat Pancasila di dalam Pembukaan UUD tersebut, berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara; sekaligus sebagai asas kerohanian negara dan sebagai perwujudan jiwa bangsa. Dengan demikian, identitas dan integritas (nasional) Indonesia ialah nilai filsafat Pancasila.

Nilai fundamental filsafat Pancasila juga menjadi sumber motivasi (niat dan tekad) nasional dalam menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia Merdeka, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan) Pancasila sebagai terkandung dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya. Karenanya, secara filosofis-ideologis dan konstitusional, NKRI dapat dinamakan (dengan predikat) sebagai sistem kenegaraan Pancasila yang sejajar dan analog dengan berbagai sistem kenegaraan bangsa-bangsa modern.

Kedudukan nilai sistem filsafat Pancasila (sistem ideologi Pancasila) demikian berfungsi sebagai asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi yang memandu kehidupan bangsa Indoensia dalam integritas NKRI sebagai sistem kenegaraaan Pancasila. Maknanya, integritas moral (nilai) Pancasila secara konstitusional imperatif memberikan asas budaya dan moral politik nasional Indonesia[5].

Pancasila dalam Perubahan Idiologi Global

Dunia berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan perubahan yang terjadi itu ikut mewarnai kehidupan bangsa secara fundamental, dimana masa depan sangat berbeda dengan masa lalu (Gibson, 1997) sehingga diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan yang bergeser dari detail complexity menjadi dynamic complexity yang membuat interpolasi menjadi sulit (Senge, 1994) selain juga terjadinya dominasi oleh nilai-nilai dan pemikiran cosmopolitan (Kanter, 1994).

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah berakhir yang ditandai pula pada pergeseran geopolitik ke geoekonomi karena mulai kaburnya batas-batas fisik negara bangsa karena penguatan teknologi komunikasi dan transportasi. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi yang di dukung oleh kemajuan teknologi (knowledge economy) karena setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara (Srapranata, 2010) yang bersangkutan dengan negara lainnya terutama penguatan pada sumber daya manusia yang langsung menjadi pelaku perubahan teknologi (Kadiman, 2009; Sachs, 2003).

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia(Syam, 2007; Soejadi, 1999; Santosa, 2002). Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya (Notonagoro, 1984; Pasha, 2002).

Impementasi ini harus memposisikan Pancasila sebagai wadah aktivitas bangsa. Di sisi pemerintah para pengambil kebijakan harus memastikan adanya peraturan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi yang mempertimbangkan wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, pesisir, dan laut. Disisi para pelaku bisnis harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat mendorong pengembangan industri dan teknologi harus memperhatikan dengan serius dampaknya terhadap aspek sosial masyarakat dan tidak merusak lingkungan hidup. Para pelaku penemuan dan pengembangan teknologi harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pagar agar  teknologi ditempatkan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan[6]. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila.

Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa dengan mengambil peluang teknologi yang berbasis pada keunggulan unik bangsa Indonesia. Pada knowledge economy era ini Indonesia berpotensi untuk menjadi unggulan ketika memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menambah nilai pada kekayaan dan keanekaragaman hayati.

Kesadaran Berbangsa

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik-juga muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang memromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila. Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa dapat menerima keragaman sebagai berkah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final[7]. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.  Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan founding fathers telah dibekali aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-nilai yang sangat maju dan modern. Semua sebagai warga bangsa perlu mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat pada pencapaian kemajuan peradabannya. Proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan kesetaraan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi bangsa dalam teknologi sebagai penggerak yang dominan dalam pengembangan peradaban saat ini, akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia.

Nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Teknologi

Pancasila bukan merupakan idiologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian Pancasilan mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasia mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, namun lebih pada kemampuan untuk mengartikulasikan nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi.

Kekuatan suatu ideologi itu tergantung pada kualitas dan dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri (Alfian, 1992). Ada beberapa dimensi penting sebuah idiologi, yaitu:

  1. Dimensi Realita. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
  2. Dimensi Idealisme. Nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya.
  3. Dimensi Fleksibilitas. Dimensi Pengembangan Ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya[8].

Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak, lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya.

Pada umumnya para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatarbelakangi sistem atau model manapun dari suatu masyarakat modern, adalah derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif (impersonal) dan efektif (utilitarian), ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali disebut sebagai kekuatan pendorong (driving force) bagi proses modernisasi yang perlu didukung para pakar pelaku IPTEK yang memahami kebutuhan negaranya. Dengan ciri modern tersebut, perlu menjadi kesadaran bahwa masyarakat modern itu tetap masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian yang khas Indonesia[9].

Di sini letak tantangan bagi Indonesia, yaitu memodernisasikan bangsa dan dalam proses itu, tidak boleh kehilangan jati diri. Di sini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan bahkan ingin diperkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan sekular dunia Barat, yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendekiawan, sepertinya berjalan berlawanan. Dalam masyarakat modern, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi, ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi penting, karena landasan moral, segenap imperative moral, dan konsep mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban, adalah keimanan dan ketakwaan[10]. Dari dalam dan dari luar bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan terhadap sistem demokrasi yang dianut dan ingin ditegakkan, yang sesuai dengan kondisi sosialkultural bangsa yang demikian majemuk dan latar belakang historis bangsa[11].

Pemahaman Nilai-nilai Pancasila pada Pakar Teknologi sebagai Triger Triple Helix

Penguasaan dan pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional diperlukan dukungan dan komitmen seluruh komponen bangsa bukan hanya pemerintah saja. Karena kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terletak dari individu melainkan dari kelompok para peneliti baik dari lembaga penelitian pemerintah, swasta dan yang ada ditengah masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengarahkan dan memfasilitasi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah dan fasilitas yang didukung oleh pemerintah adalah kebijakan serta fasilitas lembaga penelitian yang memadai yang dapat lebih menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diraih bangsa[12]. Orientasi pengembangan IPTEK adalah untuk meningkatkan kemampuan litbang nasional dalam konstribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi[13]. Dalam pengembangan, penerapan, dan peningkatan IPTEK akan tergantung pada brainware, technoware, dan organoware. Penggerak komponen semua komonen itu tetap pada brainware yang berarti sumber daya manusia yang handal dan memiliki kepedulian pada pertumbuhan daya saing bangsa terutama bidang IPTEK[14].

Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi[15]. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi setiap partner dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan. Perhatikan pernyataan Dyer (2001) tentang aliansi strategis berikut.

In the new economy, strategic alliances enable business to gain competitive advantage through access to a partner’s resources, including markets, technologies, capital and people. Teaming up with others adds complementary resources and capabilities, enabling participants to grow and expand more quickly and efficiently. In the process, they save time and boost productivity by not having to develop their own, from scratch. They are thus freed to concentrate on innovation and their core business..[16]

Dengan aliansi strategis, para pakar dan pelaku kebijakan merupakan elemen strategi keberhasilan dalam melakukan sinergi sumber daya dan kapabilitas yang saling komplement untuk memperoleh daya saing bersama yang lebih efektif[17]. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam aliansi ini adalah perhatian akan sumber daya manusia yang handal baik di pemerintahan, lembaga riset, dan dunia bisnis yang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan Triple Helix. Penguatan SDM ini akan mendorong pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung berperan dalam ekonomi. Kebijakan para pakar ini akan memungkinkan ketersediaan teknologi dalam beragam jenis dan status  yang matang[18].

Pemahaman nilai-nilai Pancasila terutama terkait dengan nasionalisme pada setiap pengambil kebijakan di semua partner yang melakukan aliansi akan dapat menjadikan tujuan dapat lebih efektif tercapai. Dalam pengembangan teknologi Indonesia yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kandungan teknologi (technology content) dalam setiap bidang pendukung kehidupan yang dilandasi pada Pancasila akan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi (knowledge economy) secara signifikan.

Penguatan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasla pada pelaku triple helix akan dapat mengurangi berbagai permasalahan dalam pengembangan, pemajuan, dan penerapan teknologi. Terjadinya brain drain yang tinggi karena komitmen yang rendah akan berkurang karena tingkat kondusif pengembangan teknologi dalam negeri yang lebih baik[19]. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan teknologi menjadi lebih sinergis karena ada landasan filosofis Pancasila yang lebih baik. Secara lebih luas, penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada para pakar pelaku aliansi strategis triple helix dalam IPTEK ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih memanfaatkan keunggulan sumberdaya yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat terjadi peningkatan penerapan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era knowledge economy ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

  1. Fokus teknologi yang dikembangkan haruslah teknologi yang berbasis pada keunggulan unik bangsa Indonesia. Keunggulan unik ini akan menjadi pembeda dan daya saing yang tidak dimiliki oleh bangsa lain secara signifikan. Kekayaan bio diversity tertinggi dibanding Negara lain akan menjadi modalitas strategi ini, sehingga akan diperoleh differentiation technology strategy.
  2. Brain drain yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi dapat diubah menjadi reversed brain drain dan menjadi brain gain. Perubahan ini dapat dilakukan dengan membangun komitmen nilai-nilai Pancasila pada para pakar yang terlibat dalam pengambilan keputusan IPTEK.
  3. Aliansi strategis triple helix (Academics, Business, Government) yang didasari Pancasila sebagai paradigm pengembangan teknologi akan dapat menjadi jalan bagi pemanfaatan focus teknologi menjadi daya dorong bagi pertumbuhan knowledge economy di Indonesia. Orientasi aliansi strategis perlu tetap didasarkan pada semangat Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dan visi bangsa Indonesia.

Untuk terjadinya efektivitas aliansi strategis triple helix ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memastikan paradigma Pancasila menjadi dasar bagi seluruh proses komunikasi aliansi. Penjabaran visi Pancasila menjadi beberapa sasaran strategis yang terukur dalam aliansi akan dapat meningkatkan probabilitas ketercapaian tujuan tersebut. Selain itu, kesadaran bahwa setiap partner dalam aliansi memiliki kesetaraan posisi akan sangat mempengaruhi kualitas hasil yang diperoleh dalam sinergitas pemanfaatan sumber daya dan kompetensi bersama.

REFERENSI

  1. Alfian. (1992) Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. Jakarta: BP-Y Pusat
  2. Asian Development Bank. (2005) Brain Drain Versus Brain Gain: The Study of Remittances in Southeast Asia and Promoting Knowledge Exchange Through Diasporas, 4th Coordination Meeting on International Migration, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, New York, 26-27 October 2005
  3. Djarot, Erros. (2006) Rapot Indonesia Merah. Cetakan I, Jakarta: MediaKita
  4. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  5. Etzkowitz, Henry. (2002) The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation. Stockholm: Science Policy Institute
  6. Faiz, Pan Mohamad. (2007) Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI). Sydney, Australia. 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib
  7. Ginandjar Kartasasmita. (1997) Kepemimpinan Menghadapi Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997
  8. Habib, M.S. (2010). Leadership Nasionalis, diakses dari http://dunialppkb.wordpress.com/leadership-nasionalis/ tanggal 8 Maret 2010.
  9. Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
  10. Ismaun. (1981) Tinjauan Pancasila, dasar filsafat negara Republik Indonesia, Bandung, Karya Remadja
  11. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  12. Notonagoro. (1984) Pancasila Dasar Filsafat Negara. cetakan ke-6. Jakarta: PT Bina Aksara
  13. Pasha, Musthafa Kamal. (2002) Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis, Edisi ke-2, Jakarta: Citra Karsa Mandiri
  14. Sachs, Goldman. (2003) Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003
  15. Santosa, Heru. (2002) Sari Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya cetakan 1,Tiara Wacana
  16. Soejadi. (1999) Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset
  17. Soeprapto, Moerwanto. (2010)  Jadikan Pengalaman 2009 Lebih Mawas Diri. diambil dari http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/05/259912/jadikan-pengalaman-2009-lebih-mawas-diri/
  18. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
  19. Syam, Mohammad Noor. (2007) Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional). edisi III. Malang: Laboratorium Pancasila.
  20. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  21. Wicaksono, D. (1999)  Artikel Nasionalisme Teknologi. 2 Dec 1999  diakses melalui http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10212.html tanggal 6 Februari 2010.
  22. Yudoyono, S.B. (2010). Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010

[1]Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010

[2]Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, hlm. 293.

[3] Pan Mohamad Faiz, Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI) 2007, Sydney, Australia, 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib.

[4] Goldman Sachs, Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003

[5] Ismaun, 1981, Tinjauan Pancasila, dasar filsafat negara Republik Indonesia, Bandung, Karya Remadja

[6] Rekomendasi aktivitas implementasi nilai-nilai Pancasila pada para pelaku teknologi dapat dilihat pada Rangkuman Hasil Pokja FRI 2007, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007

[7] Erros Djarot, 2006, Rapot Indonesia Merah, MediaKita, Cetakan I, Jakarta, hlm. 24

[8]Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik, 1992, Jakarta: BP-Y Pusat, hlm. 192

[9] Ginandjar Kartasasmita, Kepemimpinan Menghadali Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997

[10] Ibid

[11] Musthafa Kamal Pasha, Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis, Edisi ke-2, Citra Karsa Mandiri, 2002, hlm. 10

[12] Penjabaran strategi pengembangan bidang-bidang teknologi ke depan di Indonesia dapat dilihat pada visi dan misi Ristek

[13] Suharna Surapranata, Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21, disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

[14] Lihat juga beberapa naskah pidato Habibie (1984) dalam kumpulan pidato beliau yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa terbitan BPPT

[15] Ini berarti bahwa SDM yang terkait dengan kebijakan IPTEK baik di pemerintah, lembaga penelitian, dan bisnis harus memahami dan dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijkan yang dibuat.

[16] Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. “How to Make Strategic Alliances Work.” Sloan Management Review, Summer 2001, pp. 37-43.

[17] Henry Etzkowitz, 2002, The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, pp. 5-7.

[18] Kusmayanto Kadiman, Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek

[19] Bandingkan strategi ini dengan teori motivasi Frederick Hersberg tentang satisfaction dan disatisfaction. Pada para pakar tentu pemikiran tahapan kebutuhan seperti teori Maslow relatif tidak relevan.