PENINGKATAN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN GUNA MEMANFAATKAN PEMAJUAN IPTEK DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

  1. POKOK PERMASALAHAN

Dalam banyak hal, pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia masih ditemukan praktik manipulasi data fisik kapal. Berdasarkan Permen KP No. 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, bahwa para pemilik kapal tersebut harus mendapat izin dari Ditjen Perikanan Tangkap, bukan dari pemerintah provinsi. Praktik serupa juga terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengurusan izin perikanan. Beberapa kapal yang seharusnya melakukan penangkapan ikan di jalur di atas 12 mil terkadang juga melakukan di jalur kurang dari 12 mil. Pemalsuan data fisik kapal penangkap ikan ini merupakan salah satu indikasi kegagalan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola sumber daya perikanan Indonesia[1]. Dapat dikatakan bahwa kapasitas Kementrian Kelautan dan Perikanan masih rendah. Tentang kewenangan pengelolaan sumber daya laut diberikan kepada pemerintah propisi paling jauh 12 mil dan 1/3 untuk kabupaten/ kota sebagaimana diatur dalam UU no 32 tahun 2004[2].

Kasus illegal fishing mencakup tidak hanya kapal penangkap ikan illegal, tapi termasuk juga “kapal induk (mothership)” yang sering berada di perbatasan dua negara untuk menampung ikan hasil jarahan. Hal ini salah satu menyebab kegagalan penanganannya adalah karena tidak adanya manajemen perikanan di perbatasan dua negara, sistem pendataan dan informasi terkait dengan perikanan[3]. Sumber daya manusia dan dukungan teknologi serta infrastruktur yang belum memadai menyebabkan pengelolaan kelautan dan perikanan belum cukup efektif. Sehingga, potensi lestari (Maximum Sustainable Yield : MSY) sumber daya ikan laut Indonesia yang diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun atau sekitar 7,5% dan total potensi lestari stok ikan laut dunia sebesar 95 juta ton/ltahun belum termanfaatkan (saat ini potensi perikanan tangkap di laut secara nasional baru sekitar 4,4 juta ton atau 69% potensi lestari)[4].

Dengan memperhatikan fenomena di atas, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah “Bagaimana memperbaiki capacity building pengelolaan kelautan dan perikanan guna memanfaatkan pemajuan iptek dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional”.

  1. POKOK-POKOK PERSOALAN

Dengan memperhatikan permasalahan internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi persoalan dalam peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan guna memanfaatkan pemajuan iptek dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional sebagai berikut:

  1. Rendahnya technopreunership nelayan Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan ikan laut. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kemampuan, ketrampilan, dan dukungan sarana prasarana aktivitas pengelolaan perikanan.
  2. Belum tersedianya sistem informasi maupun knowledge management untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis kelautan dan perikanan.
  3. Belum optimalnya peran lembaga terkait kelautan dan perikanan dalam pemberdayaan masyarakat dan diplomasi antar negara terkait pengelolaan kelautan dan perikanan.
  4. Belum dimanfaatkannya jaringan pengembangan teknologi di pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi (triple helix) untuk menghasilkan IPTEK terkait pengelolaan kelautan dan perikanan.
  5. POKOK-POKOK PEMECAHAN PERSOALAN

Pokok-pokok pemecahan persoalan berdasarkan pada pokok-pokok persoalan akan berupa kebijaksanaan, strategi dan upaya.

Kebijakan

Untuk dapat peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan guna memanfaatkan pemajuan iptek dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, perlu dikembangkan kebijakan yang sesuai. Memperhatikan pokok permasalahan dan pokok persolan, kebijakan yang diharapkan cukup efektif adalah:

Tertingkatkannya kapasitas kelembagaan, technopreunership nelayan, sinergi triple helix (Goverment, Business, and Higher Education) guna memanfaatkan pemajuan iptek dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional  ”.

Strategi

Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:

  1. Meningkatkan jiwa technopreunership nelayan Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan ikan laut.
  2. Meningkatkan efektivitas sistem informasi maupun knowledge management untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis kelautan dan perikanan.
  3. Mengoptimalkan peran lembaga terkait kelautan dan perikanan dalam pemberdayaan masyarakat dan diplomasi antar negara terkait pengelolaan kelautan dan perikanan.
  4. Memfokuskan jaringan pengembangan teknologi di pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi (triple helix) untuk menghasilkan IPTEK terkait pengelolaan kelautan dan perikanan.

Upaya

Strategi yang baik dapat berhasil ketika upaya yang dilakukan untuk mendukung juga sesuai. Upaya yang dilakukan adalah:

  1. Strategi I: Meningkatkan jiwa technopreunership nelayan Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan ikan laut.
    • Pemerintah mengembangkan sistem rantai nilai industri kelautan dan perikanan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan (dari nelayan hingga pemasar produk olahannya).
    • Pemerintah mendorong perbankan mengembangkan berbagai skema pendanaan SME (small and Medium Enterprice) bersuku bunga rendah untuk memacu sektor riil dunia usaha kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian dan Kementrian Pendidikan mengembangkan pelatihan dan pedidikan tentang teknologi hilir hingga hulu kepada pelaku usaha.
  2. Strategi II: Meningkatkan efektivitas sistem informasi maupun knowledge management untuk mempercepat pertumbuhan industri berbasis kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah melalui Kementrian Riset dan Teknologi, Kementrian Perindustrian, dan Perguruan Tinggil mengembangkan database dan sistem informasi untuk mendukung ketersediaan knowledge management dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah bersama organisasi non pemerintah melakukan pemberdayaan dan sosialisasi best practice pengelolaan kelautan dan perikanan kepada masyarakat nelayan
  3. Strategi III: Mengoptimalkan peran lembaga terkait kelautan dan perikanan dalam pemberdayaan masyarakat dan diplomasi antar negara terkait pengelolaan kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Kelautan dan Perikanan melakukan diplomasi antar negara tetangga dalam pemanfaatan bersama informasi kelautan dan perikanan di daerah perbatasan laut.
    • Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Kementrian Perdagangan mengembangkan pasar dalam dan luar negeri untuk pelepasan produk berbasis kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Kementrian Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan packaging dan distritution yang sesuai standar internasional untuk produk olahan kelautan dan perikanan.
  4. Strategi IV: Memfokuskan jaringan pengembangan teknologi di pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi (triple helix) untuk menghasilkan IPTEK terkait pengelolaan kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan membuka program studi baru terkait pengelolaan kelautan dan perikanan baik di bawah fakultas teknologi maupun manajemen.
    • Pemerintah memberikan fokus lebih bagi riset-riset teknologi kelautan dan perikanan baik teknologi infrastruktur (perkapalan, dermaga, dll) maupun teknologi utama (pengolahan produk perikanan, e-commerce, supply chain, dll) untuk pengelolaan kelautan dan perikanan.
    • Pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan tinggi melakukan koordinasi komunikasi, dan publikasi hasil melalui forum-forum nasional tentang efektivitas pengelolaan kelautan dan perikanan.

 

Daftar Pustaka

Pokja SKA, Sumber Kekayaan Alam Indonesia Perannya dalam Pembangunan Nasional, Lemhannas RI, 2010

[1] Erwin Tambunan,  Kiara minta pemerintah tindak 9 kapal ikan, http://web.bisnis.com/sektor-riil/agribisnis/1id179444.html?PHPSESSID=20p5lhr8oga8u27mcdn3ds5fp6, diakses tanggal 8 Juli 2010 pkl. 21.13 wib.

[2] Pokja SKA, Sumber Kekayaan Alam Indonesia Perannya dalam Pembangunan Nasional, Lemhannas RI, 2010

[3] -, Indonesia dan Australia Tingkatkan Kerjasama Kelautan dan Perikanan, http://mukhtar-api.blogspot.com/2009/03/indonesia-dan-australia-tingkatkan.html, diakses tanggal 8 Juli 2010 pkl. 21.58 wib

[4] -, Regional Plan of Action on Capacity Building and MCS Curriculum Development Workshop, http://www.rpoa.sec.dkp.go.id/, diakses tanggal 8 Juli 2010 pkl. 22.32 wib