PENGELOLAAN WILAYAH LAUT ZEE GUNA PENGUASAAN, PEMANFAATAN DAN PEMAJUAN IPTEK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

  1. Pokok Permasalahan

Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat (234,893,453 orang, estimasi Juli 2003). Nyaris seluruhnya (95.9%) berdiam di kawasan yang berada dalam jarak 100 km dari garis pantai. Pantai Indonesia yang terentang sepanjang 95,180.8 km adalah terpanjang kelima di dunia (setelah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia). Luas total wilayah Indonesia yang 7.9 juta km2 terdiri dari 1.8 juta km2 daratan, 3.2 juta km2 laut teritorial dan 2.9 juta km2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km2 tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya.[1]

Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan sebagai “Negara Kepulauan”. Negara kepulauan tersebut, kemudian diberikan landasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi tersebut mengakibatkan suatu perubahan mendasar dalam struktur kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu yang menjadikan kese-luruhannya suatu kesatuan yang utuh[2].

Deklarasi yang diumumkan pada saat perjuangan bangsa Indonesia mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan, antara lain karena perairan Indonesia di sekitar Irian Barat masih dianggap sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja. Selain alasan terhadap ancaman pertahanan-keamanan, tindakan Pemerintah ini didasarkan pula bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang udara di atasnya diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa[3]. Kebijaksanaan tersebut juga ingin memberikan bentuk nyata kepada kesatuan dalam keanekaragaman (Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.

Baik Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 maupun Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dilandasi oleh Wawasan Nusantara, yang kemudian sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai pembangunan nasional yang mencakup perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia[4]. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.[5]

Ditinjau dari segi ketatanegaraan, Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Konvensi tersebut mengandung berbagai pengembangan dari konsepsi negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Salah satu pengembangan tersebut adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia[6].

Dengan memperhatikan fenomena di atas, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah “Bagaimana Pengelolaan Wilayah Laut ZEE dalam keterbatasan SDM, infrastruktur, dan regulasi Guna Penguasaan, Pemanfaatan Dan Pemajuan IPTEK Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.

 

 

  1. Pokok-pokok Persoalan

Dengan memperhatikan permasalahan internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi persoalan dalam Pengelolaan Wilayah Laut ZEE Guna Penguasaan, Pemanfaatan Dan Pemajuan IPTEK Dalam Rangka Ketahanan Nasional sebagai berikut:

  1. Masih adanya problem internal bidang kelautan seperti SDM relatif rendah, prasarana dan sarana pembangunan terbatas dan keterbelakangan masyarakat.
  2. Masih rendahnya koordinasi dan kesadaran semua pihak untuk membangun perekonomian kelautan, baik oleh pemerintah, masyarakat dan stakeholder
  3. Belum adanya lembaga Negara tunggal di laut yang menjadikan perairan Indonesia sebagai ladang bagi beberapa instansi untuk kepentingan tertentu.
  4. Rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan bagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa) yang menyebabkan perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK Kelautan menjadi rendah juga.
  5. Pokok-pokok Pemecahan Persoalan

 

Pokok-pokok pemecahan persoalan berdasarkan pada pokok-pokok persoalan akan berupa kebijaksanaan, strategi dan upaya.

 

Kebijakan

Untuk dapat mengelola wilayah laut ZEE guna penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan IPTEK dalam rangka Ketahanan Nasional, perlu dikembangkan kebijakan yang sesuai. Memperhatikan pokok permasalahan dan pokok persolan, kebijakan yang diharapkan cukup efektif adalah  “Tertingkatkannya kesadaran negara bahari yang didukung SDM, infrastruktur, dan peraturan secara terintegrasi dalam pengelolaan kekayaan laut wilayah ZEE”.

Strategi

Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:

  1. Melakukan penguatan dan konsolidasi internal bidang kelautan seperti SDM, prasarana dan sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  2. Melakukan koordinasi dan kesadaran semua pihak untuk membangun perekonomian kelautan, baik oleh pemerintah, masyarakat dan stakeholder
  3. Membentuk lembaga Negara tunggal di laut yang menjadikan perairan Indonesia sebagai ladang bagi beberapa instansi untuk kepentingan tertentu.
  4. Meningkatkan kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan bagi pembangunan ekonomi nasional

Upaya

Strategi yang baik dapat berhasil ketika upaya yang dilakukan untuk mendukung juga sesuai. Upaya yang dilakukan adalah:

  1. Strategi I: Penguatan dan konsolidasi internal bidang kelautan seperti SDM, prasarana dan sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
    1. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan melakukan perubahan proporsi struktur pendidikan S1-D3 untuk mendorong penguatan SDM.
    2. Pemerintah daerah yang memiliki laut mengembangkan sarana-prasarana pendukung perekonomian kelautan seperti sistem birokrasi, pendanaan, pelatihan terkait.
    3. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama melakukan sosialisasi dan edukasi tentang masyarakat bahari dan pemberdayaan ekonomi kelautan.
  2. Strategi II: Melakukan koordinasi dan kesadaran semua pihak untuk membangun perekonomian kelautan, baik oleh pemerintah, masyarakat dan stakeholder
    1. Pemerintah melakukan perbaikan sistem perundangan terkait dengan pelayaran nasional. Dengan hal ini diharapkan akan terjadi penggairahan transportasi maritim Indonesia yang saat masih banyak dikuasai oleh perusahaan angkutan asing, baik angkutan domestik maupun internasional.
    2. Pemerintah meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang usaha jasa angkutan. Beberapa aktivtas penunjang adalah bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), ekspedisi muatan kapal laut, angkutan di perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau alat apung, dan depo peti kemas.
    3. Pemerintah melakukan koordinasi antar departemen untuk penyusunan prioritasi pemberdayaan kelautan. Kebijakan-kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif dari berbagai instansi akan dapat mempercepat pemberdayaan ekonomi kelautan.
  3. Strategi III: Membentuk lembaga Negara tunggal di laut yang menjadikan perairan Indonesia sebagai ladang bagi beberapa instansi untuk kepentingan tertentu.
    1. Pemerintah bersama DPR menyusun peraturan perundangan tentang struktur, mekanisme, pengelolaan terkait dengan pemberdayaan kelautan.
    2. Pemerintah melakukan koordinasi antar departemen untuk pembentukan lembaga tunggal terkait koordinasi dan otoriasasi pemberdayaan kelautan.
  4. Strategi IV: Meningkatkan kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan bagi pembangunan ekonomi nasional.
    1. Pemerintah bersama DPR meperbaiki peraturan terkait kebijakan anggaran. Dengan hal ini maka pemerintah melalui Kementrian Ristek dan Lembaga-lembaga Penelitian melakukan fokus perencanaan, dan pengembangan produk teknologi berbasis keanekaragaman hayati. Dengan adanya keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, maka potensi ekonomi industri bioteknologi kelautan sangatlah besar, berupa industri farmasi, kosmetika, bio-energi, dan industri lainnya.
    2. Pemerintah memberikan fasilitasi pengembangan teknologi dan industri eksplorasi kelautan dalam negeri. Potensi tambang yang ada di laut merupakan potensi yang sangat tinggi. Hanya saja processing industry yang tidak kuat menyebabkan nilai tambah produk masih rendah.
    3. Perguruan Tinggi dan institusi pendidikan lain mengembangkan program-program studi yang terkait pemberdayaan kelautan. Ketersediaan SDM yang cukup dalam bidang ini akan mempercepat pemberdayaan kelautan.

 

 

Daftar Pustaka

  1. Idris, Fahmi. ”Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasiona”. Artikel setneg.go.id.
  2. Kuncoro, Mudrajat. Ekonomika Industri Indonesia “Menuju Negara Industri Maju 2030”, Andi Yogyakarta. Yogyakarta, 2007
  3. Rafiq Iskandar, Zulfa. ”Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia”. Blog http://www.wordpress.com. 2009
  4. Worosuprodjo, Suratman. “Mengelola Potensi Geografis Indonesia Untuk Pembangunan Wilayah Berkelanjutan”.

[1] UNEP, United Nations Environment Program, 2003

[2] Idris, Fahmi. ”Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasiona”. Artikel www.setneg.go.id.

[3] Ikatan Sakura Indonesia  http://www.isiindonesia.com

[4] Deddy Koespramoedyo, Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang

[5] Kadin Batam, Ekonomi Lintas Batas

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia