PEMBANGUNAN DAERAH-DAERAH TERTINGGAL GUNA PEMANFAATAN IPTEK DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

1. POKOK PERMASALAHAN
Pembangunan nasional selama ini diakui belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata. Telah terjadi ketimpangan pembangunan antar wilayah terutama terjadi antara Jawa–luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)–Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antar kota-kota dan antara kota–desa. Hal itu disebabkan karena masih banyaknya wilayah-wilayah yang tertinggal termasuk perbatasan, menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal umumnya kurang tersentuh oleh program–program pembangunan secara menyeluruh sehingga akses terhadap pusat pelayanan sosial, pusat kegiatan sosial ekonomi dan politik menjadi terbatas terutama bagi daerah terisolir. Demikian dengan wilayah-wilayah perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terdepan dihadapkan pada tantangan yang cukup besar meski memiliki potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis, namun kondisi wilayahnya relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan kondisi di wilayah negara tetangga.
Jumlah daerah tertinggal di Indonesia pada akhir tahun 2010 diprediksi akan mengalami peningkatan dari sebelumnya yang mencapai 199 Kabupaten pada tahun 2009 [saat ini tercatat ada 183 kabupaten tertinggal, setelah ada 50 kabupaten menjadi lebih maju]. Apalagi Indeks Prestasi Manusia Indonesia menurun menjadi posisi 111 dunia dari posisi sebelumnya 107 Dunia. Selama ini, status daerah tertinggal kebanyakan berada di wilayah Indonesia bagian timur. Hal itu dikarenakan 40-60 persen dari jumlah penduduknya berada di garis kemiskinan. Sedangkan sisanya sebanyak 58 Kabupaten berada di wilayah Sumatra dan 18 Kabupaten berada di pulau Jawa.
Pertambahan jumlah daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah daerah yang tadinya telah maju atau sedang berkembang, kembali terpuruk karena beberapa fasilitas publik dan infrastuktur hancur karena bencana. Munculnya daerah tertinggal pun diakibatkan oleh pemerakaran wilayah. Banyak daerah yang dimekarkan mengalami keterpurukan karena tidak siap dalam pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi. Selain itu, tertinggalnya suatu daerah juga diakibatkan oleh konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian, memperhatikan berbagai fenomena di daerah tertinggal terkait dengan pembangunan ada permasalahan yang perlu dipecahkan dengan memanfaatkan iptek untuk mencapai ketahanan nasional yang kokoh. Memperhatikan hal tersebut, permasalahan yang dapat diangkat adalah
“Bagaimana melakukan pemberdayaan daerah tertinggal guna pemanfaatan iptek dalam rangka ketahanan nasional”.

2. POKOK-POKOK PERSOALAN
Dengan memperhatikan permasalahan yang ada di masyarakat terkait pembangunan daerah-daerah tertinggal guna pemanfaatan iptek dalam rangka ketahanan nasional adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya integrasi mata rantai proses produksi dan distribusi antara kawasan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal.
b. Belum tersedia koordinasi kebijakan terkait dengan pengembangan suatu ”sistem wilayah pengembangan ekonomi terpadu” antar wilayah strategis cepat tumbuh dengan daerah tertinggal
c. Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan (pendidikan dan kesehatan).
d. Rendahnya pemanfaatan IPTEK tepat guna dalam pemberdayaan UMKM di daerah tertinggal.
3. POKOK-POKOK PEMECAHAN PERSOALAN
Pokok-pokok pemecahan persoalan berdasarkan pada pokok-pokok persoalan akan berupa kebijaksanaan, strategi dan upaya.
Kebijakan
Untuk dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi, perlu dikembangkan kebijakan yang sesuai. Memperhatikan pokok permasalahan dan pokok persolan, kebijakan yang diharapkan cukup efektif adalah:
“Terwujudnya integrasi kapasitas antara daerah tertinggal dan daerah pusat unggulan”.
Strategi
Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:
a. Melakukan integrasi mata rantai proses produksi dan distribusi antara kawasan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal.
b. Mengembangkan koordinasi kebijakan pengembangan suatu ”sistem wilayah pengembangan ekonomi terpadu” antar wilayah strategis cepat tumbuh dengan daerah tertinggal
c. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan (pendidikan dan kesehatan).
d. Meningkatkan pemanfaatan IPTEK tepat guna dalam pemberdayaan UMKM di daerah tertinggal.
Upaya
Strategi yang baik dapat berhasil ketika upaya yang dilakukan untuk mendukung juga sesuai. Upaya yang dilakukan adalah:
a. Strategi I: Melakukan integrasi mata rantai proses produksi dan distribusi antara kawasan pusat pertumbuhan dengan daerah tertinggal.
1) Pemerintah pusat dan daerah melalui dinas tenaga kerja melakukan peningkatan keterampilan masyarakat usia kerja dalam produksi yang sesuai dengan rantai nilai.
2) Pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah menentukan prioritas pengembangan industri sesuai rantai nilai yang dibangun
3) Pemerintah meningkatkan ketersediaan fasilitas industri (birokrasi, energi, infrastruktur, pemodalan) bagi pembentukan UMKM terkait kebijakan industri.
b. Strategi II: Mengembangkan koordinasi kebijakan pengembangan suatu ”sistem wilayah pengembangan ekonomi terpadu” antar wilayah strategis cepat tumbuh dengan daerah tertinggal.
1) Pemda dan Pempus berkoordinasi dalam pengembangan kebijakan pemilihan daerah pusat unggulan dan daerah tertinggal.
2) Pemerintah pusat mengeluarkan perundangan yang mengatur mekanisme koordinasi antara daerah pusat unggulan dan daerah tertinggal.
3) Pemerintah memberikan kemudahan atau insentif kepada daerah-daerah yang berintegrasi dalam pembangunan bersama.
c. Strategi III: Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan (pendidikan dan kesehatan).
1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan setempat mempercepat perubahan struktur pendidikan (antara jalur akademik (SMU) dan jalur profesi (SMK) untuk mendukung percepatan pemenuhan tenaga kerja terampil.
2) Pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan meningkatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat melalui kerjasama dengan industri.
3) Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan pelatihan kewirausahaan sesuai rantai nilai produksi daerah yang dikembangkan.
d. Strategi IV: Meningkatkan pemanfaatan IPTEK tepat guna dalam pemberdayaan UMKM di daerah tertinggal.
1) Pemerintah melalui kementerian ristek melakukan sosialisasi IPTEK tepat guna yang berbasis sumberdaya lokal dan sesuai dengan rantai nilai industri/ produksi.
2) Pemerintah mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan modal dan suku bunga yang menarik bagi tumbuhnya wirausaha.
3) Pemerintah daerah mengintegrasikan aktivitas wirausaha dengan rantai produksi daerah tertinggal dengan daerah pusat unggulan.

Daftar Pustaka
—–. (2010) Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014: Prioritas Bidang Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan, Daerah Tertinggal Dan Kawasan Rawan Bencana. Bappenas.
Hadi, Suprayoga. (2007) Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Dalam Rangka Mendorong Pengembangan Wilayah Tertinggal. Bappenas.
Sugandi, Yogi Suprayogi. (2009) Perlunya Kebijakan Industri Kreatif. Pikiran Rakyat 27 Maret 2009.
Hidayat, Mohamad S. (2009) Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014, Kadin Indonesia.