MENINGKATKAN KERJASAMA KEAMANAN INTERNASIONAL GUNA MENGANTISIPASI DAMPAK BENCANA ALAM DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

  1. Pokok Permasalahan

Perkembangan internasional ke depan akan diwarnai oleh kesalingtergantungan (interdependensi) yang makin kuat[i]. Perkembangan ini membuat hubungan internasional menjadi makin sensitif bahkan melahirkan persepsi kerapuhan (vulnerability) terhadap perubahan-perubahan eksternal.[ii] Akibatnya, masalah-masalah dalam negeri tidak dapat diisolasi dari masalah-masalah internasional. Batas spasial-geografis menjadi kurang relevan dalam menghadapi interdependensi dan keterbukaan.[iii]

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menghadapi kejutan yang signifikan terkait dengan harga  energi dan makanan yang semakin tinggi, keterbatasan energi, bencana alam. Hal-hal ini yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai dampak bawaannya. Hal ini yang juga menjadi concern dalam ASEAN Charter[iv]. Dengan lingkungan global seperti itu, tantangan dalam bidang keamanan mencakup banyak bahaya atau ancaman yang kompleks yang semakin berkembang, di dalamnya termasuk terorisme internasional, pengembangan senjata pemusnah masal, kriminal terorganisasi, cybercrime, kelangkaan energi, degradasi lingkungan dan berbagai resiko keamanan yang terkait dengannya, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti tersebut di atas, akan dibutuhkan kerjasama yang luas dan sinergi yang mantap antar negara-negara di dunia yang kemudian diharapkan mampu melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap isu-isu keamanan internasional dan bekerjasama dalam bidang pertahanan keamanan[v].

Isu atau fenomena global yang akan terus mewarnai, mempengaruhi, dan memberi dampak pada berbagai kebijakan Indonesia adalah[vi]:

  1. Fluktuasi Harga Minyak Dunia
  2. Perubahan Iklim
  3. Krisis Ekonomi
  4. Dominasi Negara-Negara Maju
  5. Perubahan Kekuatan Dunia

Isu tentang kerjasama keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu[vii]:

  1. Disaster Relief sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
  2. Disaster Rehabilitation and Reconstruction: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan membangunan infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
  3. Prevention, Mitigation and Preparedness: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

Meskipun sedemikian bagus tujuan dalam kerjasama terkait bencana alam, namun tidak dapat dihindari akan selalu ada keseimbangan pemberian dan penerimaan yang berujung pada penguasaan atas sumber-sumber energi, pangan, maupun ideologi.[viii]

 

Dengan memperhatikan fenomena di atas, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah “Bagaimana meningkatkan kerjasama keamanan internasional dalam situasi dominasi asing, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan antar negara guna mengantisipasi dampak bencana alam dalam rangka ketahanan nasional”.

  1. Pokok-pokok Persoalan

Dengan memperhatikan permasalahan internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi persoalan dalam meningkatkan kerjasama keamanan internasional guna mengantisipasi dampak bencana alam dalam rangka ketahanan nasional sebagai berikut:

  1. Bargaining power dalam diplomasi internasional yang masih kurang. Meski sudah banyak forum-forum internasional diikuti Indonesia[ix], namun karena daya saing, tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum cukup baik menjadikan negara lain relatif memandang rendah pada posisi Indonesia[x]. Hasil-hasil kesepakatan pada umumnya didominasi dari negara-negara maju dengan segala kepentingannya. Hal ini terkait dengan keberanian untuk mengambil keputusan yang agak tegas dalam diplomasi.
  2. Kesadaran jati diri bangsa yang rendah. Dalam bersaingan budaya global yang berpengaruh pada kewaspadaan nasional, terdapat kecenderungan adanya inferiority complex yang disebabkan oleh jati diri bangsa yang belum kokoh. Hal ini menyebabkan dalam percaturan diplomasi dengan negara lain terutama negara yang dominan di dunia, perwakilan kita tidak cukup berani.
  3. Koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan bantuan asing masih kurang baik. Pada umumnya, saat terjadi bencana alam akan ada banyak lembaga maupun negara asing yang akan memberikan bantuan melalui berbagai saluran. Koordinasi lembaga asing yang masuk Indonesia maupun lembaga penerima di Indonesia belum terkoordinasi sehingga tingkat kepentingan masing-masing tidak dapat dikendalikan[xi].
  4. Ketersediaan teknologi untuk mitigasi bencana, bantuan segera pada korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi yang terbatas. Ketersediaan teknologi yang terbatas ini dapat terkait hardware, software, sumber daya manusia, maupun infastruktur pendukungnya. Ketersediaan teknologi yang kurang akan menyebabkan ketidakmandirian dalam penanganan bencana alam.
  5. Pokok-pokok Pemecahan Persoalan

 

Pokok-pokok pemecahan persoalan berdasarkan pada pokok-pokok persoalan akan berupa kebijaksanaan, strategi dan upaya.

 

Kebijakan

Untuk dapat meningkatkan kerjasama internasional guna mengantisipasi dampak bencana alam dalam rangka ketahanan nasional, perlu dikembangkan kebijakan yang sesuai. Memperhatikan pokok permasalahan dan pokok persolan, kebijakan yang diharapkan cukup efektif adalah  Tertingkatkannya kerjasama keamanan internasional melalui peningkatan bargaining power dalam diplomasi internasional, penguatan kesadaran jati diri bangsa, perbaikan koordinasi lintas sektoral, perluasan penyediaan teknologi untuk pengelolaan bencana, guna mengantisipasi dampak bencana alam dalam rangka ketahanan nasional.

 

Strategi

Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:

  1. Peningkatan bargaining power dalam diplomasi internasional
  2. Penguatan kesadaran jati diri bangsa
  3. Perbaikan koordinasi lintas sektoral
  4. Perluasan penyediaan teknologi pengelolaan bencana


Upaya

Strategi yang baik dapat berhasil ketika upaya yang dilakukan untuk mendukung juga sesuai. Upaya yang dilakukan adalah:

  1. Strategi I: Peningkatan bargaining power dalam diplomasi internasional.
    • Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan mengembangkan pendekatan baru dalam pembelajaran untuk memasukkan nilai-nilai kebangsaan dalam pendidikan Indonesia
    • Pemerintah melibatkan lebih banyak komponen bangsa (orang, lembaga, organisasi) dalam forum-forum internasional secara tematik
    • Pemerintah secara reguler mencari masukan terkait isu-isu global dari berbagai pihak melalui berbagai saluran komunikasi untuk antisipasi diplomasi internasional.
  2. Strategi II: Penguatan kesadaran jati diri bangsa.
    • Pemerintah mengembangkan workshop dan pelatihan berjenjang fokus pada nilai-nilai kebangsaan bagi para diplomat.
    • Pemerintah bersama CSO (civil society organization) mengembangkan sistem sosialisasi jati diri bangsa bagi para pimpinan organisasi yang bersentuhan dengan lembaga internasional.
  3. Strategi III: Perbaikan koordinasi lintas sektoral
    • Pemerintah mendorong LSM, dan organisasi-organisasi sejenis untuk meningkatkan kesadaran menentukan dan mengawal pencapaian tujuan nasional melalui berbagai program dan aktivitas organisasi, pelatihan dan sosialisasi hukum.
    • Pemerintah memperluas peran PMI dan LSM untuk terlibat dalam kerjasama internasional pengeloaan bencana melalui berbagai forum yang ada.
    • Pemerintah mengembangkan peraturan tentang koordinasi pengelolaan bencana alam bersama lembaga lintas sektoral dalam konsep sustainable development.
  4. Strategi IV: Perluasan penyediaan teknologi pengelolaan bencana.
    • Pemerintah meningkatkan kualitas SDM pendukung disaster management intelijen sesuai perubahan teknologi.
    • Pemerintah bersama lembaga penelitian (LIPI, Ristek, LAPAN, dll) dan perguruan tinggi mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi pengelolaan bencana yang sesuai karakteristik iklim dan geologis Indonesia.
    • Pemerintah memberikan alokasi anggaran yang lebih rasional untuk penambahan dukungan teknologi pengelolaan bencana.

[i] Makarim Wibisono, Hubungan Antar Negara Maju dan Berkembang dalam Rangka Ketahanan Nasional, Modul Kuliah PPRA XLIV

[ii] Bantarto Bandoro, Masalah-Masalah Keamanan Internasional Abad 21, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003

[iii] Edy Prasetyono, Masalah-Masalah Bidang Pertahanan dan Keamanan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

[iv] The ASEAN Charter, Jakarta, 2008

[v] Asian Development Bank, Outlook 2009

[vi] Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis,  Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008, Januari 2008

[vii] Major Functional Series 200 Program Assistance ADS 251 – International Disaster Assistance

[viii] Juwono Sudarsono, Keamanaan Internasional Abad Ke-21, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 -18 Juli 2003

[ix] Pandji Soesilo, ASEAN dan Peranannya di Dunia Internasional, Modul Kuliah PPRA XLIV

[x] Fikry Cassidy, Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, http://www.deplu.go.id/Pages/Orgz.aspx?IDP=5&IDP2=37&l=id

[xi] Pandji Soesilo, Politik Luar Negeri dan Diplomasi RI di Era Globalisasi, Modul Kuliah PPRA XLIV