MENINGKATKAN KERJASAMA KEAMANAN ASEAN GUNA MEMELIHARA STABILITAS KEAMANAN YANG KONDUSIF DALAM RANGKA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

  1. Pokok Permasalahan

Pada KTT ASEAN 1997, para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu mengeluarkan pernyataan tentang “Visi ASEAN 2020”. Melalui visi tersebut, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mempererat kesatuan dan integrasi ekonomi serta memutuskan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara lain dengan “menerapkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan mempercepat liberalisasi perdagangan”[i]. Penguatan usaha pencapain visi ini, Indonesia pada KTT ASEAN ke-9 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober 2003 dengan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN (ASC-ASEAN Security Community). Pencetusan Bali Concord II pada KTT ke-9 berisi tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASSC).[ii] Antisipasi perubahan global, pada KTT ke-12 dilakukan percepatan pembentukan Komunitas ASEAN dari 2020 menjadi 2015 dan disepakati oleh para Kepala Negara ASEAN. Komunitas ASEAN 2015 terbagi dalam 3 pilar, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN[iii].

Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 didasarkan salah satunya melalui pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN yang kemudian diubah menjadi Komunitas Politik Keamanan ASEAN sejalan dengan Piagam ASEAN bertujuan mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Dalam mencapai Komunitas Politik Keamanan ASEAN, disusun langkah – langkah yang tertuang dalam ASEAN Political Security Community Blueprint (APSC) Bluerpint sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN dan Vientiane Action Programme (VAP). Dalam kaitan ini, berbagai usulan Indonesia telah dapat diterima seperti pemajuan prinsip-prinsip demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan memerangi korupsi, kerjasama penanganan illegal fishing, mensinergikan  langkah pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, dan mendorong penyusunan instrumen ASEAN untuk pemajuan dan perlindungan hak pekerja migran[iv].

Dominasi negara-negara kuat dunia di ASEAN adalah merupakan hal yang perlu diterima sebagai kenyataan. Kepentingan ekonomi atas wilayah ASEAN menjadi akar pengaruh mereka di wilayah ini. Kekuatan China, dan Amerika akan melakukan usaha-usaha pengamanan bagi jalur ekonomi mereka. Kontur dimensi multipolar yang kian kompleks mengharuskan tiap negara anggota ASEAN untuk antisipatif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan. Seperti pada peningkatan kemampuan militer RRC akan dapat menjadi sebuah ancaman. Selain juga kekuatan Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Selain secara internal ASEAN juga terjadi permasalahan dengan usaha-usaha peningkatan perekonomian bersama.

Sekilas dipandang dari sisi pertahanan kawasan Asia Tenggara akan tiba masanya dimana negara-negara ASEAN akan bisa memposisikan diri terhadap masa depan sendiri tanpa campur tangan asing yang sering datang dan mempengaruhi perkembangan kawasan. Di sisi lain, selama ini ASEAN mampu untuk meredam berbagai gejolak yang akan timbul pada masing-masing negara yang memiliki potensi konflik. Ini setidaknya membuktikan bahwa anggota ASEAN boleh dikatakan berhasil memelihara perdamaian dan keamanan regional[v].

Kondisi tersebut perlu dilihat sebagai adanya pergeseran kekuatan. Beberapa hal yang menandai bahwa akan adanya power shift di kawasan ASEAN yaitu: peningkatan ekonomi dan militer Jepang dengan kepentingannya yaitu stabilitas kawasan, munculnya kekuatan baru yakni RRC sebagai pesaing utama Amerika Serikat, ambisi Australia dalam perlombaan senjata di kawasan, masuknya pengaruh Rusia walaupun cenderung terbatas, melesatnya perekonomian dan peningkatan militer India dengan ikut aktif dalam berbagai kegiatan multinasional maupun kawasan, serta masih berlanjutnya hegemoni kekuatan super power Amerika Serikat dalam hal balance of power di kawasan[vi].

Dengan memperhatikan fenomena di atas, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah “Bagaimana Meningkatkan Kerjasama Keamanan Asean dalam situasi pergeseran kekuatan dunia, situasi rawan konflik antar negara ASEAN, ketidaksetaraan ekonomi antar negara ASEAN Guna Memelihara Stabilitas Keamanan Yang Kondusif Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional”.

  1. Pokok-pokok Persoalan

Dengan memperhatikan permasalahan internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi persoalan dalam meningkatkan meningkatkan kerjasama keamanan ASEAN guna memelihara stabilitas keamanan yang kondusif dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional sebagai berikut:

  1. Bargaining power dalam diplomasi regional yang masih kurang. Meski sudah banyak forum-forum regional diikuti Indonesia[vii], namun karena daya saing, tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum cukup baik menjadikan negara sekitar relatif memandang rendah pada posisi Indonesia[viii]. Hasil-hasil kesepakatan pada umumnya didominasi dari negara-negara yang secara ekonomi lebih baik dari Indonesia (Singapura, Malaysia) dengan segala kepentingannya. Hal ini terkait dengan keberanian untuk mengambil keputusan dan gagasan yang agak tegas dalam diplomasi[ix].
  2. Sikap politik yang belum cukup jelas.[x] Beberapa agenda regional seperti counter terrorisme, maritime security, intelligence, humanitarian assistance & disaster relief, dan peace keeping. Dalam konteks regional Indonesia belum memiliki konsep yang cukup jelas pada isu-isu tersebut.
  3. Kesadaran jati diri bangsa yang rendah. Dalam bersaingan budaya global yang berpengaruh pada kewaspadaan nasional, terdapat kecenderungan adanya inferiority complex yang disebabkan oleh jati diri bangsa yang belum kokoh. Hal ini menyebabkan dalam percaturan diplomasi dengan negara lain terutama negara yang dominan di dunia, perwakilan kita tidak cukup berani.
  4. Koordinasi lintas sektoral dalam penjabaran aktivitas kerjasama secara lebih detail yang masih kurang baik. Ada kecenderungan, detail aktivitas kerjasama ASEAN ditangani oleh satu atau dua departemen saja. Hal ini menjadikan outcome yang dihasilkan akan kurang komprehensif menyentuh berbagai aspek kehidupan bangsa.
  5. Dukungan sumber daya (manusia, dan teknologi) untuk penyeimbangan kekuatan dalam implementasi aktivitas yang masih kurang. Ketika rincian aktivitas dalam kerangka kerjasama ASEAN tidak didukung sumber daya yang setara maka akan menyebabkan Indonesia pada posisi yang tidak mempimpin (follower). Hasil-hasil kebijakan menjadi kurang sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
  6. Pokok-pokok Pemecahan Persoalan

 

Pokok-pokok pemecahan persoalan berdasarkan pada pokok-pokok persoalan akan berupa kebijaksanaan, strategi dan upaya.

 

Kebijakan

Untuk dapat meningkatkan kerjasama keamanan asean guna memelihara stabilitas keamanan yang kondusif dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional, perlu dikembangkan kebijakan yang sesuai. Memperhatikan pokok permasalahan dan pokok persolan, kebijakan yang diharapkan cukup efektif adalah  Tertingkatkannya Kerjasama Keamanan Asean melalui peningkatam bargaining power dalam diplomasi regional, peningkatan kesadaran jati diri bangsa, peningkatan kejelasan sikap politik terhadap isu regional, perbaikan koordinasi lintas sektoral dalam penjabaran aktivitas kerjasama, peningkatan dukungan sumber daya manusia, dan teknologi, guna memelihara stabilitas keamanan yang kondusif dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

 

Strategi

Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:

  1. Peningkatam bargaining power dalam diplomasi regional
  2. Peningkatan kesadaran jati diri bangsa
  3. Peningkatan kejelasan sikap politik terhadap isu regional
  4. Perbaikan koordinasi lintas sektoral dalam penjabaran aktivitas kerjasama
  5. Peningkatan dukungan sumber daya manusia, dan teknologi

Upaya

Strategi yang baik dapat berhasil ketika upaya yang dilakukan untuk mendukung juga sesuai. Upaya yang dilakukan adalah:

  1. Strategi I: Peningkatam bargaining power dalam diplomasi regional
    • Pemerintah melibatkan lebih banyak komponen bangsa (orang, lembaga, organisasi) dalam forum-forum internasional secara tematik
    • Pemerintah secara reguler mencari masukan terkait isu-isu global dari berbagai pihak melalui berbagai saluran komunikasi untuk antisipasi diplomasi internasional.
  2. Strategi II: Peningkatan kesadaran jati diri bangsa.
    • Pemerintah mengembangkan workshop dan pelatihan berjenjang fokus pada nilai-nilai kebangsaan bagi para diplomat.
    • Pemerintah bersama CSO (civil society organization) mengembangkan sistem sosialisasi jati diri bangsa bagi para pimpinan organisasi yang bersentuhan dengan lembaga internasional.
  3. Strategi III: Peningkatan kejelasan sikap politik terhadap isu regional
    • Pemerintah bersama dengan lembaga terkait melakukan kajian tentang isu-isu strategis dan kebijakan politik untuk dibawa dalam forum regional
    • Pemerintah mensosialisasikan setiap draft kebijakan politik luar negeri kepada masyarakat akademik untuk memperoleh feedback perbaikan
  4. Strategi IV: Perbaikan koordinasi lintas sektoral dalam penjabaran aktivitas kerjasama
    • Pemerintah dan DPR mengembangkan sistem perundangan terkait hasil kerjasama regional dengan outcome yang terukur
    • Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk pembagian peran yang lebih jelas pada tiap hasil kesepakatan kerjasama regional.
  5. Strategi V: Peningkatan dukungan sumber daya manusia, dan teknologi.
    • Pemerintah bersama Kementrian Pendidikan Nasional meningkatkan kualitas SDM pendukung diplomasi melalui program-program pendidikan dan pelatihan.
    • Pemerintah bersama lembaga penelitian (LIPI, Ristek, LAPAN, dll) dan perguruan tinggi mengidentifikasi dan mengembangkan teknologi yang relevan dengan isu-isu kerjasama regional yang sesuai karakteristik iklim dan geologis Indonesia.

[i] RI akan Usulkan Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=4669

[ii] Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Tingkat_Tinggi_Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara

[iii] Pembentukan Komunitas Asean 2015, http://id.wikipedia.org/wiki/Wawasan_2020_ASEAN

[iv] Komunitas Politik Keamanan ASEAN,  http://www.smaratungga.org/stiab/index.php?option=com_content-&view=article&id=121:kuliah-umum

[v] Salim, Keamanan Asean dan Campur Tangan Negara Besar, http://www.tandef.net/perspektif-keamanan-di-kawasan-asean-dan-campur-tangan-negara-besar

[vi] Ibid

[vii] Pandji Soesilo, ASEAN dan Peranannya di Dunia Internasional, Modul Kuliah PPRA XLIV

[viii] Fikry Cassidy, Direktorat Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata, http://www.deplu.go.id/Pages/Orgz.aspx?IDP=5&IDP2=37&l=id

[ix] Makarim, Pengaruh ASEAN terhadap APEC, kuliah Lemhannas tanggal 1 Juni 2010

[x] Mangindaan, R., Pengaruh Globalisasi terhadap Tannas, Diskusi Panel, Lemhannas, 1 Juni 2010