Integrasi Nasional sebagai Kunci Nasionalisme

Kewaspadaan nasional merupakan sikap yang erat hubungannya dengan nasionalisme. Sikap ini dibangun dari rasa kepedulian dan tanggungjawab sebagai warga negara terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi ancaman. Dengan demikian kewaspadaan nasional menjadi suatu kualitas kesiapan dan kesigapan untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan melakukan aksi pencegahan dari berbagai bentuk ancaman. Untuk menumbuhkan sikap kewaspadaan nasional yang kokoh ini perlu didukung penanamannya sejak dini dalam pendidikan baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Jati diri sebagai bangsa yang bermartabat menjadi akar dalam penanaman sikap kewaspadaan nasional (Wicaksono, 1999; Wrihatnolo, 2006).

Salah satu sikap kewaspadaan nasional adalah kesadaran akan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses dinamis proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.   Namun, proses integrasi nasional tersebut memakan waktu yang lama serta proses itu perlu dibina secara terus menerus.

Dalam kesadaran integrasi bangsa akan dapat dipahami konsepsi nation atau bangsa Indonesia yang bermakna bahwa sekalipun bangsa tersebut terdiri atas bermacam-macam kemajemukan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, asal-usul/ keturunan maupun golongan, dan lain-lain, semuanya terikat di dalam satu keindonesiaan.  Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Dalam bangsa yang pluralistik itu perlu dikembangkan dan disebarluaskan unsur-unsur yang bersifat integratif (menyatukan), sedangkan unsur yang bersifat disintegratif haruslah dihilangkan atau setidak-tidaknya dijauhkan. Sehingga memang antar wilayah dapat saling menyatu untuk pertumbuhan bangsa (Kadiman, 2009).

Dasar awal ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sesungguhnya Indonesia yang dicita-citakan belum terwujud atau terintegrasi secara utuh. Proklamasi baru merupakan langkah awal menjadi Indonesia meskipun perjalanan menuju tujuan itu sudah dirintis sejak pergerakan Boedi Oetomo tahun 1908. Oleh karena itu, Integrasi nasional menjadi sesuatu yang perlu dicermati secara kritis, konteksional, dan proporsional terkait kondisi alami berikut:

  • Bangsa Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, ras, dan
  • Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang luas terdiri atau 17.000 lebih pulau-pulau besar dan kecil dengan infrastruktur, perhubungan dan telekomunikasi yang belum memadai.
  • Pemahaman masyarakat/rakyat tentang keindonesiaan dan terbentuknya bangsa Indonesia relatif kurang.
  • Kedudukan dan posisi strategis Indonesia dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Kunci utama dalam nasionalisme adalah kesadaran akan integrasi nasional. Hal ini menjadi suatu landasan dasar. Sebagai suatu bangsa yang majemuk atau plural, perlu disadari bahwa hal itu bukan suatu yang perlu dihilangkan, namun sesuatu yang menjadi pendorong bagi rasa berbagi tanggung jawab dalam mengembangkan bangsa ini.

Aktivitas yang dilakukan untuk dapat berbagi tanggungjawab atas integrasi nasional ini merupakan hal yang bersifat kompleks dan strategis. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan bangsa (nation). Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme, yang menghendaki adanya suatu wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa yang utuh. Bangsa adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional. Walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, warga negara mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional itu. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu.   Berbagai ras, etnik, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu, yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama.

Secara kronologis, bangsa harus ada terlebih dahulu sebelum adanya the nation state.  Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa, karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Maka negara proklamasi 17 Agustus 1945 (yang terdiri dari multietnik) sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus berlaku transfer of loyality dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional dan bangsa yang baru.

Proses transformasi yang dinamakan nation building tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis dan berjangka waktu yang lama. Semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda daripada kepada generasi tua dalam tatanan pranasional. Proses menyatu dari berbagai etnik untuk menjadi anggota warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus.   Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa baru itu sendiri, yang lebih menjadi dikenal sebagai nation building and character building atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus.

Konsepsi bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya sekalipun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal-usul/ keturunan, dan golongan semua itu terikat di dalam satu keindonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat dan memadai untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Konsepsi seperti itulah yang sesungguhnya dipersembahkan oleh para pendiri kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.