Frontier Issue and Education

Perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi yang dikenal juga sebagai era digital, telah menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Perkembangan tersebut antara lain meyebabkan terjadinya perubahan pada situasi keamanan dunia dengan munculnya isu-isu keamanan baru. Politik dunia telah memasuki era baru dalam mana perbedaan-perbedaan besar di antara manusia dan sumber utama konflik internasional adalah bersifat kebudayaan (Huntington, 1996). Berbagai aktivitas terorisme sebagai bagian perang asimetris (Atmasasmita, 2009; Bandoro, 2005) juga terjadi dalam berbagai bentu di wilayah Indonesia.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pusat-pusat pemerintahan atau pusat-pusat industri dan perdagangan (perkotaan), sebagian kecil di daerah terpencil, dan ada yang tinggal di sekitar perbatasan antar negara; dengan kesenjangan pada berbagai sektor di daerah-daerah tersebut. Rendahnya perhatian pada wilayah ini akan menyebabkan munculnya persoalan frontier. Rasa keterpencilan atau keterasingan sebagian besar masyarakat bangsa dari yang lain atau rasa kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah akan menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh ideologi lain.

Di sepanjang perbatasan tersebut masyarakat lebih mudah berinteraksi dengan anggota masyarakat di seberang perbatasan, yang kemudian terjalin rasa kedekatan dengan mereka yang lebih kuat daripada hubungannya dengan masyarakat lain di wilayah Rl. Hal ini yang akan mengurangi semangat kebangsaan, integrasi nasional jika tidak ditangani dengan baik. Masyarakat sepanjang perbatasan sangat mungkin berpaling secara psikologis, sosiologis, bahkan dapat secara politis kepada negara tetangga. Hal ini perlu diwaspadai terhadap kemungkinan bagi munculnya terorisme perbatasan (Syuhud, 2005; Hendropriyono, 2005)

Ketidakmampuan mengidentifikasi ancaman ini menyebabkan munculnya etnosentrisme. Gejala etnosentrisme yang juga bibit etnonasionalisme terjadi ketika etnis lokal dianggap lebih baik dari etis lain. Hal itu akan menurunkan kondisi integrasi nasional (Nusantara, 2002). Selain itu, perubahan lingkungan global yang mempengaruhi kehidupan dan tidak dirasakan sebagai ancaman oleh masyarakat berdampak justru semakin memudarnya integrasi nasional.

Hasil pemetaan yang dilakukan oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) menyebutkan bahwa Kabupaten Morotai merupakan wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Data dari BPS Kab Morotai menunjukkan dalam lima tahun terakhir kapupaten ini memiliki PDRB yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB Kabupaten-kabupaten di Propinsi Maluku Utara (Bappenas, 2014a; 20014c). Hanya saja potensi ini belum diimbangi dengan kualitas pendidikan yang baik (Bappenas, 2014b). Hal ini akan berpengaruh pada nilai-nilai nasionalisme ketika permasalahan frontier. Diskusi yang dilakukan oleh Komisi X DPR RI juga menemukan berbagai permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan. Beberapa catatan kesenjangan yang ditemui di wilayah perbatasan telah menjadi keadaan yang potensial mengurangi rasa nasionalisme masyarakat di kawasan perbatasan. Secara khusus, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Morotai berada pada nomor 9 dari 10 kabupaten (Bappenas, 2014b). Ini suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus ketika akan menjadikan Kabupaten Morotai sebagai wilaah industri dan pariwisata yang menghadap Lautan Pasifik. Situasi ini menjadikan prioritas perbaikan pendidikan di wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Morotai menjadi sangat penting terkait juga dengan pengembangan IPTEK Indonesia (Surapranata, 2010).

Salah satu alternatif peningkatan semangat nasionalisme di wilayah perbatasan, dalam hal ini di Kabupaten Morotai, adalah dengan memasukkan pemahaman nilai-nilai nasionalisme dalam kurikulum tersembunyi (hidden curriculum). Hinggal saat ini, di wilayah perbatasan disadari bahwa kurikulum formal belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa untuk mendapatkan pengalaman yang berhubungan dengan penanaman nilai/ karakter. Oleh karena itu diperlukan pengoptimalan kurikulum tersembunyi (hidden curriculum) atau yang lebih dikenal dengan istilah kurikulum implisit. Hal ini karena kurikulum yang dapat mengantarkan siswa sesuai harapan, idealnya tidak cukup hanya kurikulum yang dipelajari saja (written curriculum), tetapi juga hidden curriculum (Saleh, 2012) yang secara teoretis sangat rasional memengaruhi siswa baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, bahkan pada kebijakan dan manajemen pengelolaan sekolah (Rosyada, 2004) dan juga berpengaruh cukup besar terhadap internalisasi nilai dan karakter di sekolah dasar  (Çubukcu, 2012) . Penerapan hidden curriculum untuk penanaman nilai-nilai nasionalisme ini yang selama ini belum cukup intensif dikembangkan untuk penguatan dari sisi pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia.

Dengan kondisi wilayah perbatasan tersebut, maka akan semakin memunculkan kerentanan yang semakin tinggi ketika ASEAN Economic Community telah efektif pada tahun 2015 ini. Untuk memastikan integrasi nasional yang baik, hal utama yang perlu diperhatikan adalah perbaikan dalam layanan pendidikan di wilayah perbatasan ini sebagai satu strategi menuju Indonesia lebih baik (Sachs, 2003; Soemarjan, 2000). Pendidikan merupakan kunci kemajuan yang keberkelanjutan melalui pewarisan nilai-nilai nasional (Pemerintah RI, 2013). Proses penanaman nilai ini akan sesuai apabila diterapkan sejak dini dan mendapat penguatan pada saat siswa berada pada pendidikan sekolah menengah. Pendidikan karakter pada sekolah menengah di wilayah perbatasan Indonesia belum menjadi fokus perhatian karena sekolah lebih fokus pada kurikulum tertulis.