INTEGRASI DAN INTERMEDIASI JARINGAN RISET NASIONAL BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAERAH

A.     Latar Belakang

                Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing[1].

                Pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  merupakan  faktor  yang sangat  penting dalam menopang  kemajuan  perekonomian  dan  peningkatan kesejahteraan  bangsa  secara berkelanjutan. Dengan  begitu  inovasi  akan  tumbuh sehingga  meningkatkan  produktivitas perekonomian dan daya saing bangsa.  Ada enam  jenis  input  yang  menjadi  faktor  pemungkin  (enablers)  untuk  memajukan inovasi,  yakni: (1)  besarnya  pengeluaran  untuk  riset  dan  pengembangan  (R&D) sebagai persentase  dari  produk domestik  bruto  (PDB);  (2)  kualitas  infrastruktur riset  lokal;  (3) tingkat  pendidikan  pekerja; (4)  ketrampilan  teknik  pekerja;  (5) kualitas  teknologi  informasi dan  infrastuktur  komunkasi;  dan (6) penetrasi broadband[2].

                Situasi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak hasil riset yang belum sinergis dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hasil riset yang lebih banyak berakhir hanya sampai publikasi paper dan paten ternyata tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya tumpang tindih riset di perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah akibat anggaran riset dari APBN belum fokus pada bidang-bidang yang relevan dengan permasalahan bangsa[3]

                Peran Iptek dalam aktivitas perekonomian yang digambarkan dengan Total Factor Productivity (TFP) di Indonesia adalah yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dipertegas oleh nilai ekspor Indonesia tahun 1996 sampai 2009 yang didominasi oleh produk-produk yang kandungan teknologinya rendah. Sementara impor Indonesia didominasi oleh produk industri, tambang, dan produk industri makanan dengan kandungan teknologi yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memperoleh manfaat nilai tambah yang maksimal melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Investasi industri untuk litbang teknologi masih sangat terbatas, sehingga kemampuan industri dalam menghasilkan teknologi masih rendah. Di samping itu, beberapa industri besar dan industri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi yang berasal dari industri induknya atau dari negara asing. Akibatnya ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Ketergantungan industri pada teknologi impor antara lain disebabkan oleh kelemahan lembaga litbang nasional dalam menyediakan teknologi yang siap pakai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas litbangyang disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek.

B.     Rationalisasi

                Penerapan kebijakan yang sesuai dalam pembedayaan jaringa penelitian di daerah yang mendukung target MP3EI pada koridor ekonomi dan produk unggulan tiap koridor. Dengan strategi yang dikembangkan ini akan terfasilitasi dengan kebijakan agar dapat “tertingkatkannya kontribusi inovasi iptek nasional di sektor produksi nasional.Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pencapaian kinerja iptek untuk daya saing bangsa adalah sebagai berikut:

  1. Mengoptimalkan mekanisme intermediasi iptek melalui peningkatan efektifitas sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri, penataan infrastruktur iptek, penyediaan sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri
  2. Meningkatkan sinergi kebijakan iptek melalui perbaikan kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek, pemanfaatan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, perbaikan sistem transaksi inovasi iptek, peningkatan permintaan dari sisi pengguna,  perbaikan kebijakan fiskal bagi pengembangan inovasi iptek.
  3. Masih terbatasnya sumber daya iptek melalui peningkatan anggaran iptek, perbaikan fasilitas riset, biaya operasi dan pemeliharaan, peningkatan insentif peneliti, penyediaan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital

C.     Strategi Umum

           Strategi umum yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Memfasilitasi forum-forum untuk meningkatan efektifitas sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri,
  2. Melakukan penataan infrastruktur iptek di ABG untuk terbentuk SIG (special interest group) atau konsorsium yang mendukung pada pembentukan rantai nilai produk unggulan.
  3. Melalui Kementerian Riset dan Teknologi mengelola resources sharing untuk pemanfaatan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia.
  4. Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi mengevaluasi sistem transaksi inovasi iptek agar memperpendek product time to market melalui penataan jaringan dengan konsep innovating value chain.
  5. Menata pola pemberian berbagai insentif riset industri bagi lembaga riset melalui konsorsium bagi lembaga riset agar mendukung pencapaian arus dan laju teknologi pada rantai nilai dengan penguaan teknologi konten dalam negeri.
  6. Memfasilitasi berbagai lembaga riset dan inovasi untuk meningkatkan insentif peneliti, penyediaan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital untuk keberlanjutan inovasi.

D.    Kendala dan Batasan

           Koridor ekonomi yang ada dalam MP3EI termasuk produk unggulan yang relevan pada tiap koridor dapat didekati secara paralel dan simultan. Implikasi dari pilihan implementasi strategi adalah pada penyediaan sumberdaya terutama pada ketersediaan SDM untuk manajemen riset dan teknologi nasional. Untuk simplifikasi program, TOR ini hanya berlaku untuk satu daerah atau satu propinsi. Jika beberapa daerah dilakukan secara paralel dalam implementasi innovating value chain, maka perlu rasionalisasi ulang pada waktu dan sumber daya manusia yang terlibat.

E.     Tahapan implementasi strategi

           Untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, rancangan dan mekanisme yang akan dilakukan mencakup tahapan sebagai berikut:

  1. Tahap I: Placement test posisi riset daerah. Aktivitas ini dilakukan dengan mengumpulkan data aktivitas riset, hasil riset di tiap lembaga riset yang ada di daerah. Aktivitas ini dilakukan dengan menyediakan instrumen pemetaan dan diskusi intensif dengan balitbang dan lembaga terkait di daerah. Dengan data ini dapat diidentifikasi suatu daerah sudah jalan rantai nilai produk unggulan, atau masih belum ada koordinasi integratif antar lembaga riset. Posisi yang berbeda akan difasiliasi secara berbeda. Penanganan yang tepat diharapkan dapat mempercepat kelajuan rantai nilai produk unggulan.
  2. Tahap II: Identifikasi sinergi ABG (Academician, Business, and Governmnet) dalam Konsorsium. Dalam akivitas ini dilakukan inventarisasi lembaga-lembaga yang akan terlibat dalam konsorsium yang mencakup unsur ABG. Hasil dari aktivitas ini adala teridentifikasi konsorsium-konsorsium unggulan daerah. Teknik yang digunakan adalah dengan melakukan cluster yang dapat difasilitasi oleh balitbangda dengan berbasis produk unggulan. Konsorsium yang terbentuk dapat berbeda pada rantai di hilir namun sama pada rantai hulu. Untuk kemudahan pengelolaan sumber daya riset nasional dapat difasiliasi dengan mengembangkan sistem informasi sumberdaya riset nasional.
  3. Tahap III: Penguatan manajemen sumber daya riset nasional. Aktivitas ini dilakukan dengan melakukan sosialisasi sistem informasi riset nasional ke daerah. Dan pemberian insentif daerah bagi penguatan manajemen integrasi riset dan teknologi nasional. Dengan data yang ada dapat secara lebih mudah bagi kemenristek untuk mengembangkan peta riset teknologi secara nasional. Kebijakan pemberian insentif riset melalui konsorsium dapat dilakukan dengan menggunakan sistem ini agar pemberian insentif riset dapat tepat sasaran untuk mencapai produk unggulan daerah yang berdaya saing.
  4. Tahap IV: Konsolidasi rantai nilai produk unggulan.  Pemahaman yang sama para pelaku riset tiap konsorsium tentang produk unggulan yang akan diusung/ digarap. Tentu ini disesuaikan koridor ekonomi daerah. Tenaga ahli yang didatangkan untuk secara bersama-sama para pelaku riset antar lembaga dapat menetapkan rantai nilai yang akan diimplementasi   konsorsium. Penetapan konsorsium dengan produk unggulan yang dipilih akan menjadi dasar bagi kemenristek pada prioritas pemberian insentif riset kepada lembaga riset. Artinya, lembaga riset hanya dapat melakukan riset yang telah ditetapkan dan disepakati oleh konsorsium. Konsorsium bertanggungjawab untuk memastikan berjalannya aktivitas pada rantai nilai.
  5. Tahap V: Sinergi dan penyeimbangan jaringan. Kejelasan rantai  nilai produk unggulan dapat dicermati secara lebih rinci pada tiap potongan rantai nilai. Keseimbangan antara supply and demand pada potongan rantai akan dapat mendorong laju hasil riset saling mendukung untuk pencapaian produk unggulan. Kegiatan ini akan dapat menumbuhkan iklim teknologi sehingga kebutuhan dukungan riset dapat diberikan. Face to face interaction pada potongan rantai nilai akan memastikan jenis aktivitas riset, kebutuhan sumber daya (manusia, teknologi, dana, jaringan) yang seimbang dan saling dukung.
  6. Tahap VI: Penyediaan dukungan riset nasional dan monitoring network flow. Dukungan dana dan fasilitas lain dari pemerintah termasuk dalam masalah pajak dan fiskal akan dapat mempercepat tercapainya inovasi produk teknologi untuk daya saing bangsa.

 

[1] Bappenas, (2009) Bagian IV.24

[2] Economist Intelligence Unit. (2009) How technology sectors grow.

[3] Hal ini dikatakan Wapres Boediono saat memberika pengarahan di depan peserta The 2nd Indonesia International Conference on Innovation, Enterpreunership and Small Business yang diadakan di Universitas Multimedia Nusantara, Serpong pada hari Kamis, 15 Juli 2010. Diunduh dari http://www.ristek.go.id/?module=News%20News&id=6336 27 Juli 2010 pukul 10.56.