Pendidikan dan Good Governance

oleh: Fahmi Jaguna

Salah satu tugas manajemen pendidikan adalah memfasilitasi pembangunan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan. Inti kegiatan pendidikan adalah pembelajaran yang melibatkan berbagai unsur yang tergabung di dalam suatu sistem, yaitu sistem pendidikan. Tujuan utama manajemen pendidikan antara lain optimalisasi sumberdaya agar tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Optimalisasi sumber daya pendidikan diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, pada akhirnya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dan berdaya saing tinggi.

            Terselenggaranya pendidikan yang bermutu berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa sekaligus akan melahirkan generasi yang memiliki karakter berbasis budaya bangsa. Hal ini akan terwujud bila pendidikan dilaksanakan secara sistematis, produktif berdasarkan nilia-nilai yang dianut secara bersama.

            Nilai-nilai positif  yang menjadi referensi perilaku peserta didik di tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut manajemen pendidikan berperan memberikan landasan teoritik dan praktek dalam menciptakan good governance di sekolah sehingga sekolah itu berkualitas dan mandiri, jangan sampai terjadi kaya cerita di senetron.

            Salah satu sisi kelemahan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan tidak berbasis research, sehingga seringkali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terlalu bersifat predektif bahkan imajinatif.  Untuk itu, kontroversi terhadap besar kecilnya anggaran pendidikan terjadi sebagai  akibat belum disadarinya pendidikan sebagai “human investment”.  Seakan ada anggapan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan hanya bersifat konsumtif semata. Melalui berbagai kajian teoritik dan praktik, manajemen pendidikan menempatkan pendidikan itu sendiri sebagai proses memfasilitasi perkembangan sumber daya manusia yang bermutu sebagai penentu masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, segenap sumber daya pendidikan harus di kelola secara sistematik, produktif berdasarkan sistem nilai yang dianut. Dalam konteks ini melalui teori manajemen pendidikan semua sumber daya pendidikan dapat digerakkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

            Tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif manakala seluruh proses penyelenggaraan pendidikan diorientasikan untuk mendukung kegiatan akademik. Di sinilah salah satu peran manajemen pendidikan, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan berbasis akademik. Hal ini perlu disadari dan difahami secara baik oleh semua pemangku kepentingan, karena prinsip inilah yanag menjadi tolak ukur pengelolaan pendidikan dikatakan profesional atau tidak. Semua kebijakan yang dikeluarkan harus diorientasikan untuk kepentingan akademik guna memperkuat proses belajar mengajar yang bermutu dan mendidik. Konsekuensi dari kesadaran dan pemahaman ini, maka seluruh penyelenggara dan pengelola institusi pendidikan harus berfikir secara akademik. Semua keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan akademik, termasuk dalam pemberdayaan sumber daya manusia sebagai unsur inti dalam kegiatan akademik.

            Dalam kaitannya dengan uraian di atas, maka budaya yang seharusnya dikembangkan di sekolah adalah budaya akademik. Hal itu hanya dapat diwujudkan jika semua unsur yang terkait dalam peneyelenggaraan pendidikan di sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik dan karyawan semua terbiasa  berfikir akademik. Sekurangnya terdapat tiga unsur yang patut mendapat perhatian agar tercipta budaya sekolah yang efektif, yaitu:

a. Sekolah harus mengembangkan norma yang menekankan pada nilai-nilai akademik dan prestasi

b. Sekolah harus memiliki visi dan misi yang jelas, dipahami oleh semua stakeholders dan mendorong semua unsur melakukan yang terbaik untuk mewujudkan visi, misi tersebut.

c. Sekolah perlu membangun sistem yang kuat guna menegakkan disiplin dan motivasi untuk berprestasi.

Kepala sekolah dan guru sebagai pemimpin pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sudah seharusnya diberikan porsi yang luas untuk memimpin kegiatan akademik. Pelimpahan tanggung jawab yang terlampau besar dalam bidang non-akademik akan menempatkan kepala sekolah pada posisi yang delimatis, dan akhirnya meninggalkan tanggung jawab akademiknya. Bahkan, terlampau banyak tanggung jawab non akademik yang diberikan kepada kepala sekolah dapat mempengaruhi model manajemen di tingkat satuana pendidikan dari manajemen berbasis akademik menjadi manajemen bergaya birokratis. Jika hal ini terjadi maka sekolah akan kehilangan visinya sebagai lembaga akademik, bahkan bisa menjadi lembaga birokratis.

Oleh karena itu, usaha menghasilkan mutu pendidikan dalam konteks mewujudkan good governance, secara umum dikenal ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance (, yakni: pemerintah (the state), masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil (civil society), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti. Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas dalam bidang pendidikan.

Good governance yang diartikan sebagai kepengelolaan dan kepengurusan yang baik, merupakan istilah yang sangat populer, menjadi isu sentral penyelenggaraan negara dalam sekala global. Peranan manajemen pendidikan sangatlah penting dikaitkan dengan pelaksanaan good governance di bidang pendidikan. Beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek good governance menurut Effendi ( 2005), adalah: Pertama, praktek good governance harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah yaitu masyarakat untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka ( dalam hal ini pelanggaran atau stake holder lembaga pendidikan). Kedua, dalam praktek good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun lembaga pendidikan dapat lebih efektif bekerja. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting ( di sini bererti efektifitas dan efisiensi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan). Ketiga, praktek good governance adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik ( yaitu kepentingan pelanggaan pendidikan). Dapat disimpulkan bahwa sebetulnya, ketiga karakteristik good governance tersebut adalah merupakan penerapan implementasi mamajemen mutu terpadu juga ,yaitu untuk pencapaian tujuan nasional di bidang pendidikan.

Ketika pemerintahan dinilai mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik (sesuai dengan prinsip good governance), adalah ketika pemerintah menerapkan prinsip manajemen mutu terpadu juga. Di dalam mengembangan praktek good governance, pemerintah perlu memilih strategi/metodologi yang jitu. Untuk melakukan praktek good governance, mengharuskan pemerintah mengambil pilihan yang strategis. Menerapkan praktek good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.