Problem-Problem Pendidikan

Oleh: Fahmi Jaguna

Pendidikan bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup itu sendiri
(John Dewey)

Mencermati wajah dunia pendidikan kita, setidak-tidaknya beberapa tahun terakhir ini, kita seperti melihat suatu sinetron panjang yang terdiri dari berbagai episode dalam berbagai kisah, baik kisah sedih maupun cerita humor. Anehnya, banyak diantara cerita humor tersebut malah membuat kita menangis dalam kesedihan.

Dalam perjalanan panjang sinetron tersebut, tampil banyak aktor utama dan sutradara yang hebat-hebat bahkan kelihatannya melebihi aktor dan sutradara profesional.

Aktor-aktor dan para sutradara tersebut dapat berupa pelajar/mahasiswa, guru/dosen, pimpinan lembaga pendidikan, penentu kebijakan, orang tua pelajar/mahasiswa, atau anggota masyarakat baik yang profesinya petani, pedagang, buruh, pegawai negeri, karyawan swasta, pengusaha, ataupun konglomerat.

Dalam drama tawuran antara pelajar, tawuran antar mahasiswa dan tawuran antara pelajar dengan mahasiswa, pelajar dengan mahasiswa bertindak sebagai pemeran utama.

Sementara pada episode yang lain, kita dapat menyaksikan bagaimana kepintaran para guru berakting melalui drama-drama menarik antara lain yang menceritakan bagaimana seorang guru melakukan perkosaan terhadap muridnya, bagaimana guru atau dosen meminta imbalan dari muridnya atas nilai yang diberikan (imbalan itu sering berupa uang atau bentuk lainnya).

Namun, dalam episode yang lain guru juga sering mendapatkan peran yang menyedihkan, karena gajinya yang sedikit harus dipotong atau disunat untuk berbagai keperluan yang kurang berhubungan atau sama sekali tidak berkaitan dengan keberadaan mereka sebagai guru, seperti sumbangan sukarela tetapi wajib, ‘dihimbau’ untuk hal-hal tertentu.

Dalam episode berikutnya, yang tetap menampilkan guru sebagai pemain utama, kita dapat menyaksikan tontonan yang mengharukan, para guru mengalami stres akibat memikul beban yang berat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Jadi kalau ada guru yang menghukum muridnya di luar batas kewajaran seperti memukul, menyundut rokok, menjemur atau memberikan hukuman fisik lainnya, kita mungkin dapat memandangnya sebagai pelampiasan dari tekanan beban hidup mereka yang semakin berat. Mungkin jadi pertanyaan bagi kita, apakah juga karena ingin mencari hiburan atau ingin lepas dari pikiran beban hidup yang berat.

Mungkin ada guru (baik yang sudah ataupun belum berkeluarga) melakukan hubungan khusus (baca : iseng berpacaran) dengan muridnya atau malah lebih kejam lagi tega melakukan pelecehan seksual dan memperkosa muridnya. Lalu apa peran Guru dan Pemerintah dalam bidang Pendidikan yang dibentuk berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Oleh kerena itu, pendidikan merupakan salah satu aspek penting dari insan manusia di berbagai belahan penjuru dunia. Pendidikan dikatakan sebagai jendela seseorang untuk membuka dunia. Dalam menunjang pendidikan itu diperlukan suatu infrastruktur yang memadai baik itu dari gedung sekolah yang merupakan fasilitas utama disamping itu buku – buku pelajaran, bangku sekolah, dan papan tulis pun demikan.

Pendidikan sendiri oleh pemerintahan Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional, baik itu cara pengajaran maupun terkait pendanaan. Namun sayang undang – undang hanya menjadi sebuah simbol hukum di negara yang konon katanya menjadi negara hukum. Beberapa pelanggaran terjadi di ranah pendidikan Indonesia, dimulai dari tingkat terendah hingga jenjang perguruan tinggi.

Kurangnya infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang paling banyak bagi pemerintah Indonesia. Anggaran yang kurang kerap dijadikan alasan untuk pengadaan infrastruktur gedung sekolah, bangku sekolah, dan buku – buku yang menunjang pendidikan.

Tenaga pendidik juga merupakan satu permasalahan yang juga dihadapi dari pendidikan di Indonesia. Penyebaran tenaga pendidik yang kurang merata membuat sekolah – sekolah yang jauh dari di pedalaman minim tenaga pendidik. Ini juga diiringi dengan kesejahteraan guru yang masih dianggap kurang. Jangankan di sekolah swasta di sekolah negeri pun acap kali ditemukan kondisi yang sedemikian rupa.

Adanya oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab juga masih menjadi parasit dalam suatu pohon yang produktif. Begitu pula dengan pendidikan di Indonesia, dengan sistem yang sudah dirancang melalui undang – undang yang sudah mendapatkan perlindungan hukum setidaknya desain ini cukup matang dan bisa menjadi modal untuk memajukan pendidikan Indonesia. Namun adanya nyatanya masih ada oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengganggu jalannya pendidikan. Makelar anggaran dimulai dari tingkat paling rendah di SD hingga perguruan tinggi tersebar.

Oknum – oknum ini biasanya memiliki relasi dan jaringan yang kuat, biasanya memiliki jabatan mulai dari kepala sekolah hingga pengawas pendidikan. Oknum – oknum inilah yang bekerjasama dalam memainkan anggaran yang sudah didesain sedemikian rupa.

Ketegasan hukum juga menjadi acuan dalam menjalankan suatu sistem yang sudah didesain. Ketika aturan undang – undang sudah ada konsekuensinya aturan itu harus ditegakkan siapapun oknum yang teribat dalam pelanggaran tersebut harus ditindak sesuai hukum yang berlaku supaya menimbulkan efek jera pada oknum – oknum lain yang juga terlibat.

Rasanya melimpahkan semuanya kepada pemerintah juga bukan merupakan pilihan yang baik, keterlibatan masyarakat dalam sistem pendidikan juga menjadikan kunci untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional di Indonesia ini. Masyarakat harus lebih peka dan kooperatif ketika ada suatu permasalahan. Pemerintah dan masyarakat dapat saling berjalan seiring prinsip good governance yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.