National Leadership: Seperti apa yang kita inginkan?

Dalam masa-masa kampanye untuk pemilu April 2014, sesungguhnya merupakan masa yang kritis dalam membicarakan tentang isu kepempimpinan nasional (national leadership). Dalam waktu yang pendek, masyarakat diminta untuk membuat keputusan instan tentang siapa yang layak untuk menjadi pemimpin.

Semua pihak baik PDIP dengan calonnya Joko Widodo (Jokowi), Nasdem dengan Surya Paloh, Gerindra dengan Prabowo, Hanura dengan Wiranto, Golkar dengan Abu Rizal ‘Ical’ Bakri dan lain-lain. Belum lagi untuk pilihan DPD, DPR, DPRD I dan II. Masyarakat sesungguhnya cenderung tidak mengenal siapa-siapa mereka. Hanya pengetahuan yang ada di luarnya saja. Hanya lingkungan para calon saja yang dengan cukup baik mengetahui track record baik dan buruk mereka.

Namun dalam pemilu, itu semua akan menjadi tertutup dan ditutupi. Yang dimunculkan adalah kebaikan-kebaikan yang artifisial. Janji-janji yang tidak akan pernah ditepati karena memang tidak ada yang menjamin janji tersebut. Dalam situasi seperti ini masyarakat diminta memilih. 

Isu tentang money politic memang ada dan isu ini akan menjadi bias dengan isu political cost, karena sangat tipis perbedaannya dalam level praktis. Jika dulu para calon legislatif menebarkan uang pada masyarakat dalam berbagai bentuk. Dan hasilnya dianggap oleh beberapa tidak efektif, maka sekarang sangat rentan money politic terjadi pada para petugas pemilu. Bayangkan di daerah-daerah yang tidak ada liputan media, yang tidak ada pemantaua masyarakat, yang masyarakatnya relatif kurang pendidikan politik; bagaimana jika semua petugasnya dibayar untuk membuat laporan palsu. Laporan yang sesuai keinginan partai tertentu. Siapa yang akan mengetahui?

Kunci dari semua proses pesta demokrasi ini adalah pada moralitas semua komponen bangsa. Moralitas yang semakin terdegradasi akan mempengaruhi mutu kepempinan nasional dalam era demokrasi modern saat ini. Ancaman yang paling kuat dan besar dari moralitas ini adalah sikap yang menilai keberhasilan dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam bernegara adalah pada seberapa banyak harta yang dimiliki. Dengan harta maka kekuasaan diraih. Untuk apa? untuk harta yang lebih banyak lagi. Sikap ini yang sangat kuat saat ini dan melatarbelakangi semua proses kehidupan di Indonesia. 

Tidak mudah untuk mencari penyelesaian ataupun alternatif dalam mengelola kepemimpinan nasional. Dengan hingar bingar pesta demokrasi saat ini, siapapun partai yang menang maka sesungguhnya di dalam kepemimpinan mereka masih rentan bercokol orang-orang yang melihat keberhasilan pada nilai-nilai materialistis dengan moralitas yang semakin menipis.

Berjuanglah untuk kehidupan masyarakat berkemajuan.