Defense Dialogue and Techno-Nationalism

Tulisan Prof Daoed Joesoef di Kompas (19/3/14) yang mengungkap tentang techno-nationalisme sangat baik kita analisis terkait dengan isu-isu baru yang muncul dalam Jakarta International Defense Dialogue. Dalam konstelasi kesepamahan global, masih adakah atau masih pentingkah nasionalisme.

Atas nama apapun baik itu sejarah, ekonomi, kemajuan bangsa, agama, dan lain-lain; semua calon legislatif berusaha untuk mencari massa agar dapat melenggang ke ruang dewan yang mulia. Namun jika dicermati sesungguhnya diskusi-diskusi kemajuan yang ditawarkan masih berkutat pada tingkat pertumbuhan ekonomi dengan logika kapitalis liberalis. Artinya tawaran-tawaran para caleg sesungguhnya belum berakar pada kepastian jangka panjang kemajuan. Ketika pada masa itu India dan China yang menolak resep-resep lembaga keuangan internasional karena memilih untuk berdikari, ternyata sekarang mereka menuai kemajuan yang signifikan dan membawa keseimbangan global yang baru.

Dikaitkan dengan Jakarta International Dialogue yang fokus pada maritim, akan dapat diketemukan bahwa pada akhirnya pertahanan pada maritim di saat era sudah bukan perang face to face pada state actor, maka defense akan berarti bagaimana mengamankan bisnis global dari negara-negara pemilik kapital besar. Dalam skala ini peran Indonesia menjadi penting. Semua negara bangsa akan mengamati dan jika perlu turut serta mempengaruhi proses demokrasi yang berjalan. Demi satu tujuan yaitu kepentingan. Pergeseran kekuatan ekonomi dari AngloSaxon dan US ke China akan mempengaruhi peran Indonesia ke depan.

Isu-isu seperti neo berdikari yang oleh Din Samsudin saat jadi pembicara utama dalam seminar nasional Ikatan Alumni Insititut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat di Jakarta, Rabu (5/3/2):

“China (Tiongkok-red) merupakan bentuk kemajuan ekonomi, budaya, dan bahkan politik dengan tidak mengubur kepribadiannya, yang ternyata menjadikannya terus dihormati luar biasa oleh negara mana pun. Inilah corak ideal dalam berdikari negara.”

Selain itu, penentuan Jokowi sebagai capres dari PDIP juga ternyata membawa sentimen pada IHSG. Ada kepentingan-kepentingan yang akan masuk dalam proses ini. Sebagian orang juga meyakini bahwa MP3EI akan dapat dipercepat oleh Jokowi (jika jadi presiden). Apakah benar demikian?

Dengan situasi kebangsaan seperti itu, pada akhirnya membangun semangat nasionalisme menjadi sangat penting. Menempatkan ide-ide Pancasila (yang sudah mulai pudar) perlu dikedepankan. Hal yang tidak mudah. Pada situasi perang asimetri sekarang non state actor yang bermain dan akan masuk dalam berbagai kebijakan partai pemenang. Seperti apa jalan yang dapat kita lalui untuk Indonesia yang berjaya? Eranya defense melalui penguatan mind.