KERJASAMA KEAMANAN INTERNASIONAL

Perkembangan internasional ke depan akan diwarnai oleh kesalingtergantungan (interdependensi) yang makin kuat[i]. Perkembangan ini membuat hubungan internasional menjadi makin sensitif bahkan melahirkan persepsi kerapuhan (vulnerability) terhadap perubahan-perubahan eksternal.[ii] Akibatnya, masalah-masalah dalam negeri tidak dapat diisolasi dari masalah-masalah internasional. Batas spasial-geografis menjadi kurang relevan dalam menghadapi interdependensi dan keterbukaan.[iii]

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menghadapi kejutan yang signifikan terkait dengan harga  energi dan makanan yang semakin tinggi, keterbatasan energi, bencana alam. Hal-hal ini yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai dampak bawaannya. Hal ini yang juga menjadi concern dalam ASEAN Charter[iv]. Dengan lingkungan global seperti itu, tantangan dalam bidang keamanan mencakup banyak bahaya atau ancaman yang kompleks yang semakin berkembang, di dalamnya termasuk terorisme internasional, pengembangan senjata pemusnah masal, kriminal terorganisasi, cybercrime, kelangkaan energi, degradasi lingkungan dan berbagai resiko keamanan yang terkait dengannya, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti tersebut di atas, akan dibutuhkan kerjasama yang luas dan sinergi yang mantap antar negara-negara di dunia yang kemudian diharapkan mampu melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap isu-isu keamanan internasional dan bekerjasama dalam bidang pertahanan keamanan[v].

Isu atau fenomena global yang akan terus mewarnai, mempengaruhi, dan memberi dampak pada berbagai kebijakan Indonesia adalah[vi]:

  1. Fluktuasi Harga Minyak Dunia
  2. Perubahan Iklim
  3. Krisis Ekonomi
  4. Dominasi Negara-Negara Maju
  5. Perubahan Kekuatan Dunia

Isu tentang kerjasama keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu[vii]:

  1. Disaster Relief sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
  2. Disaster Rehabilitation and Reconstruction: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan membangunan infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
  3. Prevention, Mitigation and Preparedness: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

Meskipun sedemikian bagus tujuan dalam kerjasama terkait bencana alam, namun tidak dapat dihindari akan selalu ada keseimbangan pemberian dan penerimaan yang berujung pada penguasaan atas sumber-sumber energi, pangan, maupun ideologi.[viii]


[i] Makarim Wibisono, Hubungan Antar Negara Maju dan Berkembang dalam Rangka Ketahanan Nasional, Modul Kuliah PPRA XLIV

[ii] Bantarto Bandoro, Masalah-Masalah Keamanan Internasional Abad 21, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003

[iii] Edy Prasetyono, Masalah-Masalah Bidang Pertahanan dan Keamanan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

[iv] The ASEAN Charter, Jakarta, 2008

[v] Asian Development Bank, Outlook 2009

[vi] Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis,  Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008, Januari 2008

[vii] Major Functional Series 200 Program Assistance ADS 251 – International Disaster Assistance

[viii] Juwono Sudarsono, Keamanaan Internasional Abad Ke-21, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 -18 Juli 2003