SOSIALISASI NILAI-NILAI PANCASILA PADA PAKAR TEKNOLOGI DAPAT MENINGKATKAN DAYA SAING TEKNOLOGI BERBASIS KEANEKARAGAMAN HAYATI INDONESIA

Pendahuluan

Nilai dasar Pancasila sesungguhnya telah tertuang secara filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun setelah amandemen. Nilai dasar ini juga telah teruji dalam dinamika kehidupan berbangsa pada berbagai periode kepemimpinan Indonesia. Hal ini sesungguhnya sudah menjadi kesadaran bersama bahwa Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Hanya saja perlu diakui bahwa meski telah terjadi amandemen hingga ke-4, namun dalam implementasi Pancasila masih banyak terjadi distorsi dan kontroversi yang menyebabkan praktek kepemimpinan dan pengelolaan bangsa dan Negara cukup memprihatinkan (Suprapto, 2010; Habib, 2010).

Dalam menghadapi arus sejarah pada abad ke-21, teknologi akan menjadi penggerak perubahan yang paling utama baik itu pada level bangsa, korporasi, perusahaan, komunitas, ataupun individu. Dalam PDB Negara-negara berkembang telihat adanya porsi teknologi yang semakin besar baik digunakan dalam pertanian, industri, perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pertahanan, atau jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi dan daya saing sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi. Teknologi menjadi sumber bagi tumbuhnya knowledge capital suatu bangsa. Kecenderungan ini akan terus menguat, karena proses pengembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Di sisi lain, disadari bahwa anggaran pengembangan teknologi di Indonesia justru turun dalam beberapa tahun terakhir.

….menyadari bahwa alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan (R&D-research and development) di Indonesia pada tahun 2005 masih rendah – yaitu sekitar Rp 1 trilyun. Karena itulah, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan porsi itu menjadi lebih memadai…[1]

Bukti-bukti empiris menunjukkan hampir semua inovasi teknologi merupakan hasil dari suatu kolaborasi, apakah itu kolaborasi antar-pemerintah, antar-universitas, antar-perusahaan, antar-ilmuwan, atau kombinasi dari semuanya[2]. Aktivitas ini pun relatif belum terfasilitasi dengan baik dalam beberapa kebijakan pemerintah. Rendahnya knowledge sharing dan aliansi strategis antar beberapa lembaga menjadi penunjang pula bagi rendahnya invensi dan inovasi teknologi di Indonesia. Ide tentang technopreunership sesungguhnya sudah banyak digulirkan oleh beberapa lembaga di Indonesia. Namun semua itu belum secara efektif memberikan sumbangan bagi pengembangan, penumbuhan dan penerapan teknologi yang efektif di Indonesia.

Ada permasalahan yang sesungguhnya cukup substansial, yaitu rendahnya komitmen para pakar untuk memajukan teknologi Indonesia secara integral dan berdaya saing. Pemahaman yang tidak cukup tinggi tentang nilai-nilai ideologis Pancasila mendorong kecenderungan mudahnya para ahli bidang teknologi untuk di bajak maupun hijrah ke Negara lain (brain drain) dan melupakan pertumbuhan teknologi di Indonesia (Wicaksono, 1999). Faiz (2007) menyatakan

…para tenaga ahli dan terlatih kita yang berada di luar negeri belum mau atau setidaknya masih berpikir dua kali untuk kembali ke tanah air, ditambah dengan kondisi dalam negeri yang dapat kita katakan belum siap secara total ‘menyambut’ kehadiran para tenaga terdidik dari luar negeri… [3]

Permasalahan ini yang perlu dipecahkan. Bagaimana peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dapat mendorong bagi tumbuhnya inovasi dan invensi teknologi di Indonesia. Terjadinya brain drain bagi negara asal tentunya membawa implikasi negatif yang tidak sedikit, seperti kondisi di mana kurangnya tenaga terlatih dan terdidik dari suatu negara, serta terjadinya ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi yang sulit untuk diprediksi. Selain itu, brain drain dapat juga membawa pengaruh rendahnya kesejahteraan terhadap lingkungan di mana para tenaga terdidik tersebut berasal. Pemahaman yang lebih baik tentang ideologi diharapkan dapat mengubah brain drain menjadi brain gain atau reversed brain drain (ADB, 2005). Kondisi ini akan memacu produktivitas perekonomian negara asal, selain juga jaringan keilmuan dan pemasaran yang kuat dan tersebar hampir di seluruh negara-negara maju yang pernah mereka huni sebelumnya[4].

Selain dari segi SDM bidang teknologi, secara nasional terlihat kontribusi teknologi terhadap pembangunan perekonomian nasional (sebagaimana tercermin dari nilai Total Factor Productivity) yang rendah dan sering dikaitkan dengan alokasi anggaran Negara yang kecil dalam mendukung kegiatan riset. Walaupun faktanya memang alokasi anggaran tersebut masih rendah, tetapi rendahnya kontribusi teknologi juga disebabkan karena ketidakpaduan (mismatch) antara teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan dan problema nyata yang dihadapi publik dan para pengguna teknologi. Hasil riset atau teknologi domestik yang diadopsi oleh pengguna untuk menghasilkan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat masih sangat rendah (Djarot, 2006).

Saat ini kegiatan para periset dan akademisi lebih banyak bersifat curiousity-driven research dibandingkan dengan goal-oriented research. Banyak riset yang dilakukan hanya pada tataran untuk memuaskan rasa keingin-tahuan dan belum secara cermat dirancang untuk menghasilkan solusi teknologi bagi berbagai permasalahan nasional. Sementara pemerintah dalam kebijakan-kebijkan yang dikeluarkan belum memperhatikan rantai nilai teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Selain dalam dunia usaha juga tidak terlalu perhatian pada penggunaan teknologi nasional sebagai pertimbangan dalam proses produksi.

PEMBAHASAN

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Motivator Perubahan

Bahwa sesungguhnya UUD 1945 adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai ideologi nasional Filsafat Pancasila adalah sari dan puncak nilai dalam sosio-budaya bangsa, yang diakui sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung). Nilai fundamental ini dipraktekkan dalam kehidupan bangsa sepanjang sejarah budaya dan peradabannya. Karenanya, nilai Pancasila teruji kebenaran, kebaikan dan keunggulannya; bahkan memberikan identitas dan integritas nasional Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif-filosofis-ideologis bangsa Indonesia, kemudian dirumuskan secara konstitusional di dalam Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Kedudukan nilai filsafat Pancasila di dalam Pembukaan UUD tersebut, berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara; sekaligus sebagai asas kerohanian negara dan sebagai perwujudan jiwa bangsa. Dengan demikian, identitas dan integritas (nasional) Indonesia ialah nilai filsafat Pancasila.

Nilai fundamental filsafat Pancasila juga menjadi sumber motivasi (niat dan tekad) nasional dalam menegakkan kemerdekaan, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia Merdeka, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan) Pancasila sebagai terkandung dalam UUD Proklamasi 45 seutuhnya. Karenanya, secara filosofis-ideologis dan konstitusional, NKRI dapat dinamakan (dengan predikat) sebagai sistem kenegaraan Pancasila yang sejajar dan analog dengan berbagai sistem kenegaraan bangsa-bangsa modern.

Kedudukan nilai sistem filsafat Pancasila (sistem ideologi Pancasila) demikian berfungsi sebagai asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi yang memandu kehidupan bangsa Indoensia dalam integritas NKRI sebagai sistem kenegaraaan Pancasila. Maknanya, integritas moral (nilai) Pancasila secara konstitusional imperatif memberikan asas budaya dan moral politik nasional Indonesia[5].

Pancasila dalam Perubahan Idiologi Global

Dunia berkembang dan berubah dengan sangat cepat, dan perubahan yang terjadi itu ikut mewarnai kehidupan bangsa secara fundamental, dimana masa depan sangat berbeda dengan masa lalu (Gibson, 1997) sehingga diperlukan pemahaman yang tepat tentang masa depan yang bergeser dari detail complexity menjadi dynamic complexity yang membuat interpolasi menjadi sulit (Senge, 1994) selain juga terjadinya dominasi oleh nilai-nilai dan pemikiran cosmopolitan (Kanter, 1994).

Dapat disimpulkan bahwa era persaingan ideologis dalam dimensi global telah berakhir yang ditandai pula pada pergeseran geopolitik ke geoekonomi karena mulai kaburnya batas-batas fisik negara bangsa karena penguatan teknologi komunikasi dan transportasi. Dunia sekarang ini cenderung masuk kembali ke arah persaingan antarbangsa dan negara, yang dimensi utamanya terletak pada bidang ekonomi yang di dukung oleh kemajuan teknologi (knowledge economy) karena setiap negara sedang berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga bangsanya. Dalam era yang seperti ini, kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara (Srapranata, 2010) yang bersangkutan dengan negara lainnya terutama penguatan pada sumber daya manusia yang langsung menjadi pelaku perubahan teknologi (Kadiman, 2009; Sachs, 2003).

Pancasila sebagai ideologi memiliki karakter utama sebagai ideologi nasional. Ia adalah cara pandang dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah ideologi kebangsaan karena ia digali dan dirumuskan untuk kepentingan membangun negara bangsa Indonesia(Syam, 2007; Soejadi, 1999; Santosa, 2002). Pancasila yang memberi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara warga negara dengan tanah airnya (Notonagoro, 1984; Pasha, 2002).

Impementasi ini harus memposisikan Pancasila sebagai wadah aktivitas bangsa. Di sisi pemerintah para pengambil kebijakan harus memastikan adanya peraturan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi yang mempertimbangkan wilayah Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, pesisir, dan laut. Disisi para pelaku bisnis harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat mendorong pengembangan industri dan teknologi harus memperhatikan dengan serius dampaknya terhadap aspek sosial masyarakat dan tidak merusak lingkungan hidup. Para pelaku penemuan dan pengembangan teknologi harus memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pagar agar  teknologi ditempatkan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan[6]. Dengan demikian, Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional karena negara bangsa Indonesia ini adalah sebuah desain negara modern yang disepakati oleh para pendiri negara Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila.

Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan bangsa dengan mengambil peluang teknologi yang berbasis pada keunggulan unik bangsa Indonesia. Pada knowledge economy era ini Indonesia berpotensi untuk menjadi unggulan ketika memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menambah nilai pada kekayaan dan keanekaragaman hayati.

Kesadaran Berbangsa

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik-juga muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang memromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila. Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa dapat menerima keragaman sebagai berkah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final[7]. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.  Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan founding fathers telah dibekali aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-nilai yang sangat maju dan modern. Semua sebagai warga bangsa perlu mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat pada pencapaian kemajuan peradabannya. Proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan kesetaraan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi bangsa dalam teknologi sebagai penggerak yang dominan dalam pengembangan peradaban saat ini, akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia.

Nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Teknologi

Pancasila bukan merupakan idiologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian Pancasilan mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasia mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, namun lebih pada kemampuan untuk mengartikulasikan nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi.

Kekuatan suatu ideologi itu tergantung pada kualitas dan dimensi yang ada pada ideologi itu sendiri (Alfian, 1992). Ada beberapa dimensi penting sebuah idiologi, yaitu:

  1. Dimensi Realita. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya.
  2. Dimensi Idealisme. Nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya.
  3. Dimensi Fleksibilitas. Dimensi Pengembangan Ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya[8].

Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan IPTEK dewasa ini dan di masa yang akan datang sangat cepat, makin menyentuh inti hayati dan materi di satu pihak, serta menggapai angkasa luas dan luar angkasa di lain pihak, lagi pula memasuki dan mempengaruhi makin dalam segala aspek kehidupan dan institusi budaya.

Pada umumnya para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatarbelakangi sistem atau model manapun dari suatu masyarakat modern, adalah derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif (impersonal) dan efektif (utilitarian), ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali disebut sebagai kekuatan pendorong (driving force) bagi proses modernisasi yang perlu didukung para pakar pelaku IPTEK yang memahami kebutuhan negaranya. Dengan ciri modern tersebut, perlu menjadi kesadaran bahwa masyarakat modern itu tetap masyarakat Indonesia yang memiliki kepribadian yang khas Indonesia[9].

Di sini letak tantangan bagi Indonesia, yaitu memodernisasikan bangsa dan dalam proses itu, tidak boleh kehilangan jati diri. Di sini berarti ada nilai-nilai dasar yang ingin dipertahankan bahkan ingin diperkuat. Nilai-nilai itu sudah jelas, yaitu Pancasila. Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagi bangsa Indonesia adalah mutlak. Jika diikuti pandangan-pandangan sekular dunia Barat, yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendekiawan, sepertinya berjalan berlawanan. Dalam masyarakat modern, terlihat kecenderungan lunturnya kehidupan keagamaan. Jadi, ini bukan tantangan yang sederhana, tetapi penting, karena landasan moral, segenap imperative moral, dan konsep mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban, adalah keimanan dan ketakwaan[10]. Dari dalam dan dari luar bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan-tantangan terhadap sistem demokrasi yang dianut dan ingin ditegakkan, yang sesuai dengan kondisi sosialkultural bangsa yang demikian majemuk dan latar belakang historis bangsa[11].

Pemahaman Nilai-nilai Pancasila pada Pakar Teknologi sebagai Triger Triple Helix

Penguasaan dan pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional diperlukan dukungan dan komitmen seluruh komponen bangsa bukan hanya pemerintah saja. Karena kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terletak dari individu melainkan dari kelompok para peneliti baik dari lembaga penelitian pemerintah, swasta dan yang ada ditengah masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengarahkan dan memfasilitasi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah dan fasilitas yang didukung oleh pemerintah adalah kebijakan serta fasilitas lembaga penelitian yang memadai yang dapat lebih menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diraih bangsa[12]. Orientasi pengembangan IPTEK adalah untuk meningkatkan kemampuan litbang nasional dalam konstribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi[13]. Dalam pengembangan, penerapan, dan peningkatan IPTEK akan tergantung pada brainware, technoware, dan organoware. Penggerak komponen semua komonen itu tetap pada brainware yang berarti sumber daya manusia yang handal dan memiliki kepedulian pada pertumbuhan daya saing bangsa terutama bidang IPTEK[14].

Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi[15]. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi setiap partner dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan. Perhatikan pernyataan Dyer (2001) tentang aliansi strategis berikut.

In the new economy, strategic alliances enable business to gain competitive advantage through access to a partner’s resources, including markets, technologies, capital and people. Teaming up with others adds complementary resources and capabilities, enabling participants to grow and expand more quickly and efficiently. In the process, they save time and boost productivity by not having to develop their own, from scratch. They are thus freed to concentrate on innovation and their core business..[16]

Dengan aliansi strategis, para pakar dan pelaku kebijakan merupakan elemen strategi keberhasilan dalam melakukan sinergi sumber daya dan kapabilitas yang saling komplement untuk memperoleh daya saing bersama yang lebih efektif[17]. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam aliansi ini adalah perhatian akan sumber daya manusia yang handal baik di pemerintahan, lembaga riset, dan dunia bisnis yang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan Triple Helix. Penguatan SDM ini akan mendorong pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung berperan dalam ekonomi. Kebijakan para pakar ini akan memungkinkan ketersediaan teknologi dalam beragam jenis dan status  yang matang[18].

Pemahaman nilai-nilai Pancasila terutama terkait dengan nasionalisme pada setiap pengambil kebijakan di semua partner yang melakukan aliansi akan dapat menjadikan tujuan dapat lebih efektif tercapai. Dalam pengembangan teknologi Indonesia yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kandungan teknologi (technology content) dalam setiap bidang pendukung kehidupan yang dilandasi pada Pancasila akan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi (knowledge economy) secara signifikan.

Penguatan dan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasla pada pelaku triple helix akan dapat mengurangi berbagai permasalahan dalam pengembangan, pemajuan, dan penerapan teknologi. Terjadinya brain drain yang tinggi karena komitmen yang rendah akan berkurang karena tingkat kondusif pengembangan teknologi dalam negeri yang lebih baik[19]. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengembangan teknologi menjadi lebih sinergis karena ada landasan filosofis Pancasila yang lebih baik. Secara lebih luas, penguatan pemahaman nilai-nilai Pancasila pada para pakar pelaku aliansi strategis triple helix dalam IPTEK ini akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih memanfaatkan keunggulan sumberdaya yang dimiliki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat terjadi peningkatan penerapan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era knowledge economy ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

  1. Fokus teknologi yang dikembangkan haruslah teknologi yang berbasis pada keunggulan unik bangsa Indonesia. Keunggulan unik ini akan menjadi pembeda dan daya saing yang tidak dimiliki oleh bangsa lain secara signifikan. Kekayaan bio diversity tertinggi dibanding Negara lain akan menjadi modalitas strategi ini, sehingga akan diperoleh differentiation technology strategy.
  2. Brain drain yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi dapat diubah menjadi reversed brain drain dan menjadi brain gain. Perubahan ini dapat dilakukan dengan membangun komitmen nilai-nilai Pancasila pada para pakar yang terlibat dalam pengambilan keputusan IPTEK.
  3. Aliansi strategis triple helix (Academics, Business, Government) yang didasari Pancasila sebagai paradigm pengembangan teknologi akan dapat menjadi jalan bagi pemanfaatan focus teknologi menjadi daya dorong bagi pertumbuhan knowledge economy di Indonesia. Orientasi aliansi strategis perlu tetap didasarkan pada semangat Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dan visi bangsa Indonesia.

Untuk terjadinya efektivitas aliansi strategis triple helix ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memastikan paradigma Pancasila menjadi dasar bagi seluruh proses komunikasi aliansi. Penjabaran visi Pancasila menjadi beberapa sasaran strategis yang terukur dalam aliansi akan dapat meningkatkan probabilitas ketercapaian tujuan tersebut. Selain itu, kesadaran bahwa setiap partner dalam aliansi memiliki kesetaraan posisi akan sangat mempengaruhi kualitas hasil yang diperoleh dalam sinergitas pemanfaatan sumber daya dan kompetensi bersama.

REFERENSI

  1. Alfian. (1992) Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. Jakarta: BP-Y Pusat
  2. Asian Development Bank. (2005) Brain Drain Versus Brain Gain: The Study of Remittances in Southeast Asia and Promoting Knowledge Exchange Through Diasporas, 4th Coordination Meeting on International Migration, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, New York, 26-27 October 2005
  3. Djarot, Erros. (2006) Rapot Indonesia Merah. Cetakan I, Jakarta: MediaKita
  4. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  5. Etzkowitz, Henry. (2002) The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation. Stockholm: Science Policy Institute
  6. Faiz, Pan Mohamad. (2007) Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI). Sydney, Australia. 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib
  7. Ginandjar Kartasasmita. (1997) Kepemimpinan Menghadapi Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997
  8. Habib, M.S. (2010). Leadership Nasionalis, diakses dari http://dunialppkb.wordpress.com/leadership-nasionalis/ tanggal 8 Maret 2010.
  9. Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
  10. Ismaun. (1981) Tinjauan Pancasila, dasar filsafat negara Republik Indonesia, Bandung, Karya Remadja
  11. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  12. Notonagoro. (1984) Pancasila Dasar Filsafat Negara. cetakan ke-6. Jakarta: PT Bina Aksara
  13. Pasha, Musthafa Kamal. (2002) Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis, Edisi ke-2, Jakarta: Citra Karsa Mandiri
  14. Sachs, Goldman. (2003) Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003
  15. Santosa, Heru. (2002) Sari Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya cetakan 1,Tiara Wacana
  16. Soejadi. (1999) Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset
  17. Soeprapto, Moerwanto. (2010)  Jadikan Pengalaman 2009 Lebih Mawas Diri. diambil dari http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/05/259912/jadikan-pengalaman-2009-lebih-mawas-diri/
  18. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
  19. Syam, Mohammad Noor. (2007) Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional). edisi III. Malang: Laboratorium Pancasila.
  20. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  21. Wicaksono, D. (1999)  Artikel Nasionalisme Teknologi. 2 Dec 1999  diakses melalui http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10212.html tanggal 6 Februari 2010.
  22. Yudoyono, S.B. (2010). Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010

[1]Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010

[2]Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, hlm. 293.

[3] Pan Mohamad Faiz, Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI) 2007, Sydney, Australia, 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib.

[4] Goldman Sachs, Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003

[5] Ismaun, 1981, Tinjauan Pancasila, dasar filsafat negara Republik Indonesia, Bandung, Karya Remadja

[6] Rekomendasi aktivitas implementasi nilai-nilai Pancasila pada para pelaku teknologi dapat dilihat pada Rangkuman Hasil Pokja FRI 2007, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007

[7] Erros Djarot, 2006, Rapot Indonesia Merah, MediaKita, Cetakan I, Jakarta, hlm. 24

[8]Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik, 1992, Jakarta: BP-Y Pusat, hlm. 192

[9] Ginandjar Kartasasmita, Kepemimpinan Menghadali Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997

[10] Ibid

[11] Musthafa Kamal Pasha, Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis, Edisi ke-2, Citra Karsa Mandiri, 2002, hlm. 10

[12] Penjabaran strategi pengembangan bidang-bidang teknologi ke depan di Indonesia dapat dilihat pada visi dan misi Ristek

[13] Suharna Surapranata, Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21, disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

[14] Lihat juga beberapa naskah pidato Habibie (1984) dalam kumpulan pidato beliau yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa terbitan BPPT

[15] Ini berarti bahwa SDM yang terkait dengan kebijakan IPTEK baik di pemerintah, lembaga penelitian, dan bisnis harus memahami dan dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijkan yang dibuat.

[16] Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. “How to Make Strategic Alliances Work.” Sloan Management Review, Summer 2001, pp. 37-43.

[17] Henry Etzkowitz, 2002, The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, pp. 5-7.

[18] Kusmayanto Kadiman, Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek

[19] Bandingkan strategi ini dengan teori motivasi Frederick Hersberg tentang satisfaction dan disatisfaction. Pada para pakar tentu pemikiran tahapan kebutuhan seperti teori Maslow relatif tidak relevan.