PEMILIHAN FAKTOR KUNCI KETAHANAN NASIONAL DAPAT MEWUJUDKAN IPTEK SESUAI CLUSTER POTENSI SUMBER DAYA DAERAH

Pendahuluan

Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya dapat menjaga keberlangsungannya dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan Ketahanan Nasional. Dengan konsep ini, Indonesia dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung. Di masa depan Ketahanan Nasional harus selalu dipelihara dan dikembangkan karena terbukti efektif untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara (Sunardi, 2004).

Ketahanan Nasional dapat terwujud ketika seluruh segi kehidupan bangsa (Astagatra) diperhatikan dan dikembangkan dengan baik. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Dari asas-asas yang ada dalam ketahanan nasional, asas kesejahteraan merupakan asas kunci yang juga menjadi tujuan utama dari ketahanan nasional. Kesejahteraan dan Keamanan adalah dua aspek dari Ketahanan Nasional yang dapat dibedakan tetapi tak dapat dipisahkan. Sebab itu, mengusahakan terwujudnya Ketahanan Nasional hakikatnya merupakan satu proses membentuk Kesejahteraan dan Keamanan buat negara dan bangsa. Ada kalanya bangsa berada dalam tingkat perjuangan yang memerlukan titik berat pada Kesejahteraan, sedangkan pada tingkat perjuangan lain mungkin juga titik berat harus pada Keamanan. Namun sekalipun titik berat diletakkan pada salah satu aspek, aspek yang lain tidak boleh hilang sama sekali[1].

Bangsa Indonesia akan selalu memiliki posisi yang unik pada sisi geografis. Posisi ini membawa implikasi adanya kekayaan alam yang juga unik dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat, harkat, martabat bangsa dan negara Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Pemanfaatan sumber kekayaan alam (SKA) perlu memperhatikan berbagai hal (pancagatra) dalam antisipasi pertambahan penduduk, keterbatasan kekayaan alam, dan persaingan global. Dalam usaha menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang relatif besar, SKA yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan kondisi geografi yang cukup strategis, terus berusaha menciptakan suatu kondisi dapat dioptimalkan dengan menggunakan berbagai konsep optimalisasi sumber daya dan teknologi yang relevan.

Pemberlakuan otonomi daerah telah mendorong pengembangan potensi lokal atau daerah sebagai orientasi baru bagi pengembangan wilayah di Indonesia. Selain itu, kebijakan otonomi daerah memicu setiap daerah untuk berlomba-lomba mengembangkan daerahnya masing-masing dengan potensi daerah yang dimilikinya agar mampu bertahan dan bersaing dengan daerah-daerah lain[2]. Potensi alam yang kaya serta melimpahnya tenaga kerja, sepatutnya menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Hanya saja kebijakan yang diambil selama ini kurang mempertimbangkan kinerja yang integral dalam skala nasional. Penerapan otonomi daerah, sesungguhnya dapat mendorong peran daerah lebih strategis terutama dalam membangun keunggulan ekonomi berbasis lokalitas (Wrihatnolo, 2006).

Tulisan ini berusaha mengungkap dan menjelaskan bagaimana pemilihan faktor kunci ketahanan nasional dapat menjadi pendorong bagi keunggulan dan daya saing wilayah dengan pengembangan strategi integrasi nasional. Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai Doktrin Dasar Nasional, Metoda Pembinaan Kehidupan Nasional Indonesia, dan sebagai Pola Dasar Pembangunan Nasional akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk pengembangan dan peningkatan IPTEK yang relevan bagi tiap wilayah. Penentuan faktor kunci ketahanan nasional ini akan dapat menjadi driving factor untuk integrasi potensi-potensi unggul tiap wilayah/ daerah dalam usaha menuju knowledge based economy.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Ketahanan Nasional dan Keunggulan Lokal

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia terdapat dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945, ketetapan MPR RI No. 2 XVIII/MPR/1998. Pancasila sebagai pandangan hidup dan sumber hukum terhadap ketetapan MPR RI no.2 XX/MPRS/1966 yo ketetapan MPR RI No.2 IX/MPR/1978. Ini yang menjadi dasar atau landasan pengembangan ketahanan nasional. Secara definisi Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun yang tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Berdasar definisi tersebut, sesungguhnya ketahanan nasional merupakan gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional pada saat tertentu yang tergantung pada waktu, ruang dan lingkungan. Dengan demikian, ketahanan nasional bersifat dinamis. Interaksi aspek-aspeknya akan membentuk kondisi umum yang sangat kompleks. Dalam rangka pemahaman dan pembinaan tata kehidupan nasional tersebut, diperlukan penyederhanaan tertentu dari berbagai aspek kehidupan nasional dalam bentuk model yang merupakan hasil pemetaan dari keadaan nyata. Model ini yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pencapaian tujuan bangsa.

Asas ketahanan nasional adalah asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif/ menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan. Asas ini bukanlah satu hal yang saling terpisah, namun merupakan hal yang menyatu dan saling berkelindan. Bila dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan merupakan hal yang utama, maka potensi lokal yang sangat beragam baik pada aspek trigatra maupun pancagatra harus dapat dirasakan secara proporsional dan adil oleh masyarakat yang ada di wilayah yang berbeda[3]. Dengan komponen bangsa lain, semua pemanfaatan potensi tersebut perlu dioerientasikan pada kesejahteraan dan keamanan bersama. Perhatian yang menyeluruh dalam peningkatan kesejahteraan dan keamanan perlu secara bersamaan menumbuhkan sikap adil, respek dan empati pada yang lain sebagai ciri asas kekeluargaan.

Dalam membangun ketahanan nasional, Indonesia tidak dapat lepas dari interaksi pergaulan internasional. Interaksi ini akan berjalan lancar ketika kedua belah pihak memiliki kesederajatan. Kesadaran ini akan dapat membentuk interaksi yang saling ketergantungan kedua belah pihak untuk saling bekerja sama. Untuk dapat mencapai tingkatan seperti ini, bangsa Indonesia (atau bangsa manapun) perlu untuk menjadi mandiri terlebih dahulu. Implikasi dari kemandirian adalah wibawa. Hal ini yang juga menjadi dasar pada sifat-sifat ketahanan nasional.

Dengan asas dan sifat ketahanan nasional sebagaimana dibahas tadi, Bangsa Indonesia dapat secara aktif untuk mengembangkan daya saing bangsa. Dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional memiliki kedudukan sebagai ajaran dan landasan konseptual yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik (paradigma) dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan (pembangunan nasional). Ketahanan nasional nasional memiliki fungsi sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter – regional (wilayah), inter – sektoral maupun multi disiplin.

Dalam membangun kesejahteraan dan keamanan dalam rangka ketahanan nasional, hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengembangan ekonomi daerah atau wilayah. Dengan adanya undang-undang otonomi daerah, telah terjadi pergeseran pola pengembangan ekonomi baik daerah maupun nasional. Potensi alam yang kaya serta melimpahnya tenaga kerja, sepatutnya menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Sayangnya, kebijakan yang ditempuh selama ini tidak berbasiskan pada kerja yang integral. Pengenalan kemampuan (economic foundation) dan potensi alam tidak terangkum dalam kebijakan yang sistematik.
Dengan diterapkannya otonomi daerah, sebenarnya dapat mengembangkan peranan daerah menjadi lebih strategis, sehingga memiliki kemampuan dalam memajukan perekonomiannya (Prakosa, 2010). Pembangunan yang dilakukan secara integral, serta memperhatikan interdependency antar-daerah denganmemanfaatkan  keunggulan masing-masing akan mampu meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Kejelian dalam melihat dan mengembangkan keunggulan tersebut, dengan merancang suatu konsep pembangunan yang memanfaatkan berbagai potensi tersebut menjadi sangat penting. Integrasi potensi ini membutuhkan kesediaan setiap daerah untuk saling mendukung, saling menunjang, dan saling menguntungkan.

Penentuan Faktor Kunci Ketahanan Nasional

Untuk dapat membangun strategi yang handal, perlu kiranya diperhatikan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional. Secara umum faktor yang mempengaruhi adalah trigatra (aspek yang relatif statik) dan pancagatra (aspek yang relatif dinamis) yang terangkum sebagai astagatra. Kondisi positif dan negatif tiap gatra dapat dijelaskan sebagai berikut[4].

  1. Geografi. Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia selain itu juga  memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi bangsa. Dari ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kondisi alamnya yang juga sangat berbeda-beda pula menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah misalnya daerah yang kaya akan sumber kekayaan alamnya dengan daerah yang kering tidak memiliki kekayaan alam dimana sumber kehidupan sehari-hari hanya disubsidi dari pemerintah dan daerah lain atau tergantung dari daerah lain. Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki kakayaan alam yang berlimpah.
  2. Demografi. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian, kualitas SDM yang rendah berkurangnya lapangan pekerjaan, telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan karena rendahnya tingkat pendapatan, ditambah lagi mutu pendidikan yang masih rendah yang menyebabkan sulitnya kemampuan bersaing dan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik/ intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan. Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM.
  3. Kekayaan Alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah baik hayati maupun non hayati akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Industri, walaupun belum secara keseluruhan dapat digali dan di kembangkan secara optimal namun  potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan guna mendukung kepentingan perekonomian nasional. Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan, pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan  akibat dari pengelolaan.
  4. Ideologi. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan saat ini sering diperdebatkan.  Ideologi pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan faham liberal atau kebebasan tanpa batas, demikian pula faham keagamaan yang bersifat ekstrim baik kiri maupun kanan. Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama secara berkesinambungan.
  5. Politik. Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini seperti diberlakukannya Otonomi daerah, sistem multi partai, pemisahan TNI dengan Polri serta penghapusan dwi fungsi BRI, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena berbagai masalah pokok inilah yang paling rawan dengan konflik sosial berkepanjangan yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa. Masalah politik merupakan aspek yang paling mudah untuk menyulut berbagai ketidak nyamanan atau ketidaktenangan dalam bermasyarakat  dan  sering   mengakibatkan  konflik   antar  masyarakat  yang berbeda faham apabila tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidakadilan di dalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi yang melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil akibat ketidak pastian hukum.
  6. Ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, yang dapat pemberdayakan sebagian besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejajaran yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN.  Hal ini dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran serta terbatasnya lahan mata pencaharian yang layak. Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.
  7. Sosial Budaya. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural.  Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat yang terjadi adalah konflik tata nilai.  Konflik tata nilai akan membesar bila masing-masing mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang lain. Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana.  Tata nilai yang berlaku di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang.
  8. Pertahanan dan Keamanan. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini seiring dengan perkembangan  kemajuan  ilmu  pengetahuan   dan   teknologi,   informasi dan komunikasi (Surapranata, 2010). Serta sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan   bentuk ancaman yang bersifat multi dimensional yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan dapat terjadi dari seluruh permasalahan aspek asta gatra  itu sendiri.   Di lain pihak turunnya wibawa TNI dan Polri akibat kesalahan di masa lalu dimana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan negara.

Ketahanan Nasional sebagai Dasar Pembentukan Cluster

Sejak dekade terakhir, perubahan ekonomi global dan penguatan pada rantai nilai global telah menyebabkan pemahaman kondisi spesifik dan interaksi antar negara dalam berbagai lokasi. Penentuan lokasi untuk aktivitas spesifik bergeser dari isu operasional ke isu strategi. Kompetisi berada pada level peningkatan produktivitas yang mengarah pada natural-resource-rich menjadi transition economies, dan developed countries[5].  Dengan pengelolaan trigatra secara tradisional dalam kaitannya dengan otonomi daerah, ada beberapa kritik yang muncul seperti

  1. Tidak fokus pada tujuan kunci untuk peningkatan daya saing bangsa
  2. Target hanya dilakukan secara sektoral dan wilayah
  3. Kurang berfikir strategis level nasional
  4. Kurang mampu untuk melakukan diferensiasi keunggulan
  5. presenting a fragmented and confusing maze of programs and services,
  6. Akuntabilitas keseluruhan yang belum cukup tinggi.

Untuk itu diperlukan sebuah metode yang tepat dalam pengembangannya. Metode atau pendekatakan yang dilakukan haruslah selaras dengan ketahanan nasional yang akan dibangun. Dimana Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia harus dilihat sebagai konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantaran. Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan ke­kuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Salah satu metode dalam merekayasa perekonomian daerah agar terintegrasi dan saling menunjang, adalah dengan menggunakan cluster system. Metode cluster diyakini sebagai metode yang tepat dalam mengenal dan mengembangkan potensi ekonomi di daerah (Christian, dkk., 2008; Porter, 1998; Rianto, dkk., 2009). Cluster adalah sebuah wilayah yang dibangun dengan fokus kepada satu keunggulan tertentu. Sebuah cluster ditopang oleh beberapa hal, yaitu kondisi bisnis, infrastruktur, kondisi pasar, regulasi pemerintah, pendidikan, industri lain yang relevan, serta sumber pendanaan atau keuangan (Rianto, dkk. 2009). Porter (1998) mendefiniskan cluster sebagai berikut:

A business cluster is a geographic concentration of interconnected businesses, suppliers, and associated institutions in a particular field. Clusters are considered to increase the productivity with which companies can compete, nationally and globally[6].

Dalam membangun keunggulan daya saing suatu sektor usaha, metode cluster tidak hanya terpaku pada kemampuan internal dari sektor usaha tersebut, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti suppliers, customers, service providers, dan semua institusi pendukung (human resources, R&D, finance, infrastructure, and regulatory environment). Pada sistem cluster ini dimungkinkan bagi suatu daerah untuk fokus pada suatu proses produksi yang merupakan keunggulan di daerah tersebut. Hasil dari suatu proses produksi yang menjadi unggulan daerah tersebut dapat di integrasikan kepada daerah lainnya, sehingga terjadi simbiosis mutualisme antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan pendekatan ini, maka ketahanan nasional terutama untuk memenuhi kesejahteraan dan keamanan dapat dilakukan secara integral dan komprehensif. Pendekatan ketahanan nasional ini akan menjadikan Indonesia secara nasional sebagai unit agregasi (Bandoro, 2005). Pola-pola pengembangan ketahanan wilayah merupakan bagian-bagian yang bersinergi untuk membangun daya saing nasional. Setiap cluster merupakan satuan rantai nilai yang akan menjadi aktivitas rantai nilai lebih besar ketika digabung dengan daerah lain. Kemanfaatan pengembangan model ketahanan nasional ini akan menjadi efektif ketika (1) peningkatan produktivitas masyarakat di tiap cluster, mendorong inovasi di tiap bidang unggulan daerah, dan menstimulasi bisnis-bisnis baru di tiap bidang[7]. Agglomerasi atau agregasi yang berbasis jaringan atau rantai nilai ini perlu didukung dengan berbagai hal, sebagai mana dinyatakan berikut:

The industrial cluster is designed to be an agglomeration based on the network of the raw material for production, financing institutions, well-provided human resources, and other economics infrastructure. There is lack of interaction among actors in the cluster and R&D activities to support innovation in the cluster. Comparative analysis of industrial cluster development …shows that clusters are supported by development of transaction market. It also involves innovation stimulus from the benefit obtained from the presence of the cluster which shows the concentration of large enterprise with various human resources in smaller geographic area.[8]

Dalam penguatan ketahanan nasional, Iptek merupakan faktor yang sangat penting selain memang SDM sebagai ujung tombak perubahan. Di beberapa negara industri baru, sektor yang dikedepankan untuk mempercepat pembangunan sekaligus sebagai sektor strategis yang mendorong perekonomian nasional adalah iptek. Iptek haruslah dilihat dalam pengertian luas mencakup ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, teknologi, manajemen, serta seni dan desain. Hal tersebut merupakan faktor pendorong yang sangat vital dalam pembangunan dan pemandirian bangsa. Ketika arah pengembangan iptek dapat diselaraskan dengan arah-arah kegiatan pembangunan di berbagai sektor, performa proses pembangunan lebih efektif dan capaian pembangunan (output, outcome, dan dampak) terjamin sustainabilitasnya sebagai suatu ukuran keberhasilan dalam pengembangan ketahanan nasional. Sebaliknya, ketika kegiatan pembangunan tidak ditopang iptek, dapat terjadi gejala pembangunan berbiaya tinggi, kebergantungan pada bantuan iptek luar negeri, dan tidak berkelanjutan.[9]

Penerapan sistem cluster dalam penataan ketahanan nasional ini perlu terlebih dahulu diidentifikasi trigatra dan pancagatra tiap daerah. Dengan memperhatikan perubahan dan perkembangan teknologi global, ada tiga kelompok industri yang dapat menjadi kunci pengembangan cluster, yaitu industri berbasis agro, alat transportasi, dan telematika. Industri masa depan ialah industri-industri yang memiliki daya saing tinggi. Dengan konsep ini dapat dibangun jejaring nasional yang kuat dan mendorong pertumbuhan kemampuan inovasi produk dan inovasi teknologi yang berujung pada peningkatan daya saing industri. Konsep ini dikembangkan dengan tetap membuka kerjasama aliansi global, selama tidak merugikan kepentingan nasional (Dyer, dkk., 2001). Pengembangan industri yang terintegrasi ini sebaiknya didekatkan dengan basis sumber dayanya. Peraturan Pemerintah (PP) No 148/2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu merupakan dasar untuk mengembangan cluster industri.

Untuk implementasi pendekatan ini ada beberapa dasar ketahanan nasional yang perlu diperhatikan. Ketahanan Nasional perlu dipahami sebagai sebuah pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional (Astagatra). Implikasi hal ini adalah bahwa kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sehingga dalam sebuah cluster akan sesuai dengan konsep bahwa ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan dan keamanan.

Metode cluster sebagai salah satu solusi untuk peningkatan daya saing ekonomi daerah akan tetap sebagai wacana, apabila tidak ada good political will dari pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah belum selesai, infrastruktur penunjang untuk meningkatkan perekonomian daerah masih banyak yang belum terpenuhi. Selain itu, masih diperlukan kajian komprehensif mengenai keunggulan komparatif apa yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga bisa ditentukan bentuk clustering program yang cocok untuk setiap wilayah, sesuai dengan keragaman sumberdaya dan keunggulannya. Pemetaan potensi daerah merupakan agenda yang tidak boleh terlewatkan dalam proses cluster. Langkah ini merupakan identifikasi dan penyusunan peta potensi daerah yang patut dibina untuk perkembangan daerah secara menyeluruh. Peta potensi ini diperlukan oleh para pembuat keputusan. Langkah-langkah ini untuk memperoleh potensi pengembangan  dalam bidang industri, kebudayaan, maupun sumber daya manusia (intellectual capital) yang dimiliki daerah,  identifikasi dan penentuan aspek strategik pengembangan potensi ini.

Daya saing lokal sebagai bagian integrasi daya saing nasional akan memperoleh manfaat dengan pengembangan cluster berdasar pada konsepsi ketahanan nasional. Beberapa keuntungan yang akan terjadi sebagai trickle down effect ketahanan nasional adalah[10]

  1. Terjadinya kohesiveness antara wirausahawan dengan bisnis tradisional dalam proses penumbuhan daya saing.
  2. Pemahaman yang lebih dalam arti persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan daya saing nasional.
  3. Mendorong pertumbuhan daya saing dari berbagai aspek secara sinergis.
  4. Peningkatan keterlibatan semua elemen bangsa dalam membangun ketahanan nasional.
  5. Perubahan cara pandang menghadapi persaingan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. Untuk dapat berkembangnya teknologi sebagai basis knowledge economy di Indonesia, konsepsi ketahanan nasional sangat penting digunakan sebagai kerangka berfikir dan pengambilan keputusan. Hal ini terutama dikaitkan dengan keuntungan strategis aspek trigatra dan peluang dinamis aspek pancagatra.
  2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai titik ungkit daya saing bangsa perlu disinergikan dengan memperhatikan faktor-faktor signifikan yang menentukan ketahanan nasional. Pengembangan ketahanan nasional merupakan agregasi dari berbagai keunggulan lokal setiap daerah. Pembentukan cluster di setiap wilayah perlu memperhatikan rantai nilai teknologi yang akan dibangun bangsa Indonesia.
  3. Kondisi yang sangat beragam antar wilayah dan daerah di Indonesia memberikan keunggulan baik dalam sumber daya alam, potensi pasar, sumber daya manusia yang sangat beragam pula perlu untuk dipetakan terlebih dahulu sebagai pilar pendukung ketahanan nasional. Pemetaan potensi daerah merupakan agenda yang tidak boleh terlewatkan dalam proses cluster. Langkah ini merupakan identifikasi dan penyusunan peta potensi daerah yang patut dibina untuk perkembangan daerah secara menyeluruh.
  4. Pendekatan cluster yang merupakan rantai nilai nasional dengan fokus pada aspek-aspek ketahanan nasional dapat menjadi cara untuk memastikan asas-asas ketahanan nasional (asas kesejahteraan dan keamanan, asas komprehensif/ menyeluruh terpadu, dan asas kekeluargaan) berjalan dengan baik.

REFERENSI

  1. Christian H.M. Ketels, Olga Memedovic. (2008) From clusters to cluster-based economic development. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development 2008 – Vol. 1, No.3  pp. 375 – 392
  2. Bandoro, Bantarto. (2005) Perspektif baru keamanan nasional.Centre for Strategic and International Studies
  3. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  4. Indra Prakoso, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sistem Cluster, http://www.pnm.co.id/content.asp?id=752&mid=54 tgl. 23 feb 2010 pkl 15.52 wib
  5. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  6. Ma’shum, Mansur. (2009) Pembinaan Teritoria dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”
  7. Waits, Mary Jo. (2007) Advantages of the Industry Cluster Approach to Economic Development, Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University
  8. Porter, M. E. (1998) Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, Nov/Dec98, Vol. 76
  9. Putera Prakoso Bhairawa. (2010) Penguatan Iptek Nasional, diambil dari http://gagasanprakoso.blogspot.com/ pada tanggal 15 Februari 2010 pkl. 15.05 wib.
  10. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. (2007) Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  11. Ras, Abdul Rivai dan Ritonga, R. (2001) Konflik Laut Cina Selatan dan ketahanan regional Asia Pasifik: sudut pandang Indonesia, Penerbit Abdi Persada Siporennu Indonesia (APSINDO)
  12. Rianto, Y., Zulhamdani, M., Laksani C. S., Prihadyanti, D. (2009) Innovation System Based Industrial Cluster Development: A Comparative Study of Industrial Cluster in Indonesia and Some Asian Countries. Conference Proceedings. 6th Asialics International Conference. The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)
  13. Suryohadiprojo, Sayidiman. (2010) Pengertian Ketahanan Nasional, diambil dari http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1287 tanggal 19 Februari 2010 pukul 14.09 wib
  14. Sunardi, R.M. (2004) Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: teori ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, dan ketahanan regional. Kuaternita Adidarma
  15. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

Wrihatnolo, Randy R. (2006) Manajemen pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan, Elex Media Komputindo


[1] Sayidiman Suryohadiprojo, Pengertian Ketahanan Nasional, diambil dari http://sayidiman.suryohadiprojo.com/?p=1287 tanggal 19 Februari 2010 pukul 14.09 wib

[2]Indra Prakoso, Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sistem Cluster, http://www.pnm.co.id/content.asp?id=752&mid=54 tgl. 23 feb 2010 pkl 15.52 wib

[3] Hendaknya hasil-hasil pemanfaatan kekayaan alam dan potensi lain dapat digunakan dengan pendekatan subsidi silang (cross subsidiary). Hal ini karena bisa jadi satu wilayah unggul pada aspek tertentu namun lemah pada asepek yang lain. Demikian sebaliknya dengan wilayah lain. Sehingga otonomi daerah perlu diimplementasi secara hati-hati agar tidak menjadi ancaman disintegrasi.

[4] Prof. Ir. Mansur Ma’shum, Ph.D. (2009) Pembinaan Teritoria dalam Mendukung Ketahanan Nasional, Makalah Seminar Nasional “Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa Dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional”

[5] Christian H.M. Ketels, Olga Memedovic. 2008. From clusters to cluster-based economic development. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development 2008 – Vol. 1, No.3  pp. 375 – 392

[6] Porter, M. E. 1998, Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review, Nov/Dec98, Vol. 76 Issue 6, p77.

[7] ibid

[8] Rianto, Y, Zulhamdani M, Laksani C S, Prihadyanti D. 2009. Innovation System-based Industrial Cluster Development: A Comparative Study of Industrial Cluster in Indonesia and Some ASIAN Countries. Conference Proceedings. 6th Asialics International Conference. The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST)

[9]Putera Prakoso Bhairawa, Penguatan Iptek Nasional, diambil dari http://gagasanprakoso.blogspot.com/ pada tanggal 15 Februari 2010 pkl. 15.05 wib.

[10] Bandingkan beberapa hasil ini dengan tulisan Mary Jo Waits, Advantages of the Industry Cluster Approach to Economic Development, Morrison Institute for Public Policy, Arizona State University