ANTISIPASI DINAMIS PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAPAT MENINGKATKAN KECEPATAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI SESUAI KEUNGGULAN WILAYAH

Pendahuluan

Dalam pergaulan global saat ini, kewaspadaan nasional menjadi sangat penting. Perubahan-perubahan cara pandang tentang batas-batas negara yang bergeser akan mempengaruhi pada cara pandang yang lain. Dalam terminologi tradisional, kewaspadaan nasional menurut Wikipedia dapat didefiniskan sebagai berikut:

The Traditional Security paradigm refers to a realist construct of security in which the referent object of security is the state. The prevalence of this theorem reached a peak during the Cold War. For almost half a century, major world powers entrusted the security of their nation to a balance of power among states. In this sense international stability relied on the premise that if state security is maintained, then the security of citizens will necessarily follow[1].

Kewaspadaan nasional akan selalu terkait dengan keamanan nasional. Pentingnya keamanan nasional pada dasarnya menyangkut tiga unsur, yaitu: kedaulatan negara, integritas bangsa, keamanan serta pengamanan pembangunan nasional. Sedangkan sikap waspada bangsa merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang mempunyai enam fungsi sebagai berikut: membina kepastian hukum, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, membangun kemampuan pertahanan, melindungi rakyat dari berbagai bencana (alam, kesengajaan, lalai) termasuk perlindungan hak-hak rakyat, memelihara keamanan negara (Gigih Nusantara. (2002) Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-December/000749.html).

Terjadinya sejumlah kasus konflik dengan berbagai motif dan bentuk perilaku baik dalam lingkup nasional, lingkup daerah, maupun antar warga masyarakat menunjukkan betapa besar bahaya yang dihadapi oleh bangsa dan negara dan betapa jauh akibat malapetaka yang harus diderita rakyat. Oleh karena itu kewaspadaan nasional harus ditingkatkan, dengan sejak dini mengupayakan agar peristiwa- peristiwa konflik yang membawa penderitaan dan kesengsaraan bagi rakyat jangan terulang kembali atau paling tidak dapat diminimalisasi[2]. Perlu disadari bahwa bangsa Indonesia memiliki latar belakang ras, etnik, agama, budaya, golongan satu sama lain yang berbeda. Hal ini perlu disatukan untuk mencapai tujuan bersama (sebagai ciri sebuah nation). Terjadinya integrasi nasional akan dapat dilihat dari beberapa indikasi. Beberapa indikasi adanya integrasi nasional adalah: (1) adanya rasa aman dan sejahtera pada level minimal yang terukur, (2) berjalannya fungsi-fungsi layanan masyarakat, bangsa, dan negara, komonikaasi dan solideritas dalam masyarakat, kemampuan menangkap peluang global secara dinamis.

Kualitas kesiapan dan kesiagaan bangsa untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan awal terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman merupakan ukuran kewaspadaan nasional. Dalam perubahan global yang sangat cepat dan tanpa pola yang konstan menyebabkan sumber, bentuk, serta sifat potensi ancaman menjadi tidak mengenal tempat dan waktu, selain juga dapat muncul setiap saat di sembarang tempat. Dengan demikian kewaspadaan tidaklah statis, atau tetap menunggu, hanya pasif namun dinamis, antisipatif terhadapa berbagai kemungkinan potensi ancaman sejak awal. Kecenderungan potensi ancaman (baik lokal, nasional, dan internasional) dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat perlu terus dipantau, dideteksi sedini mungkin agar usaha-usaha mencapai tujuan nasional tidak terganggu. Untuk itu, antisipasi dinamis atas perubahan lingkungan strategis merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengembangkan kewaspadaan nasional. Peningkatan pada kewaspadaan nasional melalui aktivitas ini akan dapat mendorong pada peningkatan kualitas pembangunan termasuk dalam pengembangan, penerapan iptek di setiap daerah. Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana antisipasi dinamis terhadap perubahan lingkungan strategis dapat meningkatkan kecepatan implementasi teknologi sesuai keunggulan wilayah.


PEMBAHASAN

Konsep Kewaspadaan Nasional dan Tantangan Global

Kewaspadaan Nasional (Padnas) pada hakekatnya adalah kesadaran dan kesiagaan bangsa untuk melihat dengan cermat masalah-masalah yang dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan atau dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menggunakan definisi kewaspadaan nasional tersebut, integrasi bangsa menjadi sangat penting. Menurut Wingarta (2006)[3] untuk terjadinya integrasi bangsa dalam rangka kewaspadaan nasional dituntut adanya hal-hal berikut:

  1. Perlakukan persamaan hak bagi semua dan setiap warga negara di seluruh kepulauan nusantara.   Ini berarti bahwa integrasi bangsa hanya akan terlaksana dengan baik selama ada jaminan bahwa hak-hak dasar serta martabat warga negara dihormati dan tidak diingkari, diperkosa ataupun dilecehkan.   Artinya tanpa jaminan itu integrasi menjadi lemah.
  2. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara dan berlaku baik secara vertikal maupun horizontal.   Adanya fairness bisa menjadi kunci utama dalam usaha merealisasikan keadilan dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk keadilan komunitatif, maupun distributif.
  3. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara.   Prinsip demokrasi yang dirumuskan sebagai kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat perlu dihidupkan kembali secara nyata dengan harapan munculnya komitmen sosial setiap warga dalam karya bersama demi terwujudnya cita-cita.
  4. Sikap keterbukaan yang membuka perspektif luas serta mampu membuka jalan untuk berkesempatan belajar lebih banyak dan mengembangkan potensi dan kekuatan bangsa.   Sikap keterbukaan akan makin bermakna terutama bagi masyarakat yang pluralistis, khususnya dalam rangka menumbuhkan saling pengertian, saling menghormati, dialog dan kerjasama.

Lingkungan strategis dan Integrasi nasional

Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal baik yang statis (tri gatra) maupun dinamis (pancagatra) yang memberikan pengaruh pada pencapaikan tujuan nasional. Pemanfaatan trigatra dengan menggunakan teknologi dan hukum akan mempengaruh ketahanan nasional pada aspek pancagatra. Penumbuhan kesejahteraan dan keamanan akan dapat menjadi jalan bagi pembinaan integrasi nasional.

Diskursus bahwa saat ini konsep negara bangsa dan nasionalisme Indonesia dewasa ini sedang dalam dilema antara dua kekuatan besar globalisasi dan etnik nasionalisme merupakan hal yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis.   Termasuk dalam diskursus ini adalah adanya pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Perubahan ini juga perlu menyadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah bentuk neo kapitalisme transnasional, atau imperialisme kontemporer dan tirani globalisasi yang selalu berusaha mengintervensi kebijakan dan kedaulatan nasional.

Potensi ancaman terbesar terhadap nation sebagai suatu komunitas politik modern adalah apabila terjadi disintegrasi nasional oleh melemahnya ikatan kejiwaan bangsa (collective memory) dan tidak berfungsinya lembaga-lembaga negara dan menurun legitimasi elite bangsa. Jika hal ini terjadi, maka pengembangan, peningkatan, dan penerapan teknologi sebagai pendukung pembangunan nasional menjadi tidak berjalan dengan baik.  Teknologi sebagai alat bantu pembangunan akan juga mendukung proses integrasi bangsa yang memungkinkan memiliki potensi besar sebagai jembatan yang memperkecil perbedaan-perbedaan yang muncul dalam berbagai aspek.

Sebenarnya, proses reformasi selama enam tahun belakangan ini adalah kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan cita-cita para pendiri negara kita untuk membangun negara Pancasila ini. Sayangnya, peluang untuk melakukan revitalisasi ideologi kebangsaan kita dalam era reformasi ini masih kurang dimanfaatkan. Bahkan dalam proses reformasi-selain sejumlah keberhasilan yang ada, terutama dalam bidang politik-juga muncul ekses berupa melemahnya kesadaran hidup berbangsa.

Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang memromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila. Patut disadari oleh semua warga bangsa bahwa keragaman bangsa ini adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, semangat Bhinneka Tunggal Ika harus terus dikembangkan karena bangsa ini perlu hidup dalam keberagaman, kesetaraan, dan harmoni. Sayangnya, belum semua warga bangsa dapat menerima keragaman sebagai berkah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1945 terbentuk dengan karakter utamanya mengakui pluralitas dan kesetaraan antarwarga bangsa. Hal tersebut merupakan kesepakatan bangsa kita yang bersifat final[4]. Oleh karenanya, NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk negara yang lain dan perubahan bentuk NKRI tidak akan difasilitasi oleh NKRI sendiri.  Cita-cita yang mendasari berdirinya NKRI yang dirumuskan founding fathers telah dibekali aspek-aspek normatif negara bangsa yang menganut nilai-nilai yang sangat maju dan modern. Semua sebagai warga bangsa perlu mengimplementasikannya secara konkret. NKRI yang mengakui, menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat pada pencapaian kemajuan peradabannya. Proses demokratisasi yang sedang berlangsung ini memiliki koridor, yaitu untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan NKRI, yang menganut ideologi negara Pancasila yang membina keberagaman, dan memantapkan kesetaraan. Oleh karenanya, tidak semua hal dapat dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.

Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini, adalah kerangka berfikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan. Karena tidak ada satu pun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan yang terjadi. Dalam hal ini, setiap warga negara Indonesia yang mencintai negara dan bangsa ini berhak ikut dalam proses merevitalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prestasi bangsa dalam teknologi sebagai penggerak yang dominan dalam pengembangan peradaban saat ini, akan menentukan posisi Pancasila di tengah percaturan ideologi dunia.

Kewaspadaan Nasional dan Pengembangan Potensi Unggulan Wilayah

Penguasaan dan pemanfaatan dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional diperlukan dukungan dan komitmen seluruh komponen bangsa bukan hanya pemerintah saja. Karena kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terletak dari individu melainkan dari kelompok para peneliti baik dari lembaga penelitian pemerintah, swasta dan yang ada ditengah masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengarahkan dan memfasilitasi, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arah dan fasilitas yang didukung oleh pemerintah adalah kebijakan serta fasilitas lembaga penelitian yang memadai yang dapat lebih menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang diraih bangsa[5]. Orientasi pengembangan IPTEK adalah untuk meningkatkan kemampuan litbang nasional dalam konstribusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pertumbuhan ekonomi[6]. Dalam pengembangan, penerapan, dan peningkatan IPTEK akan tergantung pada brainware, technoware, dan organoware. Penggerak komponen semua komonen itu tetap pada brainware yang berarti sumber daya manusia yang handal dan memiliki kepedulian pada pertumbuhan daya saing bangsa terutama bidang IPTEK[7].

Memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang ada dan untuk mendukung kewaspadaan nasional, perlu sebuah pendekatan agar teknologi dapat berkembang sesuai dengan keunggulan setiap daerah. Peran penting antara pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi, serta kalangan dunia usaha sangat penting. Integrasi ketiga elemen dalam mendukung kewaspadaan nasional perlu diterapkan melalui aliansi strategis.

Aliansi strategis adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategis pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu, selain itu pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait haruslah menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi[8]. Dengan aliansi maka terjadi kooperasi atau kolaborasi dengan tujuan muncul sinergi. Dengan aliansi setiap partner dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, risiko, dan pendanaan. Perhatikan pernyataan Dyer (2001) tentang aliansi strategis berikut.

In the new economy, strategic alliances enable business to gain competitive advantage through access to a partner’s resources, including markets, technologies, capital and people. Teaming up with others adds complementary resources and capabilities, enabling participants to grow and expand more quickly and efficiently. In the process, they save time and boost productivity by not having to develop their own, from scratch. They are thus freed to concentrate on innovation and their core business..[9]

Dengan aliansi strategis, para pakar dan pelaku kebijakan merupakan elemen strategi keberhasilan dalam melakukan sinergi sumber daya dan kapabilitas yang saling komplement untuk memperoleh daya saing bersama yang lebih efektif[10]. Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam aliansi ini adalah perhatian akan sumber daya manusia yang handal baik di pemerintahan, lembaga riset, dan dunia bisnis yang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengambilan kebijakan Triple Helix. Penguatan SDM ini akan mendorong pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung berperan dalam ekonomi. Kebijakan para pakar ini akan memungkinkan ketersediaan teknologi dalam beragam jenis dan status  yang matang[11].

Paradigma kewaspadaan nasional terutama terkait dengan integrasi bangsa pada setiap pengambil kebijakan di semua partner yang melakukan aliansi akan dapat menjadikan tujuan dapat lebih efektif tercapai. Dalam pengembangan teknologi Indonesia yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi, sangat penting untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai nasionalisme untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kandungan teknologi (technology content) dalam setiap bidang pendukung kehidupan yang dilandasi pada Pancasila akan dapat menghasilkan peningkatan ekonomi (knowledge economy) secara signifikan.

Bangsa Indonesia yang secara geografis menempati wilayah yang berada di persimpangan alur lalu-lintas internasional tentunya memiliki peran penting untuk terlibat aktif dalam berbagai derap langkah pembangunan berskala global yang dicirikan dengan meningkatnya ketergantungan antar satu bangsa dengan bangsa lainnya. Hal ini dapat terjadi ketika bangsa Indonesia mampu membangun kemandirian dalam banyak aspek termasuk teknologi. Hanya dengan kemandirian ini, bangsa Indonesia dapat mulai berbicara tentang kesalingtergantungan secara sejajar. Sebagai bangsa yang posisi wilayahnya telah berperan sebagai titik temu berbagai budaya dan kepentingan antar bangsa, suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia untuk memberikan peran signifikan dalam pembangunan global. Dalam keadaan ini menjadi penting untuk membangun keunggulan teknologi berbasis pada keuntungan posisi ini.

Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia. Situasi ini tentu dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan riset teknologi berbasis potensi lokal. Tuntutan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal.

Untuk menuju bangsa dan negara maju dengan kemampuan berbasis Iptek ada beberapa tahapan yang telah dikembangkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: tahap awal/tahap penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), tahap akselarasi  dan tahap berkelanjutan.

Tahap awal …tahap penguatan sistim inovasi nasional dan pola pembangunan Iptek, …dalam tahapan proses recovery setelah didera krisis multidemensi dan perkembangan situasi politik yang sangat dinamis…diperlukan dukungan komitmen politik yang kuat untuk membangun negara… menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berhasil…kurun waktu 2010-2014…

tahap akselerasi…perwujudan masyarakat berbasis Iptek…dorongan implementasi Iptek yang semakin memadai dalam sektor industri… meningkatkan pertumbuhan sektor jasa… kurun waktu 2015 – 2019…

…tahap keberlanjutan… merupakan perwujudan masyarakat berbasis Iptek…yang ditandai pencapaian proses industrialisasi yang cepat … dengan memperhatikan kekuatan ekonomi domestik dan kesejahteraan masyarakat… dalam implementasi Visi – Misi Iptek 2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbasis Iptek…indikator yang dapat dipilih untuk menjadi acuan keberhasilan diantaranya ialah Terbentuknya komunitas masyarakat yang membangun Masyarakat berbasis Iptek dalam berbagai sektor utama…[12]

Pada saat ini persaingan dunia di era globalisasi bukan bertumpu pada kekuatan sumber daya alam saja melainkan penguasaan teknologi yang handal dari hasil anak bangsa. Dengan penguasaan teknologi, daerah dapat mengembangkan, meningkatkan dan memecahkan permasalahan didalam perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Gardner mengemukakan bahwa terdapat sedikitnya dua persoalan yang secara historis menghambat alih teknologi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama, kapasitas teknis dari negara berkembang tersebut tidak memadai untuk menyerap dan menggunakan teknologi yang dialihkan. Kedua, dalam konteks perdagangan internasional, penguasaan atas teknologi canggih adalah keunggulan komparatif dari negara-negara maju; dimana hal tersebut membuat mereka secara alamiah berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dengan membuat mekanisme alih teknologi yang sarat dengan persyaratan atau pembatasan untuk mencegah negara yang penerima menguasai teknologi itu sepenuhnya[13]. Untuk itu butuh suatu breaktrough agar terjadi proses alih teknologi yang menjadikan Indonesia memiliki keunggulan teknologi yang tidak dimiliki negara maju. Hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan posisi geografis, geologis, maupun geoastronomi yang khas nusantara.

Terobosan untuk mempercepat penguasaan teknologi harus dilakukan terutama oleh pemerintah minimal melalui kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dan diplomasi internasional yang tegas dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik sebagai basis diferensiasi teknologi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, negara-negara maju sebagai produsen teknologi tinggi secara alamiah ingin mempertahankan keunggulan komparatif tersebut atas negara-negara lain di dunia. Setiap keputusan pemerintah negara berkembang yang dapat membuat negara tersebut menguasai teknologi tinggi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara maju. Pada umumnya negara-negara maju tersebut akan berusaha secara halus maupun kasar untuk membuat agar pemerintah negara berkembang membatalkan keputusannya. Apabila bangsa Indonesia tidak berani berbeda pendapat dengan pemerintah negara-negara maju, maka kemampuan teknologi Indonesia sulit untuk meningkat secara substansial. Oleh karena itulah, diperlukan keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan demi suksesnya kepentingan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki agar tidak mudah ditiru oleh pesaing global.

Dengan keuntungan posisi startegis Indonesia, sesungguhnya sangat mungkin membangun teknologi yang berdaya saing. Untuk membangun teknologi yang mendukung perekonomian secara signifikan, menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri. Kementerian Negara Riset dan Teknologi mencatat paling tidak delapan masalah yang menyebabkan rendahnya daya saing sains dan teknologi nasional. Masalah-masalah dimaksud yaitu: (1) keterbatasan sumber daya sains dan teknologi, (2) belum berkembangnya budaya sains dan teknologi, (3) belum optimalnya mekanisme intermediasi sains dan teknologi, (4) lemahnya sinergi kebijakan sains dan teknologi, (5) belum maksimalnya kelembagaan litbang, (6) belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata, (7) rendahnya aktifitas riset di perguruan tinggi, dan (8) kelemahan aktivitas riset[14].

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk dapat terjadi peningkatan penerapan teknologi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era knowledge economy ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

  1. Fokus teknologi yang dikembangkan haruslah teknologi yang berbasis pada keunggulan unik bangsa Indonesia. Keunggulan unik ini akan menjadi pembeda dan daya saing yang tidak dimiliki oleh bangsa lain secara signifikan. Kekayaan bio diversity tertinggi dibanding Negara lain akan menjadi modalitas strategi ini, sehingga akan diperoleh differentiation technology strategy.
  2. Brain drain yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi dapat diubah menjadi reversed brain drain dan menjadi brain gain. Perubahan ini dapat dilakukan dengan membangun komitmen nilai-nilai Pancasila pada para pakar yang terlibat dalam pengambilan keputusan IPTEK.
  3. Aliansi strategis triple helix (Academics, Business, Government) yang didasari Pancasila sebagai paradigm pengembangan teknologi akan dapat menjadi jalan bagi pemanfaatan focus teknologi menjadi daya dorong bagi pertumbuhan knowledge economy di Indonesia. Orientasi aliansi strategis perlu tetap didasarkan pada semangat Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dan visi bangsa Indonesia.

Untuk terjadinya efektivitas aliansi strategis triple helix ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memastikan paradigma Pancasila menjadi dasar bagi seluruh proses komunikasi aliansi. Penjabaran visi Pancasila menjadi beberapa sasaran strategis yang terukur dalam aliansi akan dapat meningkatkan probabilitas ketercapaian tujuan tersebut. Selain itu, kesadaran bahwa setiap partner dalam aliansi memiliki kesetaraan posisi akan sangat mempengaruhi kualitas hasil yang diperoleh dalam sinergitas pemanfaatan sumber daya dan kompetensi bersama.


REFERENSI

  1. Alfian. (1992) Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik. Jakarta: BP-Y Pusat
  2. Asian Development Bank. (2005) Brain Drain Versus Brain Gain: The Study of Remittances in Southeast Asia and Promoting Knowledge Exchange Through Diasporas, 4th Coordination Meeting on International Migration, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat, New York, 26-27 October 2005
  3. Djarot, Erros. (2006) Rapot Indonesia Merah. Cetakan I, Jakarta: MediaKita
  4. Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. (2001) How to Make Strategic Alliances Work. Sloan Management Review, Summer 2001
  5. Etzkowitz, Henry. (2002) The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation. Stockholm: Science Policy Institute
  6. Faiz, Pan Mohamad. (2007) Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI). Sydney, Australia. 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib
  7. Ginandjar Kartasasmita. (1997) Kepemimpinan Menghadapi Masa Depan, Disampaikan pada Pembekalan Kepada Para Komandan Jajaran TNI Angkatan Udara dan Kohanudnas, Jakarta, 3 Juli 1997
  8. Habib, M.S. (2010). Leadership Nasionalis, diakses dari http://dunialppkb.wordpress.com/leadership-nasionalis/ tanggal 8 Maret 2010.
  9. Habibie, B. Y.  1984.  Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
  10. Ismaun. (1981) Tinjauan Pancasila, dasar filsafat negara Republik Indonesia, Bandung, Karya Remadja
  11. Kadiman, Kusmayanto. (2009) Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek
  12. Notonagoro. (1984) Pancasila Dasar Filsafat Negara. cetakan ke-6. Jakarta: PT Bina Aksara
  13. Pasha, Musthafa Kamal. (2002) Pancasila dalam tinjauan historis, yuridis dan filosofis, Edisi ke-2, Jakarta: Citra Karsa Mandiri
  14. Sachs, Goldman. (2003) Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003
  15. Santosa, Heru. (2002) Sari Pendidikan Pancasila dan UUD 1945 beserta perubahannya cetakan 1,Tiara Wacana
  16. Soejadi. (1999) Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset
  17. Soeprapto, Moerwanto. (2010)  Jadikan Pengalaman 2009 Lebih Mawas Diri. diambil dari http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/05/259912/jadikan-pengalaman-2009-lebih-mawas-diri/
  18. Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
  19. Syam, Mohammad Noor. (2007) Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional). edisi III. Malang: Laboratorium Pancasila.
  20. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
  21. Wicaksono, D. (1999)  Artikel Nasionalisme Teknologi. 2 Dec 1999  diakses melalui http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10212.html tanggal 6 Februari 2010.

Yudoyono, S.B. (2010). Pidato Presiden dalam Silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Serpong, Jawa Barat, Rabu, 20 Januari 2010


[1] http://en.wikipedia.org/wiki/International_security#Traditional_security

[2] Pokja Adhoc Tpm – Pjj Bs Kewaspadaan Nasional.  (2006) Buku Panduan Mata Kuliah/ Materi Pokok 2:  Manajemen Konflik. Lemhannas RI. Hlm. 4

[3] Wingarta, I.P.S. (2006) Naskah Lembaga: Integrasi Nasional, Lemhannas RI

[4] Erros Djarot, 2006, Rapot Indonesia Merah, MediaKita, Cetakan I, Jakarta, hlm. 24

[5] Penjabaran strategi pengembangan bidang-bidang teknologi ke depan di Indonesia dapat dilihat pada visi dan misi Ristek

[6] Suharna Surapranata, Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21, disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010

[7] Lihat juga beberapa naskah pidato Habibie (1984) dalam kumpulan pidato beliau yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pembangunan Bangsa terbitan BPPT

[8] Ini berarti bahwa SDM yang terkait dengan kebijakan IPTEK baik di pemerintah, lembaga penelitian, dan bisnis harus memahami dan dapat mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijkan yang dibuat.

[9] Dyer, Jeffrey H., Prashant Kale, and Harbir Singh. “How to Make Strategic Alliances Work.” Sloan Management Review, Summer 2001, pp. 37-43.

[10] Henry Etzkowitz, 2002, The Triple Helix of University – Industry – Government: Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, pp. 5-7.

[11] Kusmayanto Kadiman, Nalar Ekonomi dan Nalar Teknologi: Collision Vs Coalition, Kompasiana.com/2 Desember 2009/humasristek

[12] Disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Suharna Surapranata  pada rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Ristek pada tanggal 8 Februari 2010 berjudul Indonesia Menuju Bangsa dan Negara Maju Yang Berbasis Iptek

[13] Philip L. Gardner, The Globalization Of R&D And International Technology Transfer In The 21st Century, Makalah dipresentasikan di International Conference of Management of Innovation and Technology (ICMIT’02 & ISMOT’02), Hangzhou City, October 18–20 April 2002

[14] Dapat dilihat pada identifikasi masalah penurunan daya saing teknologi di Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Sains dan Teknologi 2005-2009, Kementerian Riset dan Teknologi