KERJASAMA KEAMANAN INTERNASIONAL

Perkembangan internasional ke depan akan diwarnai oleh kesalingtergantungan (interdependensi) yang makin kuat[i]. Perkembangan ini membuat hubungan internasional menjadi makin sensitif bahkan melahirkan persepsi kerapuhan (vulnerability) terhadap perubahan-perubahan eksternal.[ii] Akibatnya, masalah-masalah dalam negeri tidak dapat diisolasi dari masalah-masalah internasional. Batas spasial-geografis menjadi kurang relevan dalam menghadapi interdependensi dan keterbukaan.[iii]

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ekonomi menghadapi kejutan yang signifikan terkait dengan harga  energi dan makanan yang semakin tinggi, keterbatasan energi, bencana alam. Hal-hal ini yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai dampak bawaannya. Hal ini yang juga menjadi concern dalam ASEAN Charter[iv]. Dengan lingkungan global seperti itu, tantangan dalam bidang keamanan mencakup banyak bahaya atau ancaman yang kompleks yang semakin berkembang, di dalamnya termasuk terorisme internasional, pengembangan senjata pemusnah masal, kriminal terorganisasi, cybercrime, kelangkaan energi, degradasi lingkungan dan berbagai resiko keamanan yang terkait dengannya, bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri, dan lain sebagainya. Untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti tersebut di atas, akan dibutuhkan kerjasama yang luas dan sinergi yang mantap antar negara-negara di dunia yang kemudian diharapkan mampu melakukan langkah-langkah pendekatan terhadap isu-isu keamanan internasional dan bekerjasama dalam bidang pertahanan keamanan[v].

Isu atau fenomena global yang akan terus mewarnai, mempengaruhi, dan memberi dampak pada berbagai kebijakan Indonesia adalah[vi]:

  1. Fluktuasi Harga Minyak Dunia
  2. Perubahan Iklim
  3. Krisis Ekonomi
  4. Dominasi Negara-Negara Maju
  5. Perubahan Kekuatan Dunia

Isu tentang kerjasama keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu[vii]:

  1. Disaster Relief sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
  2. Disaster Rehabilitation and Reconstruction: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan membangunan infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
  3. Prevention, Mitigation and Preparedness: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah.

Meskipun sedemikian bagus tujuan dalam kerjasama terkait bencana alam, namun tidak dapat dihindari akan selalu ada keseimbangan pemberian dan penerimaan yang berujung pada penguasaan atas sumber-sumber energi, pangan, maupun ideologi.[viii]


[i] Makarim Wibisono, Hubungan Antar Negara Maju dan Berkembang dalam Rangka Ketahanan Nasional, Modul Kuliah PPRA XLIV

[ii] Bantarto Bandoro, Masalah-Masalah Keamanan Internasional Abad 21, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003

[iii] Edy Prasetyono, Masalah-Masalah Bidang Pertahanan dan Keamanan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta.

[iv] The ASEAN Charter, Jakarta, 2008

[v] Asian Development Bank, Outlook 2009

[vi] Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Analisa Lingkungan Strategis,  Perkembangan Lingkungan Strategis dan Prediksi Ancaman Tahun 2008, Januari 2008

[vii] Major Functional Series 200 Program Assistance ADS 251 – International Disaster Assistance

[viii] Juwono Sudarsono, Keamanaan Internasional Abad Ke-21, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 -18 Juli 2003

Advertisements

Systems Biology Solution for Drug Discovery and Personalized Medicine By Dr. Kenneth Drake, Seralogix

The hope of the rapid translation of ‘genes to drugs’ has floundered on the reality that disease biology is complex, and that drug development must be driven by insights into biological responses. Historically, the scientific approach to drug discovery has been reductionist, focusing on one component of a system at a time. The information gained from studying a single gene or protein is then applied to an entire biological system, be it a tissue, organ or organism. This approach is often too simplistic, as biological systems are more than the sum of their individual parts. The result of ignoring the interactions of the various components and pathways at the systems biology level is an increased likelihood of missing other important biological responses. Further, not all biological systems can be expected to have the same responses to the same activation (perturbation) due to genetic diversity. Development of new therapeutic products requires a biological system understanding of the human genome and the underlying elements and stages of diseases specific to genetically different patient populations. Hence, systems biology is key to the development of personalized medicine; and for this reason the approach should be adopted for drug discovery at all phases of drug development, from petri dish to clinical trials. Additionally, the biological knowledge gained through this approach will ultimately lead to improved disease diagnostics and disease stage therapeutic management.

Systems biology studies biological systems by systematically perturbing them (biologically, genetically, or chemically); monitoring the gene, protein, and informational pathway responses; integrating these data; and ultimately, formulating mathematical models that describe the structure of the system and its responses to individual perturbations. The controlled perturbations generate unique biosignatures (time-course response profiles) of the system leading to improved understanding and more comprehensive hypotheses of the underlying response mechanisms. By incorporating these unique biosignatures into existing genome, proteome, and metabolome databases, it is possible to model, mine, and experimentally test these hypotheses.

Biosignature analysis and modeling is an important new approach for drug discovery and development because of its ability to integrate a vast amount of relevant biological data into the process. It can identify where a network should be perturbed to achieve a desired effect, provide insight into a drug’s function, evaluate a drug’s likely efficacy and toxicity, and act as a screen for combinatorial perturbations. This model can also assess responses in different patient groups and create diagnostics for the development of personalized medicines.

Systems biology analysis requires sophisticated bioinformatics software to find and analyze patterns in diverse forms of data producing an integrated view of specific diseases.

DIambil dari: http://www.ngpharma.com/article/Systems-Biology-Solution-for-Drug-Discovery-and-Personalized-Medicine/

Persoalan dan Kebijakan Pengelolaan ZEE

Dengan memperhatikan permasalahan internal dan eksternal, maka dapat diidentifikasi persoalan dalam Pengelolaan Wilayah Laut ZEE Guna Penguasaan, Pemanfaatan Dan Pemajuan IPTEK Dalam Rangka Ketahanan Nasional sebagai berikut:

  1. Masih adanya problem internal bidang kelautan seperti SDM relatif rendah, prasarana dan sarana pembangunan terbatas dan keterbelakangan masyarakat.
  2. Masih rendahnya koordinasi dan kesadaran semua pihak untuk membangun perekonomian kelautan, baik oleh pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait.
  3. Belum adanya lembaga Negara tunggal di laut yang menjadikan perairan Indonesia sebagai ladang bagi beberapa instansi untuk kepentingan tertentu.
  4. Rendahnya kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan bagi pembangunan ekonomi nasional (kemakmuran bangsa) yang menyebabkan perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK Kelautan menjadi rendah juga

Untuk dapat mengelola wilayah laut ZEE guna penguasaan, pemanfaatan dan pemajuan IPTEK dalam rangka Ketahanan Nasional, perlu dikembangkan kebijakan yang sesuai. Memperhatikan pokok permasalahan dan pokok persolan, kebijakan yang diharapkan cukup efektif adalah  “Tertingkatkannya kesadaran negara bahari yang didukung SDM, infrastruktur, dan peraturan secara terintegrasi dalam pengelolaan kekayaan laut wilayah ZEE”.

Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:

  1. Melakukan penguatan dan konsolidasi internal bidang kelautan seperti SDM, prasarana dan sarana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  2. Melakukan koordinasi dan kesadaran semua pihak untuk membangun perekonomian kelautan, baik oleh pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait.
  3. Membentuk lembaga Negara tunggal di laut yang menjadikan perairan Indonesia sebagai ladang bagi beberapa instansi untuk kepentingan tertentu.
  4. Meningkatkan kesadaran bangsa tentang arti penting dan nilai strategis sumberdaya kelautan bagi pembangunan ekonomi nasional

Strategi dan Arah Kebijakan Pendidikan Nasional

Bagaimana memotong mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dari penelitian menunjukkan mahasiswa saat ini berasal dari kalangan menengah ke atas yang orang tuanya berasal dari kalangan menengah ke bawah.
Ini berarti ada perbaikan generasi.
Peningkatan kualitas substansi pendidikan, bantuan pendanaan peserta didik, penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidik, pembangunan sarana pendidikan. Ini ‘kunci inggris’ pengembangan pendidikan. Semua persoalan didekati dengan cara ini.
Pemasalahannya adalah bagaimana melakukan integrasi antar daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Permasalahan Pengelolaan ZEE Indonesia

Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat (234,893,453 orang, estimasi Juli 2003). Nyaris seluruhnya (95.9%) berdiam di kawasan yang berada dalam jarak 100 km dari garis pantai. Pantai Indonesia yang terentang sepanjang 95,180.8 km adalah terpanjang kelima di dunia (setelah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia). Luas total wilayah Indonesia yang 7.9 juta km2 terdiri dari 1.8 juta km2 daratan, 3.2 juta km2 laut teritorial dan 2.9 juta km2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km2 tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya.[1]

Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah satu kesatuan yang meliputi tanah (daratan) dan air (lautan) secara tidak terpisahkan sebagai “Negara Kepulauan”. Negara kepulauan tersebut, kemudian diberikan landasan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi tersebut mengakibatkan suatu perubahan mendasar dalam struktur kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi dianggap sebagai pemisah pulau-pulau, tetapi pemersatu yang menjadikan kese-luruhannya suatu kesatuan yang utuh[2].

Deklarasi yang diumumkan pada saat perjuangan bangsa Indonesia mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia juga banyak menghadapi kesulitan, antara lain karena perairan Indonesia di sekitar Irian Barat masih dianggap sebagai perairan internasional yang bebas dimanfaatkan oleh siapa saja. Selain alasan terhadap ancaman pertahanan-keamanan, tindakan Pemerintah ini didasarkan pula bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta ruang udara di atasnya diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa[3]. Kebijaksanaan tersebut juga ingin memberikan bentuk nyata kepada kesatuan dalam keanekaragaman (Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi semboyan bangsa Indonesia.

Baik Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 maupun Undang- undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dilandasi oleh Wawasan Nusantara, yang kemudian sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai pembangunan nasional yang mencakup perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Sejak diumumkannya Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia terus memperjuangkan agar konsepsi hukum negara kepulauan diterima dan diakui masyarakat internasional. Perjuangan tersebut akhirnya telah menghasilkan pengakuan masyarakat internasional secara universal (semesta) yaitu dengan diterimanya pengaturan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang- undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Perubahan kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan membawa implikasi yang sangat luas tidak saja terhadap kepentingan nasional, tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia[4]. Pengakuan dunia internasional terhadap asas negara kepulauan sebagai penjelmaan aspirasi bangsa Indonesia, membawa konsekuensi bahwa Indonesia juga harus menghormati hak-hak masyarakat internasional di perairan yang kini menjadi perairan nasional, terutama hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing.[5]

Ditinjau dari segi ketatanegaraan, Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kemudian diakui oleh dunia internasional dengan dimuatnya asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam BAB IV Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982. Ketentuan mengenai asas dan rezim hukum negara kepulauan dalam Konvensi tersebut mengandung berbagai pengembangan dari konsepsi negara kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Salah satu pengembangan tersebut adalah dengan diakuinya garis pangkal lurus kepulauan, di samping garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus sebagai cara pengukuran garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan cara pengukuran tersebut, maka dalam wilayah perairan Indonesia terdapat lebih kurang 17.508 pulau yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia[6].

Dengan memperhatikan fenomena di atas, permasalahan yang perlu diperhatikan adalah “Bagaimana Pengelolaan Wilayah Laut ZEE dalam keterbatasan SDM, infrastruktur, dan regulasi Guna Penguasaan, Pemanfaatan Dan Pemajuan IPTEK Dalam Rangka Ketahanan Nasional”.


[1] UNEP, United Nations Environment Program, 2003

[2] Idris, Fahmi. ”Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasiona”. Artikel www.setneg.go.id.

[3] Ikatan Sakura Indonesia  http://www.isiindonesia.com

[4] Deddy Koespramoedyo, Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Penataan Ruang

[5] Kadin Batam, Ekonomi Lintas Batas

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Demographic Advantage Indonesia

Di prediksi pada tahun 2025, struktur penduduk Indonesia akan gemuk pada usia produktif dan kecil pada usia muda dan usia tua. Sesuatu yang berbeda dengan negara maju yang gemuk di usia tua.
Ini akan menjadi daya dorong pertumbuhan bangsa. Negara maju mengurusi orang-orang tua yang sudah dalam masa pensiun, dan Indonesia mengurusi penduduk usia produktif.
Strategi untuk pemberdayaan struktur ini akan menentukan posisi tawar Indonesia di ranah global. Ini pula yang menjadi salah satu alasan Indonesia masuk dalam G20.

Hanya saja dalam APK pendidikan menengah dan tinggi, distribusi guru kota dan desa, struktur anggaran pendidikan yang 79% untuk gaji dan insentif guru/ dosen menjadi persoalan bersama untuk dipecahkan. Kunci penting untuk memecahkan hal ini adalah pemanfaatan teknologi dan pendidikan.

Struktur pendidikan tinggi kita masih terlalu kuat pada bidang akademik dan lemah pada bidang vokasi. Kualifikasi dosen masih rendah (S1 43%, S3<10%). Belum lagi masalah kualitas dalam publikasi ilmiah, paten, dll.

Strategi apa yang perlu dilakukan untuk pemecahannya?

1. Perlu kejelasan KPI (key performace index) Pendidikan; pada level agregat seperti apa, dan pada level detail seperti apa?

2. Distribusi anggaran yang jelas sesuai KPI.

3. Koordinasi lintas departemen untuk pemberdayaan masyarakat.

4. Pemanfaatan IT untuk pendidikan.

Perubahan Kecenderung Industri di Masa Depan

Isu paling kuat dunia saat ini dan ke depan ada tiga hal, yaitu: Energi, Food, dan Climate Change. Ketiga hal ini yang memberi pengaruh pada struktur alam dan demografi masa depan.
Persaingan global akan fokus untuk mencari keunggulan wilayah guna mengeliminir dampak tiga faktor tersebut. Jika perlu untuk dapat meraih pasar industri, ketiga faktor tersebut dapat digunakan sebagai alat menekan.

Akan seperti apa dunia masa depan? Tergantung respon para pelaku perubahan dunia.