Menjembatani Kebutuhan Guru Melalui Short Course Kependidikan

Gap Kebutuhan Guru

                Dengan keluarnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No.14/2005), dan Peraturan Pemerintah No 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan beberapa perundangan terkait, membawa beberapa perubahan dalam pengelolaan sekolah, termasuk dalam penyediaan tenaga kependidikan. Mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di sekolah dasar dan menengah merupakan pelajaran yang tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan semakin tingginya kebutuhan kemampuan TIK bagi anak didik. Implikasi dari ini adalah kebutuhan guru bidang TIK. Sementara, saat ini baru ada satu LPTK yang memiliki program studi PTIK (Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi) yaitu UNY; yang masih berjalan pada tahuan kedua. Seandainya satu sekolah dibutuhkan 2 orang guru TIK, maka untuk wilayah Jateng DIY saja akan dibutuhkan ribuan guru TIK. Dari mana kebutuhan guru ini dapat dipenuhi? Salah satu alternatif dari masalah ini adalah menggunakan para lulusan program studi TIK seperti program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, maupun Sistem Komputer yang notabene bukan program studi kependidikan. Hal ini menjadi logis karena dalam Permen Diknas No. 16 th 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa untuk menjadi guru tidaklah harus lulusan dari LPTK.

                Di sisi lain, pemerintah saat ini telah berusaha keras untuk dapat segera mengeluarkan perundangan tentang PPG (Program Profesi Guru). Dengan program ini, baik lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan akan dapat memperoleh pengakuan kelayakan sebagai pendidik (lihat Panduan PPG). Pada lima sepuluh tahun ke depan, program ini memang akan menjadi payung bagi pemenuhan guru baik yang berasal dari kependidikan maupun non kependidikan. Pada level satuan pendidikan yang membutuhkan guru TIK pada saat ini, tentu tidak dapat segera terpenuhi karena harus menunggu lima tahun ke depan. Siapa yang akan mengisi peran guru TIK saat ini? Ini merupakan situasi transisi dalam penyediaan guru profesional yang perlu dijawab karena pelajaran TIK sudah menjadi kebutuhan bagi satuan pendidikan.

                Dari beberapa penelitian tentang trend pekerjaan pada dekade pendatang salah satunya adalah pekerjaan untuk day care yang sangat erat dengan aktivitas-aktivitas pendidikan non formal. Kebutuhan akan pendidik yang tidak bekerja dalam pendidikan formal akan menjadi tinggi. Peluang akan penyediaan tenaga kependidikan ini menjadi sesuatu yang patut diantisipasi oleh semua LPTK. Bahwa dengan keluarnya perundangan yang memungkinkan sarjana non kependidikan menjadi guru, bukan berarti tertutupnya sarjana kependidikan untuk berkiprah dalam pendidikan. Kebijakan pemerintah yang memungkinkan siswa didik untuk belajar pada lembaga-lembaga pendidikan non formal (homeschooling misalnya) dan dapat disetarakan dengan cara tertentu, menjadi peluang baru bagi lulusan kependidikan.

Berakhirnya Akta IV

                PP No. 19/2005 Pasal 29 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebabkan akta IV menjadi tidak relevan. Guru dapat berasal dari sarjana kependidikan maupun non kependidikan. Hal ini sejalan dengan surat Dirgustiwa no.. tentang yang menyatakan bahwa Akta IV hanya dapat diselenggarakan atas permintaan lembaga yang dengan jelas-jelas mempekerjakan guru, dan juga program akta IV tidak dapat diselenggarakan secara terbuka. Selain itu program Akta IV hanya dapat diselenggarakan pada program studi yang relevan misalnya Bahasa Inggris di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk TIK maka di Program Studi PTIK. Sementara saat ini belum ada Program Studi PTIK yang telah terakreditasi. Kenyataan ini membawa arti bahwa saat ini tidak ada Program Akta IV yang diselenggarakan oleh lembaga apapun yang diakui kecuali apabila program tersebut atas permintaan lembaga tertentu (in service program). Dalam kaitannya dengan calon guru dari lulusan sarjana baru dan belum bekerja sebagai guru, maka tidak ada program Akta IV dimanapun yang dapat mengakomodasi kecuali ketika PPG sudah establish. Lalu darimana calon guru non kependidikan akan meningkatkan kemampuannya dalam kependidikan?

                Pada awalnya Akta IV merupakan jembatan bagi guru untuk dapat meningkatkan kompetensi kependidikannya. Pergeseran paradigma pengelolaan pendidikan di Indonesia memang akhirnya berdampak program Akta IV menjadi relatif tidak relevan. Sehingga wajar jika perlu beberapa pembenahan dalam peningkatan kompetensi kependidikan guru; termasuk dengan Program PPG beberapa tahun ke depan. Meskipun Akta IV sudah tidak boleh diselenggarakan, ternyata masih banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan program ini. Melalui internet dapat diketahui lembaga mana saja yang masih menyelenggarakan Akta IV. Beberapa menggunakan nama PPKM (Program Pembentukan Kemampuan Mengajar) sebagai padanan Program Akta IV.

Word of Mouth

                Menyadari telah terjadinya perubahan dalam paradigma pengelolaan sekolah dan penyediaan tenaga kependidikan, secara sadar UAD segera menutup program akta IV yang pernah diselenggarakan di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan pada tahun 2007. Melalui beberapa diskusi baik formal dengan berbagai pihak seperti dengan Direktur PMPTK, Dinas Pendidikan Propinsi, Kota dan Kabupaten, LPMP; kita menyadari masih adanya gap yang cukup lebar antara UU Guru dan Dosen dengan kebutuhan nyata guru di level satuan pendidikan. UAD sebagai salah satu LPTK yang cukup besar merasa terpanggil untuk berperan serta dalam permasalahan ini. Penyediaan suatu pelatihan ataupun kursus singkat yang dapat meningkatkan kemampuan sarjana non kependidikan terutama dalam bidang TIK merupakan hal yang harus segera diantisipasi. Dengan sumber daya baik internal maupun eksternal, UAD berupaya membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan guru TIK pada masa-masa transisi. Untuk itulah PPKPP (Program Peningkatan Kompetensi Profesi Pendidik) digulirkan pada tahun 2008 di bahwa LP2AI (Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Aktivitas Instruksional) atau sepadan P3AI di beberapa perguruan tinggi lain. Mengapa di bawah LP2AI selain karena lembaga ini memang memiliki tugas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, juga agar tidak menyebabkan kerancuan sebagai Akta IV apabila program ini di bawah Fakultas Kependidikan.

                Peserta didik program ini memang tidak dapat diklaim telah mengikuti Akta IV ataupun Program Profesi. Karena PPKPP memang bukan keduanya. Sebagai sebuah program maka legalitas program ini ada pada UAD. Untuk mencapai kesesuaian kompetensi kependidikan, penyelenggaraan program ini merujuk pada Draft Naskah Akademik PPG, Draft Panduan PPG yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi, Permen Diknas No. 16 th 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permen Diknas No. 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang dunia nyata persekolahan, dalam program ini juga diberikan aktivitas terjun langsung ke sekolah-sekolah yang berada dalam pembinaan LPMP DIY. Keyakinan para stakeholder atas outcome program ini yang menjadi penentu keberlanjutan program ini.

                Dari peserta angkatan I, telah 80% yang akhirnya menjadi guru di berbagai sekolah baik di DIY maupun luar DIY. Mereka menjadi penyampai kredibilitas UAD kepada masyarakat baik melalui milis, blog, facebook, dan media komunikasi lain. Word of Mouth berjalan. Hanya saja karena masih rendahnya pemahaman dari berbagai pihak tentang perundang-undangan terkait, menyebabkan campur aduknya makna perbedaan Akta IV, Program Profesi, dan PPKPP. menyebabkan terjadi kerancuan dalam memberikan memberi makna. Secara internal, kepada para peserta didik UAD melakukan Studium Generale, hearing dan beberapa sosialisasi lain untuk terjadinya pemahaman pada era transisi ini. Testimoni positif dari stakeholder tentang program ini menjadi apresiasi bagi lembaga. UAD menyakini bahwa program ini sangat bermanfaat untuk menjembatani kebutuhan guru di level satuan pendidikan setidaknya sampai ada kemapanan Program Profesi Guru yang saat ini masih terus dalam usaha penyelesaian dari pemerintah.

Referensi

  1. No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 th 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 th 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  6. Draft Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan
  7. Draft Panduan Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan
  8. Draft Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan
  9. www.evaluasi.or.id
  10. Brosur PPKPP Universitas Ahmad Dahlan
  11. Blog, web yang terkait.