Menjembatani Kebutuhan Guru Melalui Short Course Kependidikan

Gap Kebutuhan Guru

                Dengan keluarnya Undang-Undang Guru dan Dosen (UU No.14/2005), dan Peraturan Pemerintah No 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan beberapa perundangan terkait, membawa beberapa perubahan dalam pengelolaan sekolah, termasuk dalam penyediaan tenaga kependidikan. Mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di sekolah dasar dan menengah merupakan pelajaran yang tidak dapat diabaikan. Hal ini terkait dengan semakin tingginya kebutuhan kemampuan TIK bagi anak didik. Implikasi dari ini adalah kebutuhan guru bidang TIK. Sementara, saat ini baru ada satu LPTK yang memiliki program studi PTIK (Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi) yaitu UNY; yang masih berjalan pada tahuan kedua. Seandainya satu sekolah dibutuhkan 2 orang guru TIK, maka untuk wilayah Jateng DIY saja akan dibutuhkan ribuan guru TIK. Dari mana kebutuhan guru ini dapat dipenuhi? Salah satu alternatif dari masalah ini adalah menggunakan para lulusan program studi TIK seperti program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, maupun Sistem Komputer yang notabene bukan program studi kependidikan. Hal ini menjadi logis karena dalam Permen Diknas No. 16 th 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa untuk menjadi guru tidaklah harus lulusan dari LPTK. Continue reading

Advertisements

Menyiapkan Masa Depan Perguruan Tinggi DIY

Kesehatan dan Daya Saing
Dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) DIY Tahun 2006-2025 disebutkan bahwa visi pembangunan DIY adalah mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera. Komitmen untuk menjadikan Yogyakarta sebagai pusat pendidikan terkemuka sudah barang tentu sangat bagus, apalagi kota ini telah memiliki predikat sebagai Kota Pelajar dan Mahasiswa. Kota ini juga kaya dengan kaum intelektual yang kiprahnya belum terkontaminasi dengan kepentingan komersial. Continue reading

Ribuan Guru Lulusan UT Gagal Ikut Seleksi CPNS

Ribuan Guru Lulusan UT Gagal Ikut Seleksi CPNS
Written by Muhammad Syafii
Monday, 24 November 2008 Jombang
Ribuan guru tidak tetap (GTT) lulusan Universitas Terbuka (UT) akhirnya gigit jari. Mereka tidak diperbolehkan mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkup Pemkab Jombang tahun 2008 dengan menggunakan ijazah lulusan UT. Joko Triono, ketua Komisi A DPRD Jombang mengatakan, para guru lulusan UT tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS di lingkup Pemkab Jombang lantaran terbentur SK Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta surat Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional. Ijazah yang didapatkan dari hasil pendidikan pada Universitas Terbuka tidak dapat diikutkan dalam seleksi CPNS tahun 2008. “Aturannya sudah jelas bahwa yang boleh mengikuti seleksi CPNS adalah mereka yang memiliki ijazah pendidikan pra jabatan bukan penyetaraan. Nah, dari konsultasi dengan kementrian PAN kemarin, ijazah UT adalah ijazah penyetaraan, jadi ya tidak bisa.” Ungkapnya, Senin (24/11) siang. Meski nasib 1.500 GTT lulusan UT tergantung pada kebijakan daerah, namun Pemkab Jombang tidak berani mengambil keputusan yang berseberangan dengan SK Menteri PAN. Menurut Joko, keberanian daerah lain menerima lulusan UT dalam rekrutmen CPNS tahun 2008 ini tidak bisa menjadi alasan bagi Pemkab Jombang mengakomodir GTT lulusan UT mengikuti seleksi penerimaan CPNS. “Aturannya memang begitu, kalau ada daerah lain yang berani menerima mereka (lulusan UT) untuk ikut seleksi CPNS, menurut saya masih perlu dikonfirmasi.” Tandas Joko Triono. Untuk diketahui, dalam rekrutmen CPNS tahun 2008, beberapa daerah seperti Mojokerto, Nganjuk dan lainnya berani mengambil terobosan untuk mengakomodir lulusan UT. Menanggapi kenyataan ini, para guru lulusan UT yang tergabung dalam Ikatan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar (IGTTSD) Kabupaten Jombang tetap yakin perjuangannya akan berhasil. “Kita tetap yakin perjuangan ini akan berhasil, ” tandas Evire Rasmita, koordinator IGTTSD saat ditemui di gedung Dewan. Dijelaskan, salah satu upaya yang dilakukan para guru lulusan UT adalah dengan mengadukan nasibnya pada perwakilan kementrian PAN yang akan berkunjung ke Kabupaten Mojokerto. “Siang (Senin) ini kita akan bertemu dengan perwakilan menteri PAN di Mojokerto, makanya kita yakin lulusan UT boleh ikut seleksi CPNS, ” kata Rasmita. Salah seorang GTT yang enggan disebut identitasnya mengungkapkan, penolakan terhadap lulusan Universitas Terbuka mengikuti seleksi CPNS merupakan salah satu bentuk diskriminasi pendidikan. ”Ya harus bisa ikut, kalau tidak boleh, apa gunanya kita sekolah selama ini, ” tandas perempuan berjilbab ini dengan nada geram. (Ms) Last Updated ( Monday, 19 January 2009 ) http://www.inherent-dikti.net/