SERTIFIKASI GURU TERKESAN ELITIS

Jakarta, Kompas – Program sertifikasi guru yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Guru dan Dosen makin gencar disosialisasikan hingga ke daerah- daerah. Bahkan, di antara lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK dengan kalangan guru sudah terjalin interaksi komunikasi dalam bentuk penyuluhan.

“Pesan sosialisasi sudah menjurus pada peyakinan bahwa LPTK negeri bakal jadi penyelenggara sertifikasi mengingat LPTK bersangkutan punya akses ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. Sementara kami, jajaran LPTK swasta, tak berani melakukan hal serupa karena selama ini keberadaan kami tidak diperhitungkan oleh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,” ujar Sulistiyo, Ketua Umum Asosiasi LPTK Swasta Indonesia, Selasa (20/3).

Penjelasan itu merupakan refleksi atas kegundahan para anggota pengurus Asosiasi LPTK Swasta dalam pertemuan koordinasi nasional di Jakarta, 19-20 Maret. Dalam pertemuan yang diikuti utusan asosiasi LPTK Swasta Indonesia dari wilayah Kopertis se-Indonesia itu terungkap, LPTK negeri proaktif melakukan sosialisasi, antara lain karena lancarnya akses informasi seputar sertifikasi dari Ditjen Dikti kepada LPTK negeri.

Agnes Widiati, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, mengungkapkan, di Jawa Timur, sebuah LPTK negeri sudah berani menghimpun kepala sekolah dengan memungut bayaran untuk kegiatan sosialisasi. Materi sosialisasi tak hanya tentang pendidikan profesi, tetapi juga pada peningkatan kualifikasi akademik.

“Selanjutnya, kepala sekolah tersebut mengondisikan bahwa LPTK negeri bakal ditunjuk sebagai pelaksana,” paparnya.

Para pengurus Asosiasi LPTK Swasta Indonesia yang merangkum 237 LPTK di Tanah Air mengakui fenomena tersebut sudah jamak. “Di Yogyakarta, hal semacam itu juga makin gencar. Padahal, sejumlah LPTK swasta dari sisi akreditasi lebih unggul daripada LPTK negeri,” tutur Sri Hartini, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Para pengurus asosiasi LPTK swasta merasa tertinggal dalam isu sertifikasi akibat tertutupnya ruang komunikasi antara Ditjen Dikti selama ini dengan mereka.

Sejak terbitnya UU Guru dan Dosen tahun 2005, yang membuka peluang bagi semua LPTK terakreditasi untuk menjadi penyelenggara sertifikasi, sudah tiga kali asosiasi tersebut mengundang Dirjen Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro untuk berdialog. “Namun, tak satu pun yang dipenuhi,” ujar Sulistiyo.

Akhirnya, dalam pertemuan kemarin, harapan mereka tertitipkan ke Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasli Jalal. Fasli berjanji mengomunikasikannya meski ia mengaku urusan itu bukan domain lembaganya (Adapted from KOMPAS, March 21, 2007)

[yap/pr-03/2007]