KAbar Lama

Yogya, Bernas
Dari sekian banyak faktor yang dianggap menghambat recovery (pemulihan) ekonomi Indonesia, budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dianggap sebagai faktor paling dominan. Berbagai kebijakan makro (moneter dan fiskal) maupun mikro ekonomi (perusahaan) sarat dengan muatan KKN.

“Nuansa KKN tidak saja terjadi pada sektor negara melainkan juga pada sektor lainnya, baik yang langsung berhubungan dengan negara maupun yang tidak langsung. Sementara institusi atau pun profesi yang bertugas mengungkap atau meluruskan penyimpangan keuangan seperti BPK/BPKP/inspektorat (auditor/akuntan) tidak bisa berbuat banyak,” tegas Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogya, Dra Uswatun Khasanah MSi kepada wartawan di Kampus UAD Jalan Kapas, Senin (6/11).

Ia mengungkapkan itu sebagai latar belakang diadakannya seminar nasional Recovery Ekonomi yang akan diadakan FE UAD di Hotel Radisson Yogya, Sabtu (11/11). Seminar akan menampilkan (pembicara) Prof Dr Nopirin, Dr Anggito Abimanyu MA, Dr Tjiptono Darmaji dan Dr Hadori Yunus Akt itu hendak membedah berbagai masalah yang dianggap menghambat pemulihan ekonomi di Indonesia.

Uswatun Khasanah yang juga ketua panitia seminar itu mengungkapkan, beberapa indikator yang cukup signifikan sebagai bukti belum pulihnya ekonomi Indonesia. Seperti, daya beli (purchasing power) masyarakat terus menurun; angka pengangguran (unemployment) kian membengkak; sektor riil belum banyak bergerak maju atau dunia bisnis umumnya belum bergairah; sektor keuangan belum berfungsi semestinya bahkan diselimuti ketidakpastian; nilai kurs rupiah masih fluktuatif pada level tinggi; dana lain-lain.

Sementara bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia atau dalam cakupan kecil dengan ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Filipina, kini mereka telah menunjukkan pemulihan (recovery) ekonomi yang cukup berarti. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia tertinggal atau masih sulit keluar dari keterpurukan ekonomi ini?

“Ditengarai oleh sejumlah pakar atau bahkan publik bahwa salah satu faktor determinan sebagai penyebabnya adalah karena selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru korup,” kata Uswatun Khasanah.

Ketika pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid terbentuk, lanjut Uswaatun, banyak pihak berharap ekonomi segera pulih. Namun apa yang terjadi? Menurut Uswatun, selama kurun waktu 10 bulan pemerintahan Gus Dur ternyata belum berhasil menunjukkan kinerja yang cukup signifikan ke arah pemulihan ekonomi.

Hal ini antara lain disebabkan karena Kabinet Persatuan Nasional yang dibentuk Gus Dur dinilai kurang profesional, kurang solid dan tidak mempunyai skala prioritas dan agenda yang jelas dalam recovery ekonomi. Harapan masyarakat akan lahirnya good goverment atau good govermance yang mempercepat recovery ekonomi hingga saat ini belum terlihat. (phj)