MENDORONG INOVASI DALAM BIDANG IPTEK GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL

MENDORONG INOVASI DALAM BIDANG IPTEK GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL
PENDAHULUAN
Latar Belakang Permasalahan
Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu Tekno-Ekonomi (Techno-Economy Paradigm), teknologi menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasiskan pada sumber daya (Resource Based Economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (Knowledge Based Economy/KBE). Pada KBE, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan dan energi untuk peningkatan daya saing .
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian dan daya saing bangsa. Ada enam jenis input yang menjadi faktor pemungkin (enablers) untuk memajukan inovasi, yakni: (1) besarnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan (R&D) sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB); (2) kualitas infrastruktur riset lokal; (3) tingkat pendidikan pekerja; (4) ketrampilan teknik pekerja; (5) kualitas teknologi informasi dan infrastuktur komunkasi; dan (6) penetrasi broadband .
Situasi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak hasil riset yang belum sinergis dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hasil riset yang lebih banyak berakhir hanya sampai publikasi paper dan paten ternyata tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya tumpang tindih riset di perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah akibat anggaran riset dari APBN belum fokus pada bidang-bidang yang relevan dengan permasalahan bangsa .
Peran Iptek dalam aktivitas perekonomian yang digambarkan dengan Total Factor Productivity (TFP) di Indonesia adalah yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dipertegas oleh nilai ekspor Indonesia tahun 1996 sampai 2009 yang didominasi oleh produk-produk yang kandungan teknologinya rendah. Sementara impor Indonesia didominasi oleh produk industri, tambang, dan produk industri makanan dengan kandungan teknologi yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memperoleh manfaat nilai tambah yang maksimal melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Investasi industri untuk litbang teknologi masih sangat terbatas, sehingga kemampuan industri dalam menghasilkan teknologi masih rendah. Di samping itu, beberapa industri besar dan industri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi yang berasal dari industri induknya atau dari negara asing. Akibatnya ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Ketergantungan industri pada teknologi impor antara lain disebabkan oleh kelemahan lembaga litbang nasional dalam menyediakan teknologi yang siap pakai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas litbang yang disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek.
Metoda dan Pendekatan
Metoda dan pendekatan yang digunakan untuk membahas dan memecahkan masalah adalah deskriptif-obyektif dan deskriptif-analisis. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan metode deskriptif dapat diungkap hubungan antar variabel, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal. Dengan metode ini, keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya (objektif).
Pengertian
a. Inovasi. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi (UU No. 18 tahun 2002). Sebagai sebuah proses, inovasi merupakan proses dan/atau hasil pengembangan dan/ atau pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan). Sedangkan sebagai sebuah produk, inovasi merupakan suatu produk atau praktik baru yang tersedia bagi aplikasi, umumnya dalam suatu konteks komersial. Biasanya, beragam tingkat kebaruannya dapat dibedakan, bergantung pada konteksnya: suatu inovasi dapat bersifat baru bagi suatu perusahaan (atau “agen/ aktor”), baru bagi pasar, atau negara atau daerah, atau baru secara global.
b. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu (UU No. 18 tahun 2002). Sedangkan teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No. 18 tahun 2002).
c. Daya Saing Nasional. Definisi daya saing nasional yang dikutip dari IMD (diambil dari The US National Competitiveness Council) adalah keadaan yang mendukung kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau supranational regions untuk menciptakan tingkat pendapatan dan pemanfaatan faktor yang relatif tinggi, sambil tetap mempertahankan keberadaan dalam persaingan internasional (OECD, 1996. “Industrial Competitiveness:Benchmarking Business Environments in the Global Economy”). Daya saing dalam tingkat industri sangatlah penting sebagai keunggulan daya saing nasional sebagaimana diyakini oleh Porter [Michael E. Porter] yang juga menyampaikan:
“….. the basic unit of analysis for understanding of national advantage is the industry. Nations suceed not in isolated industries, however, but in clusters of industries connected through vertical and horizontal relationships. A nation’s economy contains a mix of clusters, whose makeup and sources of competitive advantage (or disadvantage) reflect the state of the economy’s development.”

d. Ketahanan nasional.
Ketahanan Nasional dapat didefinisikan dalam beberapa perspektif. Beberapa definisi adalah sebagai berikut:
• Pengertian secara Umum, Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan kekuatan atau potensi nasional dalam rangka untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dari luar maupun dari dalam, baik langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan eksistensi negara kita.
• Pengertian secara Konstitusional, Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bentuk integritas kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara.
• Pengertian secara Operasional, ketahanan nasional hakekatnya adalah kondisi dinamis suatu bangsa mengandung keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong dan berhasilnya pembangunan nasional.
• Pengertian sebagai Doktrin Dasar, ketahanan nasional diartikan sebagai suatu pandangan yang diyakini kebenarannya, dihayati dan ditanamkan dalam bentuk pola pikir, pola sikap, pola tindak dan tingkah laku, sehingga akan terbentuk pola tindak dan tingkah laku pengelolaan sistem kehidupan nasional yang memiliki kemampuan dan kekuatan nasional yang dibutuhkan dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan nasional.
• Pengertian sebagai Metode. Metode yang digunakan ketahanan nasional dalam pengelolaan sistem kehidupan nasional adalah metode Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.

LANDASAN PEMIKIRAN
Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia. Situasi ini tentu dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan riset teknologi berbasis potensi lokal. Tuntutan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal.
Peran pembangunan dan pengembangan sains dan teknologi diyakini mutlak penting sebagai salah satu faktor determinan untuk menang dalam era globalisasi ini. Paradigma ini dinyatakan oleh Sachs (1995), Toffler (1990), Reich (1991) dan Quinn (1992). Menurut Lall (1998), ada lima faktor determinan sebagai penyebab rendahnya pembangunan sains dan teknologi nasional, yakni (1) sistem insentif, (2) kualitas SDM, (3) informasi teknologi dan pelayanan pendukung, (4) dana, dan (5) kebijakan sains dan teknologi sendiri. Dalam hal sistem insentif, misalnya, kebijakan makro ekonomi nasional masih kurang kondusif dalam mendorong pengembangan kemandirian sains dan teknologi. Demikian pula dengan kualitas SDM, keterbatasan dana dan manajemen.
Untuk menuju bangsa dan negara maju dengan kemampuan berbasis Iptek ada beberapa tahapan yang telah dikembangkan melalui Kementerian Riset dan Teknologi, yaitu: tahap awal/tahap penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas), tahap akselarasi dan tahap berkelanjutan. Pada saat ini persaingan dunia di era globalisasi bukan bertumpu pada kekuatan sumber daya alam saja melainkan penguasaan teknologi yang handal dari hasil anak bangsa.
Peraturan Perundangan
a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025. Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Dalam bab IV disebutkan salah satu sasaran pokok adalah terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
b. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. UU ini menjadi landasan untuk mendorong pertumbuhan dan pendaya-gunaan sumber daya Iptek secara lebih efektif, Menggalakkan pembentukan jaringan, dan mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif. Sehingga dapat memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara di dunia internasional.
c. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Terutama pada buku II Bab IV tentang IPTEK. Dimana fokus pada RPJM ini adalah memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
d. PP No 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tentang menyebarluaskan Iptek, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai Iptek.
e. PP No 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing. Tujuan peraturan ini adalah untuk menghindari kegiatan litbang oleh pihak asing yang merugikan masyarakat atau negara, memperlancar lalu lintas peneliti antar negara, penelitian dan pengembangan oleh pihak asing yang dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang di dalam negeri dapat meningkatkan alih teknologi yang bermanfaat.
f. PP No 35 tahun 2007 Tentang Pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk meningkatkan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi. Tujuan peraturan ini adalah untuk mendorong partisipasi dunia usaha untuk melakukan perekayasaan, inovasi dan difusi teknologi, dan meningkatkan kinerja produksi, daya saing barang, dan jasa.
g. PP No. 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IImu Pengetahuan dan Teknologi Yang Beresiko Tinggi dan Berbahaya. Peraturan ini mengatur kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan bermasyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara.
h. Kepmen Riset Dan Teknologi Republik Indonesia No. 193/M/Kp/IV/2010 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pembangunan Iptek 2010-2014. Dalam keputusan ini dituliskan misinya adalah (1) Memperkuat daya dukung Iptek bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia dan (2) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional, serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.
Landasan Teori
Konsep Sistem Inovasi Nasional dan ABG (Academician, Business, Government)
SIN adalah sebuah konsep tentang penataan jejaring yang kondusif di antara para pelaku (actor lembaga) lembaga iptek dalam suatu sistem yang kolektif dalam penciptaan (creation), penyebaran (diffussion), dan penggunaan (utilization) ilmu pengetahuan (knowledge) untuk pencapai inovasi (Nelson, 1993). Konsep SIN menjadi populer pada akhir tahun 80-an oleh Christopher Freeman ketika memetakan interaksi antar aktor invoasi yaitu antara pemerintah, universitas, lembaga riset, dan industri di Jepang. Freeman menyimpulkan bahwa kemajuan inovasi teknologi di Jepang tidak terlepas dari interaksi dan sinergi dari aktor-aktor tersebut, sehingga mampu menghasilkan produk-produk teknologi yang inovatif dan kompetitif di pasar dunia (Freeman, 1987) . Inti dari konsep SIN adalah jejaring (network). Secara umum jejaring merupakan pemetaan dari interaksi aktor-aktor lembaga serta variabel lainnya sehingga membentuk pola (pattern) jejaring tertentu. Pengertian jejaring dalam SIN dapat dipersepsikan secara sempit (narrow) maupun luas (broader). Para pakar seperti Mowery dan Oxley (1996) lebih cenderung melihat jejaring dalam arti sempit yaitu interaksi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Sedangkan para pemikir lainnya (Freeman 1987 ; Lundval 1992 ; Nelson 1993 ) cenderung untuk melihat jejaring tersebut sebagai hubungan interaksi antar aktor yang terdiri dari aktor utama dan pendukung, serta faktor-faktor determinan (determinant factors) yang mempengaruhi hubungan tersebut. Interaksi antar aktor dalam lembaga dapat bermacam-macam, baik itu technical, commercial legal, social, maupun finansial.
Aktor utama dari SIN adalah perguruan tinggi, industri, dan organisasi litbang. Aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional, regional, dan lokal), lembaga finansial/ventura (pendanaan), lembaga asing, pengguna (end user), bridging institution (organisasi profesi yang berperan sebagai ‘intermediaries’), maupun organisasi lainnya (lembaga patent, lembaga diklat dan lain-lain). Sedangkan faktor-faktor determinan terdiri dari struktur ekonomi dan industri, persaingan, dan sosial budaya. Terdapat banyak saluran aliran pengetahuan diantara institusi dan berbagai pendekatan untuk mengukurnya. Menurut OECD (1999), terdapat lima aliran pengetahuan diantara aktor dalam sistem inovasi nasional, yaitu: (1) interaksi diantara perusahaan, mencakup joint research dan kerjasama teknikal lainnya, (2) interaksi antar perusahaan, universitas, dan lembaga riset publik, mencakup joint research, co-patenting, co-publications, dan hubungan yang lebih informal, (3) interaksi dengan institusi pendukung inovasi lainnya, mencakup perbankan, pelatihan teknik, fasilitas litbang, dan jasa pemasaran, (4) difusi pengetahuan dan teknologi ke perusahaan, mencakup adopsi industri untuk difusi dan teknologi baru melalui permesinan dan peralatan, dan (5) mobilitas personil, memperhatikan bergeraknya personil teknis di dalam dan diantara sektor publik dan swasta.
Tinjauan Pustaka
Social Capital Study To Establish Interaction Between Academia, Business And The Government
Penelitian ini dilakukan oleh Meiningsih, S. dan Simamora NG. pada tahun 2009. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan ekonomi dapat tercipta melalui kerja sama/ kolaborasi antara universitas, bisnis (industri) dan pemerintah. Dalam interaksi, universitas, bisnis dan pemerintah masing-masing dapat berperan untuk mengajar dan belajar. Ke tiga lembaga memiliki aturan-aturan dan lingkungan-lingkungan yang berbeda yang memungkinkan untuk saling tukar pengetahuan. Hal ini tidak berarti bahwa universitas berubah jadi industri atau pemerintah itu mengerjakan aktivitas bisnis, tetapi ke tiga lembaga; institusi bekerja sama satu sama lain, mengisi dan memperbaiki kelemahan lain untuk menghasilkan satu hasil yang inovatif. Proses ini memerlukan beberapa langkah-langkah ke arah konsensus di antara lembaga; suatu institusi yang saling berinteraksi. Di dalam universitas ada 4 unsur-unsur yang biasanya dilibatkan: dukungan riset, riset kolaboratif, transfer pengetahuan dan transfer teknologi. Modal sosial memainkan peran penting di dalam interaksi yang berkelanjutan antara lembaga; institusi dengan menciptakan suatu kondisi penghubung yang mengikat. Ikatan dimaksud sebagai interaksi intensitas yang tinggi, tata jarring homogen, dan sudah kepercayaan (wali amanat yang dibangun di antara pemain sedangkan penghubung menyinggung kondisi pemain ketika usaha untuk membangun hubungan eksternal, dan tata jaringan.
Evaluation of Incentive Programs that Improving Innovation in Indonesia
Penelitian ini dilakukan oleh Hidayat, D, Zulhamdani M, dan Putera P.B. pada tahun 2009. Pemerintah Indonesia itu sudah mengeluarkan satu rangkaian skema instrumen-instrumen kebijakan untuk mendorong inovasi di dalam industri. Satu kebijakan untuk insentif inovasi ini yang diatur oleh Kementerian Ristek. Program perangsang diarahkan untuk membantu industri di dalam melaksanakan riset dan aktivitas pengembangan. Sekarang ini, program insentif hanyalah diarahkan untuk menyediakan dana. Sementara itu, kebijakan insentif seperti kebijakan fiskal belum dirumuskan dan diterapkan secara efektif. Tujuan utama dari studi adalah ini untuk mengevaluasi program insentif di Indonesia melalui survei persepsi-persepsi dari industri mengenai implementasi program dan harapan-harapan tentang segala hal dari perbaikan program. Hasil-hasil menunjukkan bahwa implementasi program insentif perlu untuk diperbarui dan banyak harapan dari industri mengenai pemprogram insentif yang belum dipenuhi secara baik.
Innovation System-Based Industrial Cluster Development: A Comparative Study Of Industrial Cluster In Indonesia And Some Asian Countries
Penelitian ini dilakukan oleh Rianto, Y., Zulhamdani M., Laksani C. S., dn Prihadyanti D. pada tahun 2009. Penelitian ini menggambarkan pengembangan industri dan kebijakan-kebijakannya di Indonesia. Di samping bahwa, studi ini meneliti pengembangan cluster industri yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan sistem inovasi dan dibuat dengan perbandingan beberapa negara-negara di Asia. Studi ini menunjukkan bahwa cluster industri dirancang menjadi pengelompokan berdasar pada jaringan dari sejak bahan baku hingga produksi, lembaga, institusi pembiayaan, sumber daya manusia yang dengan baik sebagai syarat, dan prasarana ekonomi lain. Penelitian ini menemukan tidak adanya interaksi antar para aktor di dalam cluster dan aktivitas R&D untuk mendukung inovasi dalam cluster. Analisis perbandingan dari yang industri pengembangan cluster di Jepang, Taiwan, dan Negeri China menunjukkan bahwa cluster didukung oleh pengembangan pasar transaksi. Itu juga melibatkan stimulus inovasi dari manfaat yang diperoleh melalui cluster. Penelitian ini menyarankan adanya reward untuk pengembangan cluster industri agar dapat meningkatkan teknologi dan kemampuan inovasi. Sehingga industri lebih kompetitif.

KONDISI SAAT INI
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Situasi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak hasil riset yang belum sinergis dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hasil riset yang lebih banyak berakhir hanya sampai publikasi paper dan paten ternyata tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya tumpang tindih riset di perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah akibat anggaran riset dari APBN belum fokus pada bidang-bidang yang relevan dengan permasalahan bangsa .
Kunci utama untuk membangun kemandirian bangsa adalah membangun daya saing nasional melalui strategi yang tepat untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk membangun keunggulan kompetitif, Iptek berperan melalui penumbuhan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan bangsa (resource advantage); memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk dalam negeri yang ditopang oleh hasil litbang memiliki daya saing di pasar global (positional advantage) dan meningkatkan pendapatan negara; serta mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar negara, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbaharui sumber-sumber keunggulan bangsa (regenerating advantage).
Peran Iptek dalam aktivitas perekonomian yang digambarkan dengan Total Factor Productivity (TFP) di Indonesia adalah yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Hal ini dipertegas oleh nilai ekspor Indonesia tahun 1996 sampai 2009 yang didominasi oleh produk-produk yang kandungan teknologinya rendah. Sementara impor Indonesia didominasi oleh produk industri, tambang, dan produk industri makanan dengan kandungan teknologi yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memperoleh manfaat nilai tambah yang maksimal melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Investasi industri untuk litbang teknologi masih sangat terbatas, sehingga kemampuan industri dalam menghasilkan teknologi masih rendah. Di samping itu, beberapa industri besar dan industri yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai ketergantungan yang besar pada teknologi yang berasal dari industri induknya atau dari negara asing. Akibatnya ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil litbang dalam negeri. Ketergantungan industri pada teknologi impor antara lain disebabkan oleh kelemahan lembaga litbang nasional dalam menyediakan teknologi yang siap pakai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas litbang yang disebabkan oleh belum efektifnya kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek.
Kondisi Mendorong Inovasi Dalam Bidang Iptek
Pembahasan kondisi saat ini akan ditulis secara runtut dengan menggunakan pendekatan sesuai UU No. 18 Tahun 2002 dimana inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dalam usaha itu yang paling utama adalah isu Sistem Inovasi Nasional yang mencakup kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek sebagai elemen dasar untuk memperkuat inovasi. Sedangkan ukuran-ukuran ketercapaian inovasi merujuk pada elemen ke-9 yang ada pada Global Competitive Index.
Kelembagaan Iptek jumlahnya sangat banyak, tapi hanya sedikit yang merupakan pusat keunggulan (center of excellence). Selain itu, postur lembaga litbang pemerintah cenderung kurang efisien dan efektif, kompetensi inti lembaga menjadi semakin lemah karena fungsi yang cenderung meluas, kemampuan lembaga dalam membangun jaringan litbang nasional dan internasional sangat terbatas, rendahnya anggaran litbang, dan kurangnya sarana-prasarana yang berkualitas internasional. Permasalahan tersebut memerlukan penyelesaian yang sistematis karena berpengaruh terhadap produktivitas SDM dan lembaga litbang itu sendiri.
SDM Iptek merupakan faktor kunci dalam kegiatan litbang. Beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja SDM Iptek adalah kuantitas, kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan SDM. Kuantitas SDM Iptek dipengaruhi oleh kapasitas perguruan tinggi sebagai penghasil SDM Iptek, minat lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di bidang Iptek, pola dan kebijakan rekrutmen serta pembinaan SDM baik pada tingkat lembaga maupun secara nasional. Faktor-faktor tersebut dewasa ini belum memberikan dukungan yang optimal bagi terpenuhinya kuantitas SDM Iptek yang ideal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya jumlah peneliti yang ada pada tahun 2009 yaitu sebanyak 7.649 orang yang tersebar di 36 lembaga. Kualitas SDM berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas SDM Iptek dalam penciptaan Iptek dan siklusnya. Dalam hal ini masalah yang kita hadapi adalah ketidakseimbangan antara bidang ilmu sosial dengan eksakta di tingkat pendidikan tinggi. SDM berpendidikan tinggi yang ada di berbagai lembaga litbang masih timpang, dan komposisi bidang keahlian belum sesuai dengan yang dibutuhkan untuk peningkatan penguasaan Iptek. Produktivitas SDM Iptek dapat dinilai dari besarnya publikasi dan paten yang dihasilkan. Dari kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa produktivitas SDM Iptek Indonesia masih sangat rendah. Ini ditunjukkan oleh data Institute of Management Development (IMD) tahun 2008 bahwa jumlah publikasi ilmiah Indonesia pada jurnal internasional menduduki peringkat 51 dari 56 negara dengan jumlah publikasi sebanyak 205. Sementara data WIPO tahun 2008 menunjukkan bahwa paten Indonesia yang tercatat di sana menduduki peringkat 6 dari 7 negara Asia dengan jumlah 308. Rendahnya produktivitas SDM ini tidak dapat dilihat sebagai faktor yang berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kuantitas dan kualitas SDM, kesejahteraan, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana prasarana, efektivitas kelembagaan, dan menajemen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kesejahteraan SDM Iptek merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menilai kinerja dan produktivitas SDM. Secara nominal gaji SDM Iptek selalu mengalami peningkatan, namun bila dilihat secara riil peningkatan tersebut belum dapat meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Di samping itu, jaminan dan keberlanjutan karir, penghargaan, dan jaminan rasa aman dinilai belum mencukupi kebutuhan manusia secara wajar.
Anggaran litbang yang kecil (sekitar 0.4% dari APBN dan sekitar 0.08% dari Produk Domestik Bruto) dan tersebar di berbagai lembaga litbang, walaupun merupakan alasan klasik tetapi sangat berpengaruh terhadap kemampuan lembaga litbang dalam menghasilkan invensi dan inovasi Iptek. Sebagian besar sumber anggaran litbang masih berasal dari anggaran pemerintah yang jumlahnya terbatas, sementara investasi swasta dalam litbang masih sangat rendah.
Sarana prasarana litbang berpengaruh terhadap produktivitas SDM dan efektivitas lembaga dalam menghasilkan invensi yang unggul dan kompetitif. Akan tetapi, kondisi sarana prasarana litbang saat ini banyak yang sudah tidak layak dan out of date. Untuk itu, optimalisasi dan modernisasi sarana prasarana litbang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga litbang.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri merupakan pengakuan tertinggi terhadap hasil karya cipta seseorang, sekelompok orang atau lembaga. Promosi, perlindungan, dan pemanfaatan HKI diyakini akan berpengaruh terhadap produktivitas SDM dan lembaga litbang dalam menghasilkan inovasi teknologi yang unggul dan kompetitif.
Jaringan yang efektif antar unsur kelembagaan diharapkan dapat mengalirkan sumber daya Iptek dari lembaga penghasil Iptek ke lembaga pengguna Iptek. Terbentuknya jaringan ini saling dipengaruhi oleh kompetensi lembaga, kualitas SDM, ketersediaan sarana prasarana litbang, dan anggaran. Lemahnya jaringan Iptek menyebabkan lemahnya interaksi antara penghasil dan pengguna Iptek sehingga mengakibatkan lemahnya pemanfaatan Iptek. Selain faktor-faktor tersebut, budaya kreatif inovatif belum berkembang di masyarakat baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan peneliti. Secara umum, budaya bangsa masih belum mencerminkan nilai-nilai Iptek yang mempunyai sifat penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi yang ada.
Implikasi Mendorong Inovasi Dalam Bidang Iptek Terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa Dan Ketahanan Nasional
Keberhasilan negara menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai nilai yang mengaitkan kemampuan melakukan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif.
Kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk terus mencari terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan berbagai invensi dan inovasi yang tidak saja memperkaya kasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Kemampuan menumbuhkan daya dukung. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung. Dukungan pihak-pihak lain sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standardisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaannya dalam kegiatan ekonomi agar meningkat daya saing bangsa.
Persoalan yang dihadapi
a. Rendahnya kualitas SDM untuk inovasi iptek dan rekayasa sosial. Kualitas SDM ini mencakup dua hal, yaitu SDM untuk inovasi IPTEK sendiri dan SDM untuk rekayasa sosial agar masyarakat memiliki sikap mental yang baik dalam menghadapi perubahan sosial sebagai pengaruh kemajuan Iptek. Proporsi pendidikan sosial dan ilmu alam yang kurang seimbang berpengaruh pada hasil-hasil inovasi nasional. SDM yang kurang dalam jumlah baik sebagai inventor, peneliti, maupun ilmuwan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Termasuk juga adanya braindrain para ilmuwan Indonesia.
b. Belum optimalnya mekanisme sinergi pelaku inovasi iptek. Inovasi Iptek dapat berjalan dengan baik ketika ada sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi. Hanya saja di Indonesia, aktivitas riset dilakukan tidak hanya di pendidikan tinggi tetapi juga di lembaga riset pemerintah; dan aktivitas ini tidak selalu saling mendukung untuk dapat diserap sebagai produk industri. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendorong inovasi juga belum terkoordinasi dengan baik di berbagai departemen, sehingga banyak produk inovasi iptek yang prematur, tidak sampai dapat industrialisasi produk inovasi tersebut. Kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek belum terintegrasi sehingga mengakibatkan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, tidak berjalannya sistem transaksi, dan belum tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri.
c. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur inovasi IPTEK. Masalah ini dapat terlihat dari belum tertatanya infrastruktur iptek, antara lain institusi yang mengolah dan menterjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Disamping itu, masalah tersebut dapat dilihat dari belum efektifnya sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri, yang antara lain berakibat pada minimnya keberadaan industri kecil menengah berbasis teknologi. Kecilnya anggaran iptek berakibat pada terbatasnya fasilitas riset, kurangnya biaya untuk operasi dan pemeliharaan, serta rendahnya insentif untuk peneliti. Lemahnya sumber daya iptek diperparah oleh tidak adanya lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital yang diperlukan untuk sumber pembiayaan inovasi-inovasi baru.
d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hasil inovasi IPTEK nasional. Budaya bangsa secara umum masih belum mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Pola pikir masyarakat belum berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi yang ada. Media massa yang cenderung kurang mendorong perkembangan berfikir masyarakat yang lebih adaptif dan selektif pada IPTEK juga menjadi salah satu sebab masyarakat belum cukup mampu untuk mendorong inovasi Iptek.
PENGARUH PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Perubahan dan dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional akan membawa implikasi positif dan negatif secara bersamaan. Pengaruh lingkungan ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. Terjadinya percepatan teknologi terutama pada teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mempangaruhi dinamika politik, ekonomi dan keamanan internasional. Hal tersebut menuntut negara-negara di dunia untuk saling bekerjasama, namun pada sisi lain, persaingan antarnegara dalam melindungi kepentingan nasional juga semakin meningkat. Inovasi IPTEK menjadi sangat penting untuk peningkatan daya saing bangsa. Perubahan baik global, regional, maupun nasional perlu dijadikan acuan dalam pengembangan konsepsi pemecahan masalah dengan memperhatikan kontras antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan.
Pengaruh Perkembangan Lingkungan Global
Globalisasi yang terjadi saat ini telah mengubah berbagai konsep tentang ideologi terutama terkait dengan geopolitik dan hal ini akan menyebabkan terjadinya ketegangan ideologis yang potensial terhadap terjadinya teror dari sisi primordialisme. Interaksi ideologi pada masa lalu yang melalui perang simetris telah bergeser melalui perang asimetris yang lebih bervariasi dan merambah berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai dengan pertahanan keamanan. Adapun cara yang dilakukan dapat bersifat lunak/ halus maupun kasar dengan tidak lagi memperhatikan hukum, moral selain juga tidak selalu mengatasnamakan negara terhadap negara lain. Terorisme modern terjadi dalam perspektif ini.
Kekuatan IPTEK suatu negara telah mendorong negara tersebut menjadi adidaya dengan kekuatan ekonomi yang berdaya saing tinggi. Keadaan ini telah menyebabkan adanya kecenderungan dan dominasi negara adidaya (yan memliki ekonomi mapan dengan didasari ideologi yang kadang berbeda) untuk memaksakan kehendak sebagai bagian proses penguasaan atas negara lain dalam berbagai aspek. Negara-negara yang kuat cenderung menerapkan pandangan-pandangan politik serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya kepada negara lain melalui proses penyertaan modal/ kapital, ilmu penetahuan dan teknologi, serta pasar produk industri. Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan sebagai sebuah ancaman baru dalam rangka mempertahankan kedaulatan, kepribadian dan kemandirian bangsa. Kekuatan ideologi negara adidaya melalui kekuatan ekonomi yang dimiliki ini terkadang menyebabkan terjadinya ketegangan antar negara (antara negara kaya dan miskin) yang dalam hal ini dikenal adanya polarisasi negara menjadi Utara-Selatan maupun Selatan-Selatan. Terorisme
Dampak kekuatan globalisasi dan penetrasi ideologi asing ini akan terindikasi pada 4F (Food, Fashion, Fun, and Fund). Makanan-makanan (food) khas bangsa Indonesia mulai tidak dikenali lagi oleh generasi muda. Makanan yang disukai adalah makanan khas dari negara asing yang lebih mapan secara ekonomi. Demikian juga dengan pakaian, tata ruang lingkungan, asesori kehidupan bermasyarakat (fashion) juga merujuk pada apa yang ada di negara asing. Hiburan-hiburan melalui berbagai aktivitas baik dalam ruang (TV, Film, dll.) maupun luar ruang (olah raga, travelling, dll.) juga akan mencontoh aktivitas dari negara yang kuat ekonominya. Pendanaan untuk tegaknya bangsa ini juga banyak tergantung pada grant, loan, dan pendanaan lain dengan skema yang disodorkan oleh negara kuat.
Daya saing negara bergantung dari kapasitas industri negara tersebut untuk terus berinovasi dan berkembang. Oleh karena itu, meskipun diyakini memberi banyak manfaat, sebagian orang berpandangan skeptis tentang manfaat yang didapatkan melalui perdagangan, khususnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional juga membuat khawatir produsen dalam negeri atas keberadaan pasar dari barang yang diproduksinya, oleh karena itu sejak zaman klasik sampai sekarang masih saja ada kesangsian, tidakkah lebih baik kalau penduduk dari negara tertentu membeli produk yang dihasilkan negaranya sendiri karena akan menciptakan lapangan kerja?”.
Perdagangan internasional yang mendorong terjadinya globalisasi ditandai dengan semakin berkembangnya sistem inovasi teknologi informasi, perdagangan, reformasi politik, transnasionalisasi sistem keuangan, dan investasi. Indonesia mengikuti arus perdagangan bebas internasional dengan menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang menghasilkan pembentukan World Trade Organization (WTO) dan deklarasi Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) tentang sistem perdagangan bebas dan investasi yang berlaku penuh pada tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 bagi negara berkembang. Tidak kalah pentingnya, Indonesia bersama-sama negara di lingkungan ASEAN lainnya telah sepakat membentuk perdagangan bebas ASEAN, yaitu ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang sudah mulai diberlakukan pada tahun 2002. Melalui berbagai kesepakatan internasional tersebut, sudah tentu mau tidak mau akan tercipta persaingan yang semakin ketat, baik dalam perdagangan internasional maupun dalam upaya menarik investasi multinasional.
Pengaruh Perkembangan Lingkungan Regional
Dalam konteks stabilitas keamanan regional, sejumlah isu keamanan bersumber pada klaim teritorial, keamanan jalur pelayaran dan perdagangan, terorisme, perompakan, bajak laut dan penyelundupan. Pembangunan kepercayaan dan peningkatan kerjasama di kawasan dalam mengatasi masalah-masalah ini terus dilaksanakan. Secara ideologi, negara-negara di sekitar wilayah Indonesia relatif berbeda. Meski Australia, Singapura, Philipina memiliki ideologi yang cenderung liberal sekuler, namun karena kepentingan yang tidak selalu sama maka negara-negara tersebut tidak selalu sejalan. Demikian juga antara Brunei dan Malaysia serta beberapa negara lain di kawasan Asia Pasifik. Faktor geopolitik menjadi penentu hubunga regional negara-negara ini. Sebagai contoh, pergeseran kepemimpinan di Australia selalu membawa pengaruh pada intensitas hubungan dengan Indonesia. Beberap kasus tertentu dapat menjadi pemicu ketegangan diplomatik Australia- Indonesia.
Wilayah regional dengan kedudukan geografis yang memiliki keluasan dan keadaan demografis yang berbeda-beda berpegaruh pada cara pandang yang kadang saling berbenturan dalam interaksi antara negara. Terlebih jika dilihat bahwa secara regional, Indonesia berada pada posisi silang sehingga akan menjadi wilayah pertemuan arus ideologi di sekitarnya yang juga dipengaruhi pertemuan arus ideologi liberalisme dan sosialisme dalam berbagai variannya. Dari sisi ekonomi, wilayah regional Asia Pasifik memiliki potensi pasar yang sangat besar. Penguatan daya saing regional akan sangat erat kaitannya dengan penguasaan pasar di wilayah regional ini. Prediksi-prediksi kekuatan ekonomi masa depan menunjukkan akan terjadinya penguatan ekonomi regional di Asia (lihat kedudukan China saat ini dalam sistem ekonomi dunia). Ekpansi teknologi sebagai salah satu cara untuk melakukan penetrasi penguasaan ekonomi di wilayah Asia Tenggara (melalui proses transfer teknologi, investasi industri berbasis teknologi, pertukaran pendidikan, dll) juga berimplikasi pada masuknya ideologi asing di Indonesia.
Pengaruh Perkembangan Lingkungan Nasional
Dalam aspek ideologi, pada beberapa waktu terakhir muncul kembali pemikiran kiri dalam ideologi di Indonesia. Kasus seperti pemutarbalikan fakta-fakta peristiwa S/PKI, membentuk partai politik aliran kiri ataupun menyusup menjadi anggota Parpol lain untuk menjadi anggota DPR dan DPRD sangat mungkin terjadi. Penurunan kesadaran tentang Pancasila juga terlihat dari digulirnya wacana pemerintahan federal maupun pemerintahan berbasis agama.
Pada aspek politik, sangat disadari bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya cenderung semakin meningkat. Namun demikian, dalam perkembangan lain, tuntutan pemekaran daerah, konflik antar kelompok dalam Pilkada, konflik antar daerah yang kadang berujung pada aksi-kasi kekerasan masih mewanai dinamika politik lokal. Aktivitas partai-partai politik, seperti konsolidasi internal partai, pertemuan-pertemuan antar partai, baik partai besar maupun partai-partai menengah dan kecil. Sementara di tingkat daerah, hubungan antar partai ditandai dengan adanya koalisi antar partai dalam Pilkada. Dilihat dari segi komunikasi politik, hal ini akan dapat saling memberikan pemahaman.
Aspek ekonomi telah menjadi fokus tersendiri di Indonesia. Upaya-upaya peningkatan kinerja perekonomian diusahakan untuk peningkatan daya saing produk, perbaikan birokrasi, jaminan hukum dan keamanan yang lebih baik, dan antisipasi faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar uang dan harga minyak dunia. Dalam aspek sosial budaya, aksi unjuk rasa masyarakat cenderung terus menurun. Meskipun demikian angka pengangguran yang masih tinggi, permasalahan buruh yang memicu terjadinya aksi unjuk rasa, dan adanya konflik antar masyarakat, baik disebabkan karena perbedaan prinsip keagamaan maupun permasalahan lain juga pada kadar tertentu telah memicu tindak kekerasan termasuk masalah tanah dan SARA.
Peluang dan Kendala Lingkungan Strategi
Untuk pengembangan strategi dan kebijakan yang akan dipilih, peluang dan kendala perlu diperhatikan pada tahap ini.
Peluang Lingkungan Strategi
Peluang yang ada dapat berasal dari global, regional, dan nasional. Geografis Indonesia terletak pada posisi silang yang menguntungkan bagi interaksi antar negara. Berbagai aktivitas baik ekonomi, budaya, akan saling pengaruh mempengaruhi. Didukung dengan letak astronomi pada wilayah tropis, Indonesia memiliki keunggulan pada jenis-jenis keanekaragaman hayati yang berbeda dibanding negara lain. Letak astronomi akan berpengaruh juga pada penempatan satelit komunikasi (meski sampai saat ini belum ada aturan yang disepakati semua pihak tentang mengelolaan angkasa luar). Selain itu, bentuk kepulauan Indonesia menjadikan garis pantai (dan kekayaan laut) yang dimiliki menjadi potensi bagi pengembangan bioteknologi dan sumber pangan.
Secara demografis, Indonesia memiliki penduduk yang banyak. Hal ini menjadi potensi bagi ketersediaan SDM bagi berbagai aktivitas ketika mereka memiliki pemahaman IPTEK yang baik. Penduduk yang banyak juga merupakan potensi pasar bagi berbagai produk industri dan non industri. Saat ini, produk-produk industri asing mengandalkan Indonesia sebagai pasar utama untuk melakukan petetrasi produk dan jasa yang dihasilkan. Kekayaan alam baik geologis maupun hayati sangat berlimpah akan dapat menjadi sumber bagi pengembangan sumber energi berkelanjutan. Tidak dapat ditolak bahwa keberlanjutan energi menjadi penentu bagi daya saing bangsa.
Ideologi yang kokoh dan telah menjadi kesepakatan bersama secara nasional merupakan peluang bagi peningkatan daya saing. Hal ini terlihat juga pada semakin berkembang baik sistem politik demokrasi di Indonesia. Sosial budaya yang berkembang saat ini juga sudah menjadi lebih baik, pemahaman tentang perbedaan budaya semakin meningkat dengan tetap tidak mengabaikan adanya kendala yang ada. Secara ekonomi, beberapa usaha penguatan ekonomi berbasis pada sektor riil juga mulai ditumbuhkan dalam berbagai kebijakan. Keamanan nasional secara keseluruhan tidak terjadi gejolak terkait dengan jati diri bangsa meski beberapa kerusuhan yang bersifat SARA masih terjadi pada kelompok dan daerah tertentu.
Kendala Lingkungan Strategi
Posisi silang Indonesia saat ini menjadi ajang pertemuan ideologi besar dunia, dan saat ini sangat kuat dipengaruhi oleh ideologi liberalisme kapitalis. Ideologi lokal regional belum secara nyata mampu berkonstribusi pada interaksi ini. Berbagai aktivitas baik ekonomi maupun budaya masih didominasi budaya asing. Keanekaragaman hayati tropis masih dieksploitasi sebagai bahan mentah yang memiliki nilai tambah rendah. Selain itu, bentuk kepulauan Indonesia menjadikan garis pantai yang panjang namun belum didukung dengan keamanan yang baik, masalah perbatasan dan pencurian kekayaan laut juga masih marak. Teknologi untuk pemanfaatan kekayaan laut juga belum berkembang dengan baik.
Penduduk yang banyak belum menjadi sumber daya kreatif terbukti pada tingkat partisipasi kasar pendidikan yang masih rendah, kesenjangan pendidikan Jawa-luar Jawa, Rasio peneliti dan produk paten yang rendah, tigkat kesejahteraan yang tidak merata (kaya-miskin). Sifat konsumerisme yang relatif tinggi menjadikan masyarakat cenderung menyerap produk dan tidak memproduksi hasil untuk kebutuhan global. Didukung dengan mental inferiority complex yang melihat hasil-hasil dari Barat selalu lebih baik dari produk sendiri. Hal ini juga berdampak pada neraca ekonomi nasional yang lebih tinggi import dari pada eksport.

KONDISI YANG DIHARAPKAN
Terdapat sedikitnya dua persoalan yang secara historis menghambat alih teknologi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pertama, kapasitas teknis dari negara berkembang tersebut tidak memadai untuk menyerap dan menggunakan teknologi yang dialihkan. Kedua, dalam konteks perdagangan internasional, penguasaan atas teknologi canggih adalah keunggulan komparatif dari negara-negara maju; dimana hal tersebut membuat mereka secara alamiah berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dengan membuat mekanisme alih teknologi yang sarat dengan persyaratan atau pembatasan untuk mencegah negara yang penerima menguasai teknologi itu sepenuhnya . Untuk itu butuh suatu breaktrough agar terjadi proses alih teknologi yang menjadikan Indonesia memiliki keunggulan teknologi yang tidak dimiliki negara maju. Hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan posisi geografis, geologis, maupun geoastronomi yang khas nusantara.
Terobosan untuk mempercepat penguasaan teknologi harus dilakukan terutama oleh pemerintah minimal melalui kejelasan dan ketegasan sikap politik, yang diwujudkan melalui penyusunan kebijakan yang sesuai, alokasi anggaran yang sesuai, dan diplomasi internasional yang tegas dengan memperhatikan kondisi geografis dan geopolitik sebagai basis diferensiasi teknologi. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, negara-negara maju sebagai produsen teknologi tinggi secara alamiah ingin mempertahankan keunggulan komparatif tersebut atas negara-negara lain di dunia. Setiap keputusan pemerintah negara berkembang yang dapat membuat negara tersebut menguasai teknologi tinggi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara maju. Pada umumnya negara-negara maju tersebut akan berusaha secara halus maupun kasar untuk membuat agar pemerintah negara berkembang membatalkan keputusannya. Apabila bangsa Indonesia tidak berani berbeda pendapat dengan pemerintah negara-negara maju, maka kemampuan teknologi Indonesia sulit untuk meningkat secara substansial. Oleh karena itulah, diperlukan keberanian untuk melakukan upaya-upaya yang bersifat terobosan demi suksesnya kepentingan nasional dengan memperhatikan keunggulan yang dimiliki agar tidak mudah ditiru oleh pesaing global.
Kondisi Ideal Mendorong Inovasi dalam Bidang Iptek
Kelembagaan Iptek jumlahnya sangat banyak, dapat diintegrasikan menjadi pusat keunggulan (center of excellence). Selain itu, postur lembaga litbang pemerintah menjadi lebih efisien dan efektif, dengan kompetensi inti lembaga yang semakin kuat dan terdeferensiasi melalui fungsi yang lebih fokus, kemampuan lembaga dalam membangun jaringan litbang nasional dan internasional menjadi lebih luas yang didukung anggaran litbang, dan sarana-prasarana yang berkualitas.
SDM Iptek merupakan faktor kunci dalam kegiatan litbang. Beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja SDM Iptek adalah kuantitas, kualitas, produktivitas, dan kesejahteraan SDM. Kuantitas SDM Iptek dapat dipenuhi melalui kapasitas perguruan tinggi sebagai penghasil SDM Iptek, tingginya minat lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di bidang Iptek, pola dan kebijakan rekrutmen serta pembinaan SDM baik pada tingkat lembaga maupun secara nasional yang baik. Faktor-faktor tersebut akan lebih mampu memberikan dukungan yang optimal bagi terpenuhinya kuantitas SDM Iptek yang ideal. Kualitas SDM berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas SDM Iptek dalam penciptaan Iptek dan siklusnya. Untuk itu akan dapat diharapkan adanya keseimbangan antara bidang ilmu sosial dengan eksakta di tingkat pendidikan tinggi. SDM berpendidikan tinggi yang ada di berbagai lembaga litbang lebih proporsional, dan komposisi bidang keahlian lebih sesuai dengan yang dibutuhkan untuk peningkatan penguasaan Iptek. Produktivitas SDM Iptek dalam besarnya publikasi dan paten yang dihasilkan dapat lebih meningkat. Kesejahteraan SDM Iptek merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam menilai kinerja dan produktivitas SDM. Secara nominal gaji SDM Iptek selalu mengalami peningkatan, dan lebih dapat mensejahterakan termasuk adanya jaminan dan keberlanjutan karir, penghargaan, dan jaminan rasa aman.
Anggaran litbang menjadi lebih tinggi dan terdistribusi proporsional pada pusta-pusat unggulan inovasi agar kemampuan lembaga litbang dalam menghasilkan invensi dan inovasi Iptek menjadi lebih baik. Sumber anggaran litbang menjadi lebih luas tidak hanya berasal dari anggaran pemerintah, namun juga investasi swasta dalam litbang yang semakin tinggi. Sarana prasarana litbang yang baik akan berpengaruh positif terhadap produktivitas SDM dan efektivitas lembaga dalam menghasilkan invensi yang unggul dan kompetitif. Perbaikan dan pemeliharaan up to date akan memungkinkan optimalisasi dan modernisasi sarana prasarana litbang yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga litbang. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang meliputi hak cipta dan hak kekayaan industri merupakan pengakuan tertinggi terhadap hasil karya cipta seseorang, sekelompok orang atau lembaga menjadi lebih tinggi dan dapat segera terserap industri. Promosi, perlindungan, dan pemanfaatan HKI yang baik akan meningkatkan produktivitas SDM dan lembaga litbang dalam menghasilkan inovasi teknologi yang unggul dan kompetitif.
Jaringan yang efektif antar unsur kelembagaan akan dapat mengalirkan sumber daya Iptek dari lembaga penghasil Iptek ke lembaga pengguna Iptek. Terbentuknya jaringan ini saling dipengaruhi oleh kompetensi lembaga, kualitas SDM, ketersediaan sarana prasarana litbang, dan anggaran. Jaringan Iptek yang kuat menjadikan interaksi antara penghasil dan pengguna Iptek lebih intensif. Budaya kreatif inovatif berkembang di masyarakat baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan peneliti. Pola pikir masyarakat lebih berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi yang ada.
Kontribusi Mendorong Inovasi dalam Bidang Iptek terhadap Peningkatan Daya Saing Bangsa dan Ketahanan Nasional
Keberhasilan negara menumbuhkembangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena negara itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem. Kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai nilai yang mengaitkan kemampuan melakukan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif.
Kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk terus mencari terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan berbagai invensi dan inovasi yang tidak saja memperkaya kasanah ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga memberi peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Kemampuan menumbuhkan daya dukung. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya tergantung pada para pelaku yang terlibat langsung. Dukungan pihak-pihak lain sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standardisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaannya dalam kegiatan ekonomi agar meningkat daya saing bangsa.
Indikator yang diharapkan
a. Meningkatnya kualitas SDM untuk inovasi iptek dan rekayasa sosial. Kualitas SDM ini mencakup dua hal, yaitu SDM untuk inovasi IPTEK sendiri dan SDM untuk rekayasa sosial agar masyarakat memiliki sikap mental yang baik dalam menghadapi perubahan sosial sebagai pengaruh kemajuan Iptek. Proporsi pendidikan sosial dan ilmu alam yang lebih seimbang terutama untuk penyediaan tenaga terampil dalam bidang iptek untuk penguatan sisi supply inovasi iptek. SDM yang mencukupi baik sebagai inventor, peneliti, maupun ilmuwan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dengan pemenuhan sistem penghargaan yang lebih layak agar braindrain para ilmuwan Indonesia menjadi lebih kecil.
b. Optimalnya mekanisme sinergi pelaku inovasi iptek. Inovasi Iptek dapat berjalan dengan baik ketika ada sinergi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan akademisi. Beberapa indikator adalah adanya kebijakan bidang pendidikan dalam proporsi ilmu sosial dan ilmu alam dasar maupun terapan, pola penumbuhan industri berbasiskan ilmu pengetahuan, dan adanya mekanisme resources sharing untuk pemanfaatan kelebihan kapasitas dalam riset, dukungan peraturan untuk memperpendek produk teknologi masuk ke pasar industri, dan adanya kebijakan baik fiskal maupun birokrasi yang meningkatkan tumbuhnya permintaan dari sisi pengguna yaitu industri.
c. Terpenuhinya infrastruktur inovasi IPTEK secara cukup. Hal ini dapat dilihat pada infrastruktur iptek yang lebih tertata, kejelasan institusi yang mengolah dan menterjemahkan hasil pengembangan iptek menjadi preskripsi teknologi yang siap pakai untuk difungsikan dalam sistem produksi. Adanya sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri baik melalui forum resmi maupun non formal dan pemanfaatan TIK, dan tumbuhnya industri kecil menengah berbasis teknologi. Fasilitas riset tersedia dengan utilitas yang tinggi, tersedia biaya untuk operasi dan pemeliharaan fasilitas, insentif yang memadai untuk peneliti. Tersedia kebijakan terbentuknya lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital yang diperlukan untuk sumber pembiayaan inovasi-inovasi baru.
d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hasil inovasi IPTEK nasional. Budaya bangsa secara umum lebih mencerminkan nilai-nilai iptek yang mempunyai penalaran obyektif, rasional, maju, unggul dan mandiri. Pola pikir masyarakat menjadi berkembang ke arah yang lebih suka mencipta daripada sekedar memakai, lebih suka membuat daripada sekedar membeli, serta lebih suka belajar dan berkreasi daripada sekedar menggunakan teknologi yang ada. Hal ini dilakukan dengan penyediaan berbagai kebijakan antar departemen. Media massa yang lebih mendorong perkembangan berfikir masyarakat yang lebih adaptif dan selektif pada IPTEK.
KONSEPSI PEMECAHAN MASALAH
Meningkatkan kemampuan dan kemandirian dibidang iptek diperlukan sistem inovasi nasional yang kuat. Abad 21 adalah abad keunggulan dan kunci sukses untuk kata keunggulan dan kemajuan adalah inovasi. Inovasi dibutuhkan untuk memerangi kebodohan, kemiskinan dan memacu pertumbuhan untuk menjadi bangsa yang terhormat, maju dan kompetitif. Dengan kekayaan sumberdaya alam yang begitu melimpah, SDM yang banyak dan berkemampuan, hal ini menjadi salah satu modal yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa inovasi. Yang perlu dalam mendorong inovasi adalah menyediakan lingkungan yang kondusif bagi SDM Indonesia agar melakukan inovasi di berbagai bidang
Dalam pengembangan inovasi IPTEK sangat dibutuhkan keterkaitanya (linkage) dengan inovasi di masyarakat. Hal ini terjadi ketika antara pemerintah, dunia bisnis, dan akademisi disatukan. Dengan hal ini, hasil inovasi dapat segera dikomersialisasikan dalam usaha untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi. Perbaikan pada daya saing secara langsung akan berpengaruh pada ketahanan nasional .Konsep tentang public-private partnerships merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk menawarkan inovasi berbasis pengetahuan, mobilitas penelitian personal, penciptaan lingkungan bisnis yang mantap untuk pemajuan inovasi IPTEK.
Dari landasan teori, evaluasi diri (kondisi saat ini), analisis lingkungan strategis, dan kondisi yang akan dicapai, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan mendorong inovasi iptek guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional ada beberapa faktor krisis (critical factors) yang perlu diperhatikan, yaitu:kolaborasi dan partnership, partisipasi, penguatan institusi, dialog dan komunikasi ABG, inisiatif, dan berbagi informasi dan sumber daya. Dengan demikian, upaya yang diturunkan dari kebijakan dan strategi perlu memperhatikan faktor-faktor kritis agar efektif dalam pencapaian tujuan.
Kebijakan
Kebijakan yang dikembangkan di sini tidak dapat lepas dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan iptek di Indonesia. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri perlu dirujuk agar menghasilkan suatu kebijakan yang saling mendukung, integratif, dan tidak tumpang tindih. Analisis perubahan lingkungan strategis juga sangat penting dipertimbangkan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat dinamis antisipatif.
Dengan memperhatikan gap yang ada antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan, dapat dikembangkan kebijakan untuk pencapaiannya. Tentu hal ini dengan memperhatikan lingkungan strategis dan instrumental input. Kebijakan terkait dengan kajian adalah “TERWUJUDNYA DAYA SAING BANGSA DENGAN MENDORONG INOVASI IPTEK”
Strategi
Untuk penerapan kebijakan tersebut perlu dikembangkan strategi. Ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai strategi, yaitu:
a. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendorong inovasi iptek dan rekayasa sosial melalui perbaikan kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek, pemanfaatan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, perbaikan sistem transaksi inovasi iptek, peningkatan permintaan dari sisi pengguna, perbaikan kebijakan fiskal bagi pengembangan inovasi iptek.
b. Mengoptimalkan mekanisme sinergi pelaku inovasi iptek melalui peningkatan efektifitas sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri, penataan infrastruktur iptek, penyediaan sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri.
c. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur inovasi iptek melalui peningkatan anggaran iptek, perbaikan fasilitas riset, biaya operasi dan pemeliharaan, peningkatan insentif peneliti, penyediaan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan hasil inovasi iptek nasional yang dilakukan dengan penyediaan berbagai kebijakan antar departemen, pengelolaan media massa, dan sistem pendidikan masyarakat.
Upaya
Strategi yang baik dapat berhasil ketika upaya yang dilakukan untuk mendukung juga sesuai. Upaya yang dilakukan adalah:
a. Strategi I: Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendorong inovasi iptek dan rekayasa sosial melalui perbaikan kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek, pemanfaatan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia, perbaikan sistem transaksi inovasi iptek, peningkatan permintaan dari sisi pengguna, perbaikan kebijakan fiskal bagi pengembangan inovasi iptek.
1) Pemerintah dan DPR mengevaluasi aturan dan kebijakan bidang pendidikan, industri, dan iptek agar lebih sinkron. Dengan upaya ini diharapkan ada kesepahaman yang sama tentang bagaimana SDM bidang IPTEK dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Proporsi antara bidang akademik dan vokasi di pendidikan tinggi dan menengah akan mempengaruhi berjalannya inovasi bangsa ini.
2) Pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi mengelola resources sharing untuk pemanfaatan kapasitas yang tidak termanfaatkan pada sisi penyedia. Kelebihan kapasitas di lembaga tertentu menjadi lebih mudah diakses oleh inventor dari lembaga lain sehingga utilitas dan peluang berinovasi bertambah.
3) Pemerintah memberikan berbagai insentif industri bagi pengguna teknologi konten dalam negeri. Keseimbangan antara supply dan demand produk inovasi teknologi menjadi lebih baik sehingga budaya inovasi juga berkembang dengan tingkat kemanfaatan masyarakat yang tinggi.
4) Pemerintah memberikan kebijakan fiskal bagi pengembangan inovasi iptek agar terlindungi keberlanjutan inovasi. Perlindungan pada HKI akan mampu mendorong keberlanjutan budaya inovasi karena berbagai peluang insentif dari pemerintah.
b. Strategi II: Mengoptimalkan mekanisme sinergi pelaku inovasi iptek melalui peningkatan efektifitas sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri, penataan infrastruktur iptek, penyediaan sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri.
1) Pemerintah memfasilitasi forum-forum untuk meningkatan efektifitas sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri. Koneksi antara inovator dan pengguna produk inovasi yang baik akan dapat mempercepat product time to market. Produk inovasi menjadi lebih cepat terserap dengan life cycle yang lebih pendek.
2) Lembaga riset di ABG melakukan penataan infrastruktur iptek untuk terbentuk SIG (special interest group). Fokus pengemangan inovasi dapat dilakukan secara bersama antar para pelaku inovasi agar life cycle produk dapat diperbaiki untuk pemenuhan kebutuhan industri.
3) Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi menyediakan sistem komunikasi antara lembaga litbang dan pihak industri. Penguatan jaringan komunikasi dalam sistem database semakin memudahkan para inventor melihat kemajuan inovasi yang ada dan tidak terjadi duplikasi.
4) Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengevaluasi sistem transaksi inovasi iptek agar memperpendek product time to market. Industri menjadi lebih terpenuhi kebutuhannya dengan hasil-hasil inovasi yang cepat berubah dan sesuai kebutuhan end user.
c. Strategi III: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur inovasi iptek melalui peningkatan anggaran iptek, perbaikan fasilitas riset, biaya operasi dan pemeliharaan, peningkatan insentif peneliti, penyediaan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital
1) Pemerintah melakukan pemetaan alokasi anggaran iptek di setiap institusi inovasi iptek di ABG. Fokus inovasi antar lembaga menjadi lebih jelas dan didukung anggaran yang sesuai. Distribusi yang baik akan mempercepat pencapaian secara agregat inovasi nasional.
2) Pemerintah dan DPR mengembangkan kebijakan untuk peningkatan anggaran iptek berorientasi daya saing. Kebutuhan anggaran pengembangan iptek nasional menjadi lebih baik, sehingga aktivitas inovasi lebih terbuka lebar. Kebijakan ini perlu ditindaklanjuti dengan pengendalian dan pengukuran ketercapaian.
3) ABG berkoordinasi untuk perbaikan fasilitas riset, biaya operasi dan pemeliharaan agar sesuai prioritas inovasi nasional. Koordinasi ini akan dapat meningkatkan utilitas fasilitas, penurunan biaya operasi dan pemeliharaan agar lebih manfaat bagi penumbuhan budaya inovasi.
4) Pemerintah melalui berbagai lembaga riset dan inovasi meningkatkan insentif peneliti, penyediaan lembaga keuangan modal ventura dan start-up capital untuk keberlanjutan inovasi. Inovasi yang berhasil jika didukung adanya entrepreneurship di masyarakat. Kemudahan dana untuk usaha ini akan mendorong hasil inovasi terus tumbuh.
d. Strategi IV: Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan hasil inovasi iptek nasional yang dilakukan dengan penyediaan berbagai kebijakan antar departemen, pengelolaan media massa, dan sistem pendidikan masyarakat.
1) Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional memasukkan konten kesadaran berbangsa dan nasionalisme sebagai nurturing curriculum dalam berbagai mata pelajaran sekolah menengah ke bawah. Dalam jangka panjang akan lahir generasi yang lebih menyadari pentingnya memanfaatkan produk inovasi dalam negeri karena memenuhi kebutuhan masyarakat.
2) Pemerintah melalui Kementerian Kominfo melakukan kerjasama dengan berbagai media massa cetak maupun elektronik untuk sosialisasi cinta produk dalam negeri. Media massa sesungguhnya memiliki peran sangat besar dalam membentuk cara berfikir masyarakat. Pemberdayaannya akan sangat mempengaruhi bentuk masyarakat yang diinginkan termasuk mencintai produk dalam negeri; tentu melalui keteladanan semua unsur bangsa.
3) Pemerintah melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa memasukkan persyaratan pemakaian produk dalam negeri dengan persentase tertentu. Pasar yang luas baik di institusi pemerintah, swasta maupun masyarakat menjadi memungkinkan untuk memanfaatkan produk dalam negeri. Komitmen pengguna internal akan meningkatkan intensitas penggunaan produk dalam negeri.
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dituliskan setelah dilakukan analisis terkait peningkatan inovasi dalam bidang iptek guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional adalah:
a. Kondisi saat ini terkait mendorong inovasi dalam bidang iptek guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional belum cukup optimal yang ditandai oleh berbagai indikator nasional maupun global. Kondisi ini berakibat proses transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan belum berjalan dengan baik. penumbuhan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan bangsa (resource advantage); memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk dalam negeri yang ditopang oleh hasil litbang memiliki daya saing di pasar global (positional advantage) dan meningkatkan pendapatan negara; serta mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar negara, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbaharui sumber-sumber keunggulan bangsa (regenerating advantage).
b. Berbagai persoalan yang menjadi akar dari fenomena nasional dalam usaha mendorong inovasi iptek adalah (1) Rendahnya kualitas SDM untuk inovasi iptek dan rekayasa sosial, (2) Belum optimalnya mekanisme sinergi pelaku inovasi iptek, (3) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur inovasi IPTEK, dan (4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hasil inovasi IPTEK nasional. Persoalan-persoalan ini perlu dipecahkan untuk perbaikan kondisi saat ini agar inovasi Iptek dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing bangsa dan ketahanan nasional.
c. Analisis perkembangangan lingkungan strategis baik global, regional, maupun nasional menunjukkan bahwa banyak peluang yang dapat diambil dalam usaha mendorong inovasi iptek guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional. Posisi geografis, astronomis memberikan keuntungan pada penciptaan inovasi iptek yang diberbeda dan unik dibandingkan negara-negara lain. Struktur penduduk, jumlah penduduk memberikan keuntungan baik pada luasnya pasar produk inovasi, juga ketersediaan tenaga kerja produktif di masa depan.
d. Pertimbangan kondisi saat ini yang dikontraskan dengan kondisi yang diharapkan serta perhatian pada perubahan lingkungan strategis akan menghasilkan berbagai alternatif upaya untuk tumbuhnya daya saing bangsa yang didorong oleh inovasi iptek. Kebijakan yang kiranya sesuai adalah terwujudnya daya saing bangsa melalui inovasi iptek dengan strategi (1) meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendorong inovasi iptek dan rekayasa sosial, mengoptimalkan mekanisme sinergi pelaku inovasi iptek, meningkatkan ketersediaan infrastruktur inovasi iptek, dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan hasil inovasi iptek nasional.
Saran
e. Analisis yang dilakukan dalam usaha mendorong inovasi iptek guna meningkatkan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional sesungguhnya masih dengan melakukan isolasi variabel pengaruh lain terhadap daya saing bangsa. Agar lebih baik hasil analisis, disarankan untuk memasukkan variabel pengaruh lain, analisis akan menjadi lebih baik dan lebih mampu untuk pengembangan strategi yang efektif.
f. Pelaksanaan upaya-upaya yang telah dicantumkan sesugguhnya memerlukan kebijakan yang lebih tinggi dari pemerintah, yaitu melakukan koordinasi lintas departemen dengan memasukkan berbagai indikator keberhasilan inovasi iptek sebagai salah satu dan kunci kinerja bagi departemen-departemen keseluruhan.
DAFTAR PUSTAKA
-, Buku Putih Pertahanan, http://id.wikipedia.org/wiki/Buku_Putih_Pertahanan
Ardhi Suryadhi. (2010) 6 Kunci Peningkat Daya Saing Industri TI diakses dari http://www.detikinet.com/read/2009/10/14/155509/1221403/398/6-kunci-peningkat-daya-saing-industri-ti
Aris Ananta, (2010) Investasi Asing, Ekspor, & Pendapatan Nasional. Diakses dari http://economy.okezone.com/read/2010/04/13/279/321984/279/investasi-asing-ekspor-pendapatan-nasional
Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007
Faiz, Pan Mohamad. (2007) Brain Drain dan Sumber Daya Manusia Indonesia, Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI). Sydney, Australia. 9 September 2007, http://jurnalhukum.blogspot.com/../brain-drain-di-indonesia.html, 11 Februari 2010, pkl. 08.59 wib
Global Technology Forum. (2010) Market Indicators and Forecasts: Telecoms and technology
Hidayat, Mohamad S. (2009) Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014, Kadin Indonesia.
Habibie, B. Y. 1984. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa: himpunan pidato,Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta
Nusantara, Gigih (2002) Membangun Sikap Waspada Bangsa Indonesia http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/2002-December/000749.html)
Sachs, Goldman. (2003) Dreaming with BRIC’s: The Path to 2050, Global Economics Paper No. 99., 2003
Surapranata, Suharna. (2010) Arah Iptek Nasional di Abad Ke-21. disampaikan pada PPRA XLIV Lemhannas, 28 Januari 2010
Tatang A. Taufik, Kebijakan Inovasi Di Indonesia: Bagaimana Sebaiknya?, Jurnal Dinamika Masyarakat . Vol. VI, No. 2, Agustus 2007
Wicaksono, D. (1999) Artikel Nasionalisme Teknologi. 2 Dec 1999 diakses melalui http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg10212.html tanggal 6 Februari 2010.